Beberapa daerah di Indonesia telah bersiap memasuki fase normal baru (new normal). Beragam skema mulai disiapkan pemerintah daerah. Situasi abnormal yang mengganggu kondusifitas masyarakat saat berinteraksi karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Terdapat pula dilemma dalam demokrasi kita. Hasilnya, demokrasi berada dalam situasi kurang terkendali. Pilkada 2020 ngotot dilaksanakan, meski Covid-19.
Aktivitas sosial menjadi macet. Lompatan menuju new normal ini seperti proyek yang tak realistis.
Kenapa begitu? Karena di depan mata kita Covid-19 masih terus meningkat. New normal yang merupakan cara hidup baru di tengah pandemi virus corona.
Ini menjadi perubahan budaya. Masyarakat diharapkan tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Bisakah pemimpin kita memberi garansi tentang keselamatan masyarakat saat normalitas baru? Mungkinkah dengan modal menjalankan PHBS?
Pemerintah harus punya obat ampuh melawan kecemasan masyarakat. Berdampingan dengan Covid-19 sekalipun tentu ada batas waktunya. Jangan membangun paradigma bahwa pandemi ini tak akan berakhir.
Jangan melahirkan sesat berfikir di tengah masyarakat yang gelisah. Masyarakat terancam hidup miskin dan kelaparan, jika tak dibuatkan kebijakan new normal.
Secara keseluruhan target new normal adalah agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhenti. Jangan sampai Covid-19 membuat ekonomi Indonesia sakit-sakitan.
Tidak hanya disitu perhatian pemimpin kita. Langkah selanjutnya yang dibutuhkan masyarakat. Yakni bagaimana keseriusan pemerintah menyediakan kebijakan populis. Menyelamatkan masyarakat yang tengah terhimpit ekonomi. Paradigma pemerintah harus dibenahi lagi. Jangan bertumpu saja pada membuat kebijakan, setelahnya melepas tangan.
Pemerintah wajib memastikan agar kebijakannya menguntungkan masyarakat. Bukan merancang kegiatan yang bersifat mencoba-coba. Seperti ada kesan masyarakat dijadikan objek kelinci percobaan, bukan begitu tugas pemerintah.
