Mohon tunggu...
Bung Amas
Bung Amas Mohon Tunggu... Jurnalis - Kolektor

Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Berantas Kemiskinan, Wujudkan Kemakmuran Rakyat

25 Maret 2020   13:11 Diperbarui: 25 Maret 2020   21:26 425
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Potret Indonesia Rumah Kita (Sumber: Youtube Apriyadi Riyanto)

Musuh rakyat dan negara sebetulnya adalah kemiskinan. Termasuk ketimpangan, serta ketidakadilan juga. Bukan hal-hal lain yang hiruk-pikuk, ramai, heboh seperti pesta. Demi Indonesia maju, berkembang, beradab dan makmur, maka pemerintah harus mempertegas haluan kebijakan negara. Tentu lebih serius lagi mendesain dan memproduksi kebijakannya untuk rakyat. Hidup makmur merupakan cita-cita semua rakyat.

Termasuk rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke tentunya, merata rakyat butuh hidup makmur. Lihatlah, pemerintahan yang demokrasi seperti yang diterapkan di Indonesia, patut bersandar dan dikendalikan melalui sistem Presidensial. Letak keberhasilan Presiden tentu tak lepas dari perencanaan yang baik, dan eksekusi yang tepat.

Presiden juga menjadi pelopor dalam segala lini pembangunan di Indonesia. Kita sebagai rakyat kecil juga berhak mengingatkan agar serius mewujudkan pembangunan. Mengajak Presiden mengorganisir Kabinetnya, agar tidak lalai bekerja. Solid, agresif dan penuh loyalitas bekerja demi kebahagiaan rakyatnya. Rela berjuang, bekerja sungguh-sunggu untuk keselamatan dan kemakmuran rakyat.

Elit negara kita harus punya kesanggupan. Keseriusan dan kesiapan membawa rakyat menuju tatanan peradaban yang lebih unggul. Hindari pemikiran ragu dan curiga pada rakyat sendiri. Pemerintah memberantas kemiskinan, lalu berobsesi dan penuh spirit mengimplementasikan kemakmuran. Jika rakyat nyaman dan bagahia, mereka punya lapangan pekerjaan. Tau mencari nafkah karena lapangan pekerjaan dibuka pemerintah, maka kekerasan, kejahatan dan segala macam penyakit sosial akan jauh dari rakyat.

Guna mewujudkan kekamkuran rakyat juga memang perlu membangun kebersamaan. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam tiap program yang digagas pemerintah. Tapi, perhatian khusus yang perlu dipikirkan pemerintah ialah pentingnya melahirkan legacy. Pemberdayaan rakyat akan terlahir jika pemerintah sudah mampu menjadi teladan. Jangan mengharap rakyat mematuhi pemerintah bila rakyat masih saja dimiskinkan.

Pemerintah tak boleh mempertuhankan kemewahan dan tahta kekuasaan yang serba semu itu. Melainkan, letaknlah kedaulatan rakyat diatas segalanya. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat pemegang kuasa. Supaya elit tidak tersesat dalam pengelolaan pemerintahan. Karena, sudah saatnya kita harus berani mengatakan, ada yang salah dengan pelaksanaan sistem pemerintahan kita. Kemiskinan malah meluas, pengangguran masih banyak dan segala bahaya berdatangan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menghidupkan praktek pengawasan dan keseimbangan (checks and balances). Demi memastikan bahwa pemerintahan yang dijalankan berjalan dengan baik. Indonesia kini tengah darurat Virus Corona (Covid-19), rakyat diminta tingkatkan kewaspadaan. Lakukan social distancing, kemudian kita diminta lagi melakukan physical distancing. Tapi himbauan dan instruksi ini harus disertai solusi yang bijaksana. Sebab, banyak rakyat kita yang mencari nafkah di luar sana.

Mewabahnya Virus Corona di Indonesia menjadi bencana nasional. Tentu hal ini memerlukan pencegahan yang serius. Rakyat tidak butuh pidato pemerintah, melainkan langkah cepat mencegah Virus Corona. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam menangani Virus Corona, pemerintah kita akhirnya berhutang lagi. Sungguh, betul-betul menyedihkan.

Selasa, 24 Maret 2020 yang dilansir media online Tempo.co, bahwa pemerintah Indonesia berhutang lagi dari Bank Dunia sebesar Rp 4,9 Triliun. Hal tersebut dijelaskan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman angkat bicara soal pinjaman yang baru diperoleh pemerintah dari Bank Dunia dan kaitannya dengan mitigasi Virus Corona di Indonesia.

Luky menyebutkan utang sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,9 Triliun (kurs Rp 16.480 per dolar AS) itu berbentuk general financing. Postur hutang sebesar itu bertanda rakyat Indonesia ketambahan beban. Sampai ke anak cuci kita hutang negara akan terus membayangi hidup mereka. Kasus kebocoran anggaran negara juga membuat kita perlu berikhtiar. Kiranya hutang berjumlah fantastis itu dipergunakan untuk rakyat. Memberantas Virus Corona, tidak dikorupsi lagi.

Jadikan Indonesia sebagai Rumah Kita, maka pemerintah jangan tidur. Harus selalu terjaga menerima keluh kesah rakyat, menerima kritik dan saran yang berkembang. Pemerintah jika serius memajukan negara, maka bekerjalah berbuat untuk rakyat. Ketidak puasan, sinisme, apatisme rakyat terlahir karena pemerintah dianggap tidak becus mengurus rakyat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun