Kabinet Indonesia Maju di Tengah Kegelisahan dan Harapan

Tak dapat disangkal, publik juga ragu. Pesimis dengan kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut menjadi tantangan. Agar KIM bekerja profesional. Rakyat berharap Kabinet Jokowi jilid 2 lebih baik dari Kabinet Kerja. 

Kita menanti kerja nyata mereka. Dari komposisi Menteri yang merepresentasikan kader parpol relatif banyak, ini juga menghadirkan curiga. Publik curiga mereka bekerja untuk kesejahteraan rakyata didahulukan. Semoga saja kebijakan Menteri tidak korup.

Ada pula kegelisahan dan cemas. Gelisah karena rakyat takut berbuat lebih. Semangat berantas radikalisme, lantas rakyat yang dicurigai. Ruang geraknya terhimpit. Bahkan, mereka yang 'berjidat hitam' menjadi perhatian khusus. Menjadi objek tuduhan kelompok radikal.

Artinya, atas kekhawatiran itu. Pemerintah harus bijak menanggapi segala isu publik. Terbuka, tidak berperilaku memusuhi rakyat. Menyelesaikan problem radikal harus dengan kajian yang radikal. Jangan malah menyelesaikan masalah, dengan melahirkan masalah baru.

Lalu radikalisme disalahtafsirkan dan dipersempit menjadi pengawasan yang over terhadap aktivitas peribadatan agama tertentu. Khutbah misalkan diintai, gunakan standar yang parsial. Para tokoh agama dibatasi kreativitas mereka dalam dakwah agama. Semoga tidak menjadi blunder. 

Yang bermunculan kita harapkan adalah harmonisasi. Kombinasi gerakan kemitraan yang diciptakan para Menteri. Prestasi yang mereka torehkan, bukan kontroversi. Bukan juga sensasi, yang dipertontonkan ke publik yaitu kerja nyata.

Terukur dan kerja-kerja yang berpihak pada kepentingan publik. Itulah sekelumit harapan. Rakyat tentu tidak menghendaki ada Menteri yang sesuka hati, tidak realistis mengeluarkan statemen yang mengganggu kerukunan. Para Menteri diminta menjadi asisten Presiden yang tangguh. 

Tau membaca kemauan Presiden tentunya. Silahkan wujudkan kedamaian, rakyat tentu mendukung. Damai dan rukun itu kemauan besar rakyat dalam mewujudkannya. Sudah mulai tersosialisasi ke rakyat melalui pemberitaan media massa bahwa gerakan radikalisme mulai menyusup ke badan pemerintahan. Apakah ini isu yang dibesar-besarkan?. Perlu kajian lanjutan.

Radikalisme yang dinilai sebagai cikal-bakal lahirnya terorisme menjadi ancaman serius di Indonesia. Perlu diselesaikan dengan tertip, terkonsep. Kita memerangi radikalisme, bukan memerangi kedamaian ditengah rakyat. Perlu diingat itu. 

Tak boleh sewenang-wenang pemerintah dengan alasan radikalisme lalu mengganggu kedamaian dan ketenangan rakyat. Pemerintah, dalam hal ini Menteri harus punya formulasi yang tepat. 

Saya menjadi ingat, analogi Almarhum Gus Dur bahwa membunuh tikus, yang bersembunyi di lumbung padi, tak perlu membakar lumbungnya. Cara bijaksana perlu diterapkan. Menteri tidak hanya melakukan repetisi pola sebelumnya. 

Jangan hanya main mendaur ulang metode penyelesaian masalah yang bersifat klasik. Silahkan berpikir keras melahirkan solusi terbaik dalam mengurai ragam masalah rakyat. Memang benar ungkapan pribahasa, lebih baik melakukan daripada tidak sama sekali.

Dari semangat itu, maka pemerintah harus melahirkan partisipasi publik. Karena dengan kerja bersama, beban dan problem berat akan menjadi ringan. Mudah diselesaikan, jangan lagi para Menteri memposisikan rakyat sebagai objek. 

Pola mengembangkan partisipasi paling relevan yaitu pemerintah menempatkan rakyat sebagai subyek. Agar tumbuh aktivitas dialogis dan interaktif. Pada konteks memerangi radikalisme, kita berharap Menteri Agama tidak sekedar menjalankan tugasnya secara sempit.  

Siapa Terpapar Radikalisme? 

Kampanye melawan radikalisme, oke-oke saja. Asalkan jangan membabi-buta. Pemerintah tak boleh menyebar tuduhan. Mempolitisasi pergerakan keagamaan sebagai objek untuk dicurigai. Untuk kepentingan itu, indikator pemerintah harus benar. Kemudian, disampaikan transparan.

Kecemasan publik akan mengemuka. Jika tuduhan terpapar radikalisme hanya bersifat liar. Cenderung menggeneralisir. Ketika radikalisme tidak dicarikan solusi yang tepat, akan merisaukan rakyat. Bahkan merobek-robek kerekunan akhirnya. Melahirkan rasa saling curiga ditengah rakyat.

Menteri agama kita berharap terus membaca lagi sejarah secara menyeluruh. Ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya, ia tidak gampang mengeluarkan tudingan. Jangan cepat-cepat membangun citra bahwa seolah-olah ada agama tertentu yang intoleran. 

Menteri bertugas membangun kebersamaan. Berhenti mengembangkan narasi yang berujung memecah-belah parsatuan rakyat.  Kementerian agama itu membangun moralitas bangsa. Membangun keberagamaan kearah yang konstruktif. 

Merawat kerukunan, mengarahkan rakyat agar tetap toleran. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan. Bukan monoton Kementerian ini memerangi radikalisme. Boleh jadi akan mengalami bias. 

Kalau mengalami bias dalam implementasi tugas. Hal itu berdampak kerja Kementerian mengalami tumpang-tindih. Seperti itu pula untuk Kementerian lainnya agar berkerja sesuai tupoksi. Tantangan yang cukup berat juga kita berharap bisa diantisipasi Nadiem Makarim yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

Atas kerja sinergis, kita meminta para Menteri mengedepankan prestasinya. Mereka wajib produktif. Bukan memperlihatkan saling adu statemen. Jangan ada lagi ego sektoral. Semua parameter digunakan dengan menerjemahkan narasi besar Presiden Joko Widodo. [*]