Mohon tunggu...
Bung Amas
Bung Amas Mohon Tunggu... Jurnalis - Kolektor

Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kabinet Indonesia Maju di Tengah Kegelisahan dan Harapan

29 Oktober 2019   17:35 Diperbarui: 29 Oktober 2019   19:33 243
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kabinet Indonesia Maju

Tak dapat disangkal, publik juga ragu. Pesimis dengan kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut menjadi tantangan. Agar KIM bekerja profesional. Rakyat berharap Kabinet Jokowi jilid 2 lebih baik dari Kabinet Kerja. 

Kita menanti kerja nyata mereka. Dari komposisi Menteri yang merepresentasikan kader parpol relatif banyak, ini juga menghadirkan curiga. Publik curiga mereka bekerja untuk kesejahteraan rakyata didahulukan. Semoga saja kebijakan Menteri tidak korup.

Ada pula kegelisahan dan cemas. Gelisah karena rakyat takut berbuat lebih. Semangat berantas radikalisme, lantas rakyat yang dicurigai. Ruang geraknya terhimpit. Bahkan, mereka yang 'berjidat hitam' menjadi perhatian khusus. Menjadi objek tuduhan kelompok radikal.

Artinya, atas kekhawatiran itu. Pemerintah harus bijak menanggapi segala isu publik. Terbuka, tidak berperilaku memusuhi rakyat. Menyelesaikan problem radikal harus dengan kajian yang radikal. Jangan malah menyelesaikan masalah, dengan melahirkan masalah baru.

Lalu radikalisme disalahtafsirkan dan dipersempit menjadi pengawasan yang over terhadap aktivitas peribadatan agama tertentu. Khutbah misalkan diintai, gunakan standar yang parsial. Para tokoh agama dibatasi kreativitas mereka dalam dakwah agama. Semoga tidak menjadi blunder. 

Yang bermunculan kita harapkan adalah harmonisasi. Kombinasi gerakan kemitraan yang diciptakan para Menteri. Prestasi yang mereka torehkan, bukan kontroversi. Bukan juga sensasi, yang dipertontonkan ke publik yaitu kerja nyata.

Terukur dan kerja-kerja yang berpihak pada kepentingan publik. Itulah sekelumit harapan. Rakyat tentu tidak menghendaki ada Menteri yang sesuka hati, tidak realistis mengeluarkan statemen yang mengganggu kerukunan. Para Menteri diminta menjadi asisten Presiden yang tangguh. 

Tau membaca kemauan Presiden tentunya. Silahkan wujudkan kedamaian, rakyat tentu mendukung. Damai dan rukun itu kemauan besar rakyat dalam mewujudkannya. Sudah mulai tersosialisasi ke rakyat melalui pemberitaan media massa bahwa gerakan radikalisme mulai menyusup ke badan pemerintahan. Apakah ini isu yang dibesar-besarkan?. Perlu kajian lanjutan.

Radikalisme yang dinilai sebagai cikal-bakal lahirnya terorisme menjadi ancaman serius di Indonesia. Perlu diselesaikan dengan tertip, terkonsep. Kita memerangi radikalisme, bukan memerangi kedamaian ditengah rakyat. Perlu diingat itu. 

Tak boleh sewenang-wenang pemerintah dengan alasan radikalisme lalu mengganggu kedamaian dan ketenangan rakyat. Pemerintah, dalam hal ini Menteri harus punya formulasi yang tepat. 

Saya menjadi ingat, analogi Almarhum Gus Dur bahwa membunuh tikus, yang bersembunyi di lumbung padi, tak perlu membakar lumbungnya. Cara bijaksana perlu diterapkan. Menteri tidak hanya melakukan repetisi pola sebelumnya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun