Ironisnya, apa yang dirangkai, disiapkan, dan bahkan masih menjadi visi besar untuk memajukan kualitas pers tidak berbanding lurus dengan praktek di lapangan. Yang ditemukan, masih ada jurnalis yang diperlakukan tidak adil.
Juga masih ada konten berita yang diproduksi jauh dari cerminan wartawan kompeten. Masih terlihat penuh tendensi, menyerang karena interest pribadi. Memproduksi isu-isu dan informasi hoax. Ini yang mesti diakhiri. Tak boleh terus-menerus situasi ini mencemarkan citra pers.
Pers harus merdeka dari anasir-anasir, harus bebas dari "penindasan" kekuasaan. Cara yang diskriminatif yang diami wartawan segera dihentikan. Karena di depan mata, tantangan terus berdatangan yang bakal menyeret wartawan pada menurunnya mutu karya jurnalistik.
Tantangan yang membuat wartawan tidak produktif. Senang dengan rilis Humas pemerintah, sehingga melahirkan tradisi baru bagi wartawan yang menyebabkan mereka bermental sebagai plagiat. Jauh dari kreatifitas dan inovasi personal.
Berikut yang deras ialah lahirnya media online dan wartawan yang signifikan. Dimana atas proses akselerasi itu melahirkan tidak sedikit oknum wartawan yang memanfaatkan kerja jurnalis sebagai alasan untuk memeras narasumber.
Lahirnya media online abal-abal yang hanya ikut memproduksi sampah informasi. Berita atau informasi dipublikasikan minim dari aspek edukasi. Tak mampu menjadi sistem kontrol pemerintah yang balance. Melainkan hanya sebagai kanal "juru bicara" pemerintah untuk memuat rilis.
Problem terberatnya yaitu runtuhnya solidaritas sesama wartawan. Lahirnya organisasi pers bak jamur dimusim hujan tidak mampu menjawab tantangan yang ada. Yang terlihat malah distingsi. Ego sektoral malah menguat, dan membuat wartawan saling memikirkan dirinya sendiri.
Pengendalian berita hoax dan media abal-abal dilakukan. Selektif, objektif, serta melahirkan berita yang otentik, berkualitas agar publik memiliki trust lagi terhadap produksi berita. Posisi peran pers, pemerintah, dan masyarakat harus terintegrasi saling mencerdaskan.
