Mohon tunggu...
Maya Siswadi
Maya Siswadi Mohon Tunggu... Dosen - Lecturer, Mom

Ibu 3 anak, lecturer; blogger

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pindah Ibu Kota, Efektif kah?

12 Juli 2019   20:14 Diperbarui: 12 Juli 2019   20:22 249
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pernah ga sih ngebayangin Indonesia bakal punya ibukota baru? Pernah membayangkan ibukota Indonesia bukan lagi Jakarta? Sebagai orang yang suka kenyamanan, rasanya agak sulit membayangkan Indonesia bakal pindah ibukota. Membayangkan repotnya pindahan, repotnya boyongan, hingga repotnya merubah beberapa system yang sudah berjalan di ibukota.

Indonesia akan pindah ibukota bukan lah jadi wacana baru. Rencana pemindahan ibukota pemerintahan ini rasanya sudah lama jadi wacana di Indonesia. Hanya saja, pelaksanaannya yang sampai sekarang belum terjadi.

Bukan karena ga mau, tapi karena memindahkan ibukota pemerintahan pusat itu bukan lah perkara gampang, semudah membalik telapak tangan. Efek-efek pindahnya ibukota ke daerah lain ini lah yang masih menjadi kajian hingga saat ini. Apakah dengan pindahnya ibukota, akan berdampak pada perekonomian? Pada birokrasi, dsb.

Kalau melupakan efek jalur birokrasi, mungkin ibukota sudah pindah sejak dulu kali ya.

Kenapa sih pindahnya ibukota kembali menjadi topik pembahasan dalam beberapa bulan terakhir?

Topik menarik ini lah yang jadi bahan diskusi bersama FMB9 di gedung Bappenas bersama dengan Menteri Bappenas, Duta besar Brasil, hingga duta besar Indonesia untuk Brasil pada tanggal 10 Juli 2019 lalu.

 Penduduk Indonesia selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sekitar 160 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padahal jumlah penduduk Indonesia seluruhnya sekitar 250juta penduduk. Berarti hampir 58% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa!

Yang lebih timpang lagi, 20%nya tinggal di seputar Jabodetabek! Gila ga tuh? Roda perekonomian pun akhirnya ya terpusat di Pulau Jawa saja. Padahal, luas pulau Jawa ini tidak lah seluas pulau-pulau lainnya.

Pusat pemerintahan hendaknya tidak menjadi satu dengan pusat perekonomian, agar jalannya pemerintahan lebih lancar, tanpa kemacetan, keriweuhan, lebih tenang, dsb.

Jakarta sebagai ibukota negara memang menanggung beban yang cukup berat. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian, Jakarta kini diliputi berbagai permasalahan, mulai rawan banjir, tanah yang turun, muka air laut yang naik, hingga buruknya kualitas air sungai, 96% air kali Jakarta tercemar.

Belum lagi, padatnya kendaraan di ibukota menyebabkan kemacetan tiada henti, tak mengenal waktu. Dengan kemacetan yang parah begini, memang agak sulit juga melakukan berbagai kegiatan pemerintahan dengan lancar, ya kan?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun