[caption id="attachment_245980" align="aligncenter" width="256" caption="Logo Pos Indonesia"][/caption]
Dahlan Iskan (DI) pernah berkata “Pos Indonesia, mati ya mati saja, Pemerintah tidak akan memberi penyertaan modal Negara (PMN)” (Antaranews). Entah apa latar belakang dari ucapan Pak Menteri, tapi menurut saya ada semacam arogansi dalam kalimat tersebut. Saya mungkin termasuk orang yang kagum pada sosok DI yang fenomenal sekaligus kontroversial. Namun saya kurang sreg dengan ucapan beliau tersebut, karena ada nada arogansi. Sebagai pejabat pemerintah, sebaiknya lebih santun dalam menyampaikan berita dan cerdas memilih diksi. Lebih bijaksana, jika dikemukakan mengapa PMN untuk Pos Indonesia tidak diberikan. Tapi ya sudahlah….saya tidak akan berlarut membahas DI.
Berbicara tentang Pos Indonesia, atau Kantor Pos, saya termasuk orang yang dahulu rutin menggunakan jasa pos untuk mengirim surat kepada beberapa teman-teman saya di luar kota, istilah kerennya sahabat pena. Surat-surat tersebut biasanya saya beri alamat sekolah, yang kemudian akan diteruskan ke Perpustakaan. Entah kenapa, dulu kok ada rasa bangga setiap nama saya tercantum di papan pengumuman penerimaan surat, numpang terkenal, istilahnya, hehehe. Seiring dengan pesatnya media komunikasi digital saya pun seperti kebanyakan orang jadi jarang mengunjungi Kantor Pos. Tak ada lagi rutinitas pengiriman surat pena, ucapan lebaran atau kartu pos. Agaknya perubahan pola komunikasi ini berimbas pada kondisi keuangan Pos Indonesia. Menurut Tempo, Pada Tahun 2003 PT Pos Indonesia mengalami kerugian akibat 71 persen dari 3.398 kantor cabangnya di Indonesia tidak berfungsi. Kerugian mencapai Rp 367 miliar akibat dana PSO (Public Service Obligation) yang diajukan kepada Pemerintah tidak sesuai harapan, setiap tahun Pos Indonesia kekurangan dana sebesar Rp 25 M per tahun.
Seperti DI, mungkin banyak yang memprediksi Pos Indonesia akan tinggal nama. Apalagi pemerintah pun tak mau lagi campur tangan. Tapi di tangan Direktur Utama I Ketut Mardjana, tampaknya tak ada kata mati. Peraih Asian Development Best Executive Award ini diangkat menjadi Dirut pada Tahun 2009. Kala itu, akibat kerugian yang menumpuk, citra lembaga yang merosot dan beberapa kasus korupsi yang dilakukan pegawainya, membuat kinerja dan semangat pegawai pos terpuruk. Kebanyakan orang pasti akan malas bekerja apalagi berprestasi jika tidak ada lagi kebanggaan akan lembaga atau perusahaannya. Maka dilakukanlah reformasi internal besar-besaran.
[caption id="attachment_245987" align="alignnone" width="640" caption="iketutmardjana.com"]
Dari berbagai media yang saya baca, bisa saya simpulkan beberapa langkah strategic yang diterapkan Pos Indonesia
1. Perbaikan Infrastruktur Fisik melalui renovasi kantor pos, perubahan interior ruangan dan front liner officer seperti konsep bank dan penggantian kendaraan dinas yang sudah uzur.. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kepercayaan diri para pegawai sekaligus sinyal kepada pihak luar bahwa Pos Indonesia telah berbenah.
2. Perbaikan Infrastruktur Virtual melalui pemasangan jaringan internet di 3.814 kantor pos di seluruh Indonesia untuk mendukung basis data dan pelayanan paket pengiriman seperti Pos Express, Parcel, Admail dan Express Mail Service.
3. Membidik Pasar Pengiriman Surat Corporate, selagi pengiriman surat personal menurun tajam. Hal ini terbukti mendongkrak pertumbuhan jasa surat sekitar 16 persen pada Tahun 2011.
4. Melebarkan jaringan ke berbagai bisnis, antara lain :
a.PT Pos Logistik Indonesia : bisnis logistic dengan ruang lingkup warehousing, freight forwarding, regulated agent, dan distribusi untuk memanfaatkan gudang pos yang kini banyak menganggur.
b.PT Pos Jasa Keuangan Indonesia : bekerjasama dengan Western Union dalam jasa pengiriman uang.
c.Pospay : menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air bersih, pajak, zakat, hingga sedekah. Cicilan kartu kredit, kredit kendaraan bermotor dan rumah, asuransi, serta pinjaman pribadi
d.PT Pos Properti Indonesia : membangun 2 hotel di Bandung dan museum pos
Untuk melakukan diversifikasi dan perombakan tentunya membutuhkan dana yang besar. Menurut RKAP Tahun 2013 ini dibutuhkan Rp 873 M. Pengajuan PNM dan keinginan go public melalui IPO (Initial Public Offering) ternyata tidak disetujui Kementerian BUMN. Alasanya, aset Pos Indonesia terlalu besar dan belum dibukukan secara baik. Sehingga peninjuan laporan keuangan yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia akan berimbas pada beban pajak yang membengkak. Total aset Pos Indonesia berdasarkan nilai market saat ini sebesar Rp 5 Triliun, itu baru Aset tetapnya saja. Dan seperti kata Pak DI di atas, Pemerintah tidak mau membantu sepeser pun.
Tapi bukannya menyerah, baru-baru ini Pak DI sendirilah yang menyaksikan penandatanganan MoU pembentukan bank patungan antara Bank Mandiri, Pos Indonesia dan Taspen di Kementerian BUMN, akhir Januari 2013. Wow…go go Pak Pos… teruslah berjuang dan tunjukkan kepada dunia bahwa kau bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Terbukti pada Agustus 2012 lalu Pos Indonesia berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 211.04 Miliar dan nilai utang hanya Rp 100 Miliar. Selain itu kini Pos Indonesia telah mengantongi 4 sertifikat ISO, yang menjadi salah satu bukti mulai diakuinya manajemen mutu dan pelayanannya.
Bagi rakyat kecil seperti saya sungguh bahagia melihat ada BUMN yang mampu survive bangkit dari keterpurukan, tanpa banyak keluh kesah menunjukkan karya nyata pegawainya, dan terus berbenah mewujudkan good government yang sesungguhnya. Salut untuk Para Pegawai Pos Indonesia yang tidak menyerah dan terus berjuang, bahkan ketika pemerintah sudah angkat tangan.
Sumber :
