Sebagai ibukota negara, Jakarta telah mengalami berbagai perubahan. Mulai dari tampilan maupun perekonomiannya yang berkembang pesat, mengantarkan Jakarta menjadi kota metropolitan yang sibuk.
Sayangnya, tak semua warga Jakarta menikmati perkembangan itu. Pemerintah dinilai abai dengan yang papa. Sehingga pembangunan fasilitas terkesan hanya mengakomodir kepentingan sebagian orang. Kondisi tersebut lantas memicu sikap tak acuh dari masyarakat yang merasa diabaikan.
Di sisi lain, laju perkembangan tak dapat dengan cepat diikuti oleh kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga masyarakat yang tertinggal, baik dalam literasi, teknologi, maupun perekonomiannya, akan semakin tertinggal dan sulit untuk mengejar. Hal ini menimbulkan gap yang kian lebar di masyarakat.
Sudah jatuh tertimpa tangga. Masyarakat margin Ibukota kini harus berjibaku dengan pandemi Covid-19 yang menggerus sebagian, atau bahkan seluruh pendapatan mereka. Tak sedikit angka pemutusan kerja akibat industri kewalahan menopang biaya produksi, sementara pemasukan amblas. Cashflow macet. Daya beli masyarakat menurun, sejalan dengan kekhawatiran kapan pandemi akan berakhir.
Dalam penanganan kesejahteraan sosial, Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai tanggung jawab Negara kepada masyarakat. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang menyatakan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Sebagai catatan, beleid tersebut berlaku untuk situasi normal.
Pemberian bansos telah rutin dilaksanakan Pemerintah sebelum adanya pandemi Covid-19. Bansos disalurkan sesuai tingkat kemiskinan masyarakat penerima bansos, dan dalam bentuk yang beragam. Diantaranya; BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Sembako, Subsidi Listrik, hingga Kartu Pra-Kerja. Informasi saja, Kartu Pra-Kerja mulanya dirancang bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan, guna mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Namun saat pandemi melanda, implementasi Kartu Pra-Kerja dipercepat dan masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Namun, penyaluran bansos memiliki kendala yang menjadi rahasia umum. Yakni terkait data penerima. Seperti data yang belum diperbarui, data tidak sinkron, hingga data fiktif. Belum lagi alur distribusi bansos yang bertele-tele, alias harus melalui banyak pihak. Membuat implementasinya kurang efisien.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi mengenai penanganan kesejahteraan sosial. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi data di pusat dan daerah. Baik melalui E-KTP, dan berbagai dokumen pencatatan lainnya. Seperti rekening bank atau data BPJS. Sehingga penerima bansos dapat ditelusuri eksistensinya.
Sementara, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar aktif melakukan pencatatan. Termasuk jika mengalami perubahan status atau perubahan alamat. Selain itu, warga juga dihimbau untuk melapor kepada pemerintah setempat apabila mengetahui adanya kegiatan yang mengindikasikan money politic dalam penyaluran bansos. Dengan catatan, pemerintah setempat juga harus cepat merespon aduan tersebut dan menindaklanjutinya.
