Pasca disahkannya revisi Undang -- undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Februari 2018 lalu telah menuai berbagai kritik dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia, termasuk kalangan mahasiswa.
Kritik senada juga disampaikan oleh Forum Mahasiswa Jabar Selatan (FUMA Jabsel). Ketua Fuma Jabsel, Taufiq R. Sudrajat menilai bahwa revisi Undang-undang tersebut telah menciderai kemapanan demokrasi Indonesia dan semangat reformasi, karena pasal 122 huruf k secara tidak langsung memposisikan legislatif sebagai institusi 'anti' kritik.
"Membungkam kritik artinya merenggut hak social control rakyat terhadap wakil rakyatnya. Padahal, rakyat adalah pemilik saham terbesar atas jabatan yang mereka nikmati hari ini. Inilah yang kemudian saya sebut pengkhianatan wakil rakyat terhadap rakyat", kata Taufiq melalui keterangan tertulis, minggu (25/3/2018).
Taufiq menegaskan, revisi undang-undang seyogyanya didasari atas prinsip demokrasi, dimana undang-undang yang dibuat maupun direvisi harus atas dasar dari dan untuk kepentingan rakyat semata. Namun, revisi UU MD3 justru mencerminkan ego kepartaian bukan keterwakilan.
Forum Mahasiswa Jabar Selatan (FUMA Jabsel) akan terus mengkonsolidir mahasiswa di Jawa Barat untuk terus mendorong supaya UU MD3 bisa direvisi kembali, sehingga wakil rakyat khususnya dari Jawa Barat tidak terus menerus menanggung dosa pengkhianatan terhadap konstituennya.
"Anggota legislatif perwakilan dari Jawa Barat harus revisi kembali undang-undang tersebut, mengingat Jawa Barat merupakan barometer politik Nasional. Apabila mereka tutup telinga, maka saya nyatakan bahwa Indonesia darurat demokrasi. Puncaknya pesta Pemilu 2019 akan mucul apatisme rakyat terhadap pemilu itu sendiri", Tandas Taufiq.
