Dalam pertemuan dengan pemimpin asing, dikatakan bahwa Indonesia telah banyak mengalami kemajuan demokrasi yang ditandai oleh pemilihan presiden secara langsung sejak tahun 2004. Tetapi SBY juga mengatakan bahwa "noisy democracy" terjadi terutama dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Rakyat telah menyaksikan bagaimana kritisnya DPR dalam membahas berbagai kebijakan pemerintah, tidak hanya berupa interupsi tetapi juga berujung voting dengan kegaduhan politik.
Setelah pemilihan pimpinan DPR yang dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) minggu lalu, sebenarnya kelompok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Diusulkan anggota DPD menjadi Ketua MPR, sementara 4 wakil ketua dibagi rata masing-masing 2 orang baik dari KMP maupun KIH. Dalam rapat kemarin (6 Oktober), telah disepakati bahwa DPD akan mengajukan satu nama (dari 9 nama usulan awal) dan setelah melakukan pemungutan suara maka anggota DPD mengajukan Oesman Sapta Odang (yang meraih suara terbanyak, 67 suara) sebagai calon pimpinan MPR dari DPD.
Namun rupanya, KMP ingin melakukan sapu bersih dengan mengambil 4 jatah kursi pimpinan dari partai politik oleh calon dari Demokrat (Ketua), Golkar (Wakil), PKS (Wakil), dan PAN (Wakil). Sementara 207 suara anggota dari KIH (PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura) tidak dihargai. Masalah lain muncul dengan ngototnya mayoritas partai pendukung KMP bahwa DPD harus mengajukan dua nama (satu untuk paket KMP dan satu untuk paket KIH). Bahkan Prabowo berharap agar calon dari DPD bukan Oesman Sapta Odang yang pernah berseteru dengan Prabowo soal kisruh ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Rupanya, Demokrat masih memiliki etika untuk menghormati keputusan DPD jika tetap ingin mengajukan satu nama. Kemudian PPP mengancam untuk keluar dari KMP dan mendukung KIH karena permintaannya untuk mendapatkan posisi Wakil Ketua MPR tidak dipenuhi padahal PPP telah legowo untuk melepaskan jatah kursi Wakil Ketua DPR minggu lalu. Hal ini disebabkan adanya indikasi PPP akan membelot ke kubu Jokowi setelah Suryadarma Ali (SDA) lengser dari posisi Ketua Umum di Muktamar PPP bulan ini.
Sidang MPR pun menjadi gaduh dan diwarnai interupsi. Bahkan, Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar anggota MPR yang katanya terhormat itu tidak perlu bertikai untuk rebutan kursi karena dilihat oleh rakyat. Daripada menjadi tempat permusyawaratan rakyat, apakah MPR lebih tepat menjadi Majelis Persilatan Rakyat ? Bahkan sejumlah jurus pun dilakukan seperti upaya Golkar untuk mengubah Tata Tertib pemilihan pimpinan MPR agar DPD tidak mengusulkan satu nama, demi memecah suara DPD, demi mengamankan 4 kursi pimpinan MPR (termasuk Ketua MPR) di pihak KMP. Betulkah dugaan sebagian pengamat bahwa setelah KMP menguasai DPR dan MPR, maka target selanjutnya adalah melengserkan Jokowi-JK ?
Setelah partai Hanura juga legowo untuk memberikan kursi wakil ketua kepada PPP, maka KIH dapat mengusung paket pimpinan MPR yang terdiri Osman Sapta Odang (Ketua) dengan 4 orang wakil ketua dari PDIP, PKB, Nasdem, dan PPP. Jika suara DPD dan PPP solid, tentunya KIH akan memenangkan "pertempuran" kali ini, kedudukan menjadi 4-1 setelah kekalahan berturut-turut dari KMP sejak pengesahan UU MD3 sampai pemilihan pimpinan DPR minggu lalu.
Jadi, betul kata SBY inilah "Noisy Democracy". Sebagai "hiburan gratis" bagi rakyat ? Ironis.
