Joko Widodo dan Puan Maharani (sumber: merdeka.com)
Pertemuan hari Jum'at (17 Oktober 2014) antara Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan rival utamanya Jendral (Purn) Prabowo Subianto dalam suasana persahabatan, disambit positif oleh masyarakat Indonesia menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden ke-7 pada tanggal 20 Oktober mendatang. Di satu sisi, ini telah menaikan "leverage" Jokowi sebagai salah satu elit politik yang patut diperhitungkan, karena telah berjiwa besar untuk menemui Prabowo "the defeated candidate" yang bukan saja tidak mau memberi selamat atas kemenangan Jokowi pada pilpres kemarin, tetapi juga menggugat hasil pilpres dan melakukan berbagai manuver politik untuk menguasai parlemen melalui koalisi pendukungnya. Di lain sisi, pertemuan ini juga telah memperbaiki citra Prabowo sebagai politisi yang legowo, mau menerima kekalahan, mengucapkan selamat, dan meminta maaf kepada Jokowi atas statement-statement yang keras selama kampanye lalu. Pertemuan ini juga dapat dijadikan suatu pembelajaran politik yang sangat baik, dimana hubungan silaturahmi tetap harus dibina walaupun kedua pihak mempunyai perbedaan atau terlibat persaingan politik. Ada saatnya bertanding, ada saatnya bersanding demi membangun negara dan mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Prabowo dan Jokowi telah memberikan contoh yang baik, rakyat pun bersuka cita.
Suksesnya pertemuan Jokowi dan Prabowo sekali lagi membuktikan betapa baiknya "komunikas politik" yang dibangun oleh Jokowi, setelah PDIP (dibawah komando Puan Maharani) mengalami kekalahan 5-0 dari koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen mulai dari pengesahan UU MD3, tatib DPR, UU Pilkada, voting pimpinan DPR, voting pimpinan MPR. PDIP (sebagai partai pemenang pemilu dan motor utama Koalisi Indonesia Hebat/KIH) dianggap terlalu kaku dalam melakukan komunikasi politik. Dalam kondisi terpojok inilah, Jokowi tampil ke depan untuk mencairkan dan memperbaiki keadaan. Dimulai dari pertemuan Jokowi dengan para Ketua MPR, DPR, dan DPD pada tanggal 12 Oktober lalu. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakri dan puncaknya dengan Prabowo kemarin.
Ini mengingatkan pula bagaimana ketika PDIP hanya memperoleh kemenangan sekitar 19% di pemilu legislatif (di bawah target 27%) karena Jokowi kurang dilibatkan dalam kampanye. Terlihat bagaimana pesawat carteran yang disewa PDIP hanya digunakan oleh Mega dan Puan. Sementara Jokowi (yang telah diusung sebagai calon presiden) diberikan porsi kampanye yang sedikit menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia. Berlanjut ke masa kampanye dalam pemilihan Presiden, juga ada perbedaan pandangan antara elit PDIP dan Jokowi dalam strategi kampanye yang melibatkan relawan. Puan Maharani bahkan mengatakan tidak mungkin Jokowi menjadi Ketua Tim Sukses Kampanye Pilpres untuk dirinya sendiri, karena Puan (sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP) berambisi menjadi Ketua Tim Sukses Kampanye bagi Jokowi-JK. Akhirnya, Megawati megambil jalan tengah, dimana Ketua Tim diberikan kepada Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo. Dengan demikian, baik Jokowi maupun Puan Cs. dapat menyusun strategi kampanye dengan bekerjasama satu sama lain. Hasilnya, Jokowi dapat memenangkan pilpres dan PDIP berhasil mengusung kader terbaiknya menjadi Presiden ke-7.
Jika Puan Maharani diharapkan tampil sebagai calon pemimpin nasional di masa depan, maka Puan harus belajar banyak dari Jokowi terutama dalam membangun komunikasi politik baik ke pihak elit politik maupun pendekatan dengan rakyat. Puan harus mengambil pelajaran berharga bagaimana Jokowi yang tampil di saat kiritis, berhasil sukses untuk meredam manuver lawan politiknya. Bukan tidak mungkin, satu atau dua partai anggota KMP akan berbalik arah menjadi anngota koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Mengatasi Prabowo saja bisa, apalagi yang dianggap "terlalu sulit" jika Jokowi sudah turun tangan ?
