Ada kemiripan antara kasus busway Jokowi dan kasus KRL hibah Hatta Rajasa.Kedua kasus ini sama-sama berkaitan dengan masalah pengadaan sarana angkutan umum, pengadaan busway terjadi pada tahun 2013, sementara pengadaan kereta hibah dari Jepang terjadi pada tahun 2006 (sudah lama sih, tetapi tidak ada istilah kadaluwarsa seperti menimpa Hadi Purnomo)
Kedua kasus ini ternyata juga melibatkan bawahan langsung dari para bos yang kita bahas.Kasus busway melibatkan Udar Pristono, saat itu Kepala Dinas Perhubungan DKI yang anak buah langsung dari Jokowi dan juga Ahok.Status Udar saat ini adalah tersangka.Sementara kasus hibah kereta Jepang melibatkan Sumino Eko Saputro saat itu adalah Dirjen yang anak buah langsung dari Hatta Rajasa.Sumino sudah jadi tersangka, terdakwa dan terhukum, vonisnya 3 tahun.Dari segi manajerial, para bos seharusnya tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja.
Kasus busway ada tendernya (harus dibuktikan nih tendernya betulan atau tender2an), permasalahannya adalah barang yang dideliver vendor ternyata ada yang tidak sesuai specs.Tentu salah besar jika barang2 yang tidak sesuai specs itu diterima begitu saja. Sedangkan kasus kereta hibah, yang namanya hibah harusnya gratis, tetapi ok lah kalau biaya pengiriman yang menanggung fihak Pemerintah RI.Yang menjadi permasalahan adalah penunjukan vendor untuk pengiriman itu dilakukan tanpa tender.Biaya pengiriman ternyata mahal, terbukti di mark up (kan si Sumino udah di hukum)Masak biaya pengiriman kereta gratisan itu bisa melebihi harga pembelian kereta bekas (ini beli bukan gratis) yang sudah termasuk biaya pengiriman ?
