Beberapa waktu lalu pertalite dilarang beredar di pertamini dan pedagang eceran. Hal ini sangat dirasa sangat menyulitkan kalangan penduduk desa yang notabene jauh dari SPBU. Larangan pemerintah ini menindak lanjuti adanya larangan penggunaan Jerigen pada pembelian BBM di SPBU per tanggal 23 september 2019 lalu. Larangan pertalite eceran ini hanya berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Tidak ada kejelasan kenapa kemudian larangan ini dibuat. Hingga kemudian hari ini 26 November 2019 pertalite kembali di ijinkan untuk dijual secara eceran. seolah ragu pada setiap kebijakan, masyarakat dijadikan ladang uji coba, seolah ada ketidak seriusan dalam melakukan kerja-kerja kemasyarakatan, kerapkali aturan dan larangan diciptakan tanpa melalui obserbvasi dan sosialisasi, seolah membuat ego instasi pemerintah semakin tinggi.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh instasi pemerintah terasa semakin privat dan terselibung, semakin kesini terasa semakin jauh dari keinginan-keinginan masyarakat. Masyarakat tentu selalu berharap bahwa pemerintah tidak hanya melakukan kerja-kerja administratif, melainkan juga dapat saling melengkapi, bekerjasama bersama masyarakat.
Pemutusan kebijakan sebaiknya melalui observasi meskipun kemudian itu hanya melalui sample pada masing-masing segmen yan ada di masyarakat. Sosialisasi juga sangat dibutuhkan meskipun hanya malalui media sosial, baik itu Instagram, Facebook atau bahkan media berita. masyarakat perlu kejelasan dan alasan dari setiap kebijakan yang pemerintah buat.
Transparansi penting untuk menjaga harmonisme bernegara, Pemerintah dan Mayarakat tidak terbatas sekat, keduanya sama-sama berdaulat ditanah air demokrasi. jadi, sinergi sangatlah diperlukan  untuk mencapai kolaborasi yang efektif. Bahkan pasangan ABG tahu bahwa selama masih ada yang ditutup-tutupi dalam percintaan, maka tidak akan ada romantisme yang terjalin melainkan rasa curiga, curiga, curiga. Semoga semakin baik untuk hal baik yang ada disemesta ini, teruntuk negeri kita Indonesia.Â
