Kritik dalam era demokrasi menjadi hal yang wajar. Kritik dalam sebuah pemerintahan, juga diperlukan. Kritik dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau dimanapun itu, sangat diperlukan. Karena esensi kritik yang sebenarnya adalah membangun agar mengarah pada hal yang diharapkan. Ketika kritik ditujukan pada seorang pemimpin, harapannya pemimpin tersebut menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa memberikan manfaat banyak bagi seluruh masyarakat. Jika ditujukan pada perusahaan, diharapkan menjadi perusahaan yang bisa memberi manfaat kepada pekerjanya. Begitu juga untuk tujuan-tujuan lainnya.
Kritik semestinya tidak hanya sebatas mengeluarkan pendapat atau argumentasi. Kritik tidak hanya berisi opini, tapi juga harus berisi alias sesuai dengan data dan fakta. Kritik tidak boleh asal bunyi. Itulah kenapa, kritik semestinya dikeluarkan oleh orang-orang yang tepat, yang mempunyai latar belakang keilmuan, atau setidaknya punya pengalaman yang lengkap. Sehingga, kritik yang muncul bisa jadi ajang untuk saling transfer knowledge antar sesama.
Itu tataran idealnya. Namun dalam prakteknya, seringkali kritik tidak seperti yang diharapkan. TIdak sedikit kritik dibalut dengan nuansa kebencian, SARA dan lain sebagainya. Tidak sedikit pula kritik disertai dengan provokasi. Kritik semacam ini umumnya terjadi ketika memasuki tahun politik. Namun seiring perkembangan zaman, kritik yang bernuansa kebencian dan provokatif ini justru terjadi hampir setiap hari, kapan pun dan dimana pun.
Sungguh ironis sebenarnya. Namun ini konsekwensi dari perkembangan zaman, dan harus dicarikan solusi. Jika kritik yang tidak sehat ini menjadi kebiasaan, maka generasi yang muncul kedepan adalah generasi pembenci dan provokatif. Tidak ada lagi generasi toleran, yang saling menghargai dan menghormati keragaman. Sementara kita semua ini hidup di tengah keberagaman.
Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi Pancasila. Sebuah sistem demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Pancasila merupakan dasar negara yang berisi nilai-nilai yang lahir dan tumbuh di Indonesia, bukan nilai atau paham yang berasal dari luar Indonesia. Pancasila mengadopsi nilai-nilai religius, kemanusiaan dan humanitas, persatuan dan kesatuan, membangun nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Dalam prakteknya, segala ucapan dan perilaku kita pun juga mangadopsi Pancasila. Itulah kenapa budaya kritik yang berkembang, semestinya juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Sistem demokrasi Pancasila menjami setiap orang bisa melontarkan segala kritik dan pendapatnya. Jaminan ini juga ditegaskan dalam undang-undang dasar. Meski negara menjamin dan memberikan kebebasan, bukan berarti kita bisa seenaknya melontarkan kritik. Begitu juga dengan negara, pemerintah, perusahaan, penguasa atau siapapun yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin, juga harus mau di kritik. Tidak boleh anti kritik. Pemimpin yang anti kritik, berpotensi akan melahirkan kebijakan subyektif, yang bisa jadi justru merugikan kepentingan masyarakat banyak.
Mari budayakan kritik secara santun dan sehat. Kritik yang konstruktif harus disertai dengan tujuan yang baik. Kritik yang membangun harus disertai dengan manfaat untuk kepentingan publik. Jika budaya kritik yang sehat dan cerdas ini bisa dilakukan, begitu juga yang di kritik juga bisa menerima secara obyektif, tentu ini akan menjadi tradisi yang menyehatkan bagi kita semua. Salam toleransi.
