Cuitan salah satu pendiri sekaligus CEO Bukalapak Achmad Zaky di akun Twitternya, pada Selasa 13 Februari 2019 terkait anggaran riset dan pengembangan (Research and Development/R&D) Republik Indonesia tengah viral di perbincangkan di kalangan netizen.
Tentu, menjadi sebuah perhatian khusus apalagi masa sekarang adalah masa sensitif menjelang pilpres, kalimat yang dilontarkan salah satu pemilik marketplace terbesar di Indonesia ini sebenarnya bukan hal yang baru, namun perlu untuk didiskusikan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik.
Selain itu, isu ini menjadi senjata makan tuan, karena disamping munculnya reaksi para pendukung Jokowi yang marah dan melempar tagar #Uninstallbukalapak dan menjadi trending topik nomor satu di Twitter, hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar serta persaingan usaha yang tidak sehat.
Meskipun CEO Bukalapak Ahmad Zaky telah bertemu dan mendapat nasihat dari Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/), dampak cuitan dan meluasnya propaganda politik yang membenturkan antara pebisnis ekonomi digital pribumi dan non-pribumi menjadi persoalan tersendiri yang terus digaungkan.
Ini berbahaya, jika gerakan tersebut bergulir terus dalam interval waktu yang lama, bukan tidak mungkin akan meluas menjadi bola liar dan berimplikasi secara negatif terhadap platform ekonomi yang sedang tumbuh dan merusak iklim demokrasi, khususnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di era demokrasi dan digital seperti ini, permasalahan kebijakan pemerintah yang tidak memihak akan mudah untuk terkoreksi dan menjadi isu sentral dan bahan diskusi bagi netizen. Karena itu, dalam mengkritisi pemerintah yang berkuasa sangat efektif melalui media sosial untuk membangunkan emosi publik, apalagi di tengah perhelatan politik menjelang pilpres, apa saja bisa menjadi isu dan bahan serangan politik.
Sekalipun cuitan Zaky menggunakan data lama (2016) yang menempatkan Indonesia pada urutan 43 dengan nilai USD2 miliar di bawah posisi Malaysia dan Singapura, tetapi menarik untuk ditelusuri, apakah ketertinggalan investasi R&D kita yang rendah itu menjadi bagian dari ketidakpedulian pemerintahan Jokowi?, atau dalam sepanjang sejarah Indonesia, R&D dinilai belum menjadi hal yang menarik untuk diprioritaskan dalam pembangunan nasional.
Seyogyanya kita dapat mengkaji isu ini secara akademik, karena faktanya data yang dilontarkan itu membuat gusar banyak orang dan nampak menyita perhatian publik karena turut merugikan secara politik bagi pihak yang akan berkontestasi.
Terlebih isu ini muncul bertepatan pada momen politik menjelang Pilpres, sehingga "twit" semacam itu dapat di salahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Penggiringan opini oleh netizen yang kurang sedap kemudian mendiskreditkan Bukalapak bukan hal utama yang perlu dipersoalkan dan dibesar-besarkan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menyikapi fakta bahwa cuitan itu dapat diangkat sebagai tema sentral yang dapat dibahas oleh para pemangku kepentingan seperti kementerian dan lembaga terkait, pemerhati pembangunan, akademisi/perguruan tinggi, termasuk legislatif sebagai sesuatu isu yang penting.
Setidaknya dapat dititipkan kepada para calon pemimpin atau presiden mendatang. Diharapkan mereka punya janji untuk dapat meningkatkan anggaran R&D Indonesia, dan tidak lagi meletakkan isu ini sebagai urusan terbelakang, apalagi dalam merespons era revolusi teknologi 4.0 atau bahkan 5.0 yang kini menjadi polemik.
