Pemerhati Politik Pertahanan-Keamanan Maritim, Dr. Abdul Rivai Ras menyebut ada satu isu besar dan strategis yang mutlak terus dikobarkan menyongsong ajang Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Sebagaimana diungkapkan Rivai saat dihubungi awak media dalam rangka persiapan diskusi publik, renungan akhir tahun anak bangsa 2018 yang diselenggarakan Forum Wartawan Online Indonesia (FWO), Minggu, (16/12).
Salah satu Pendiri Universitas Pertahanan ini mengatakan, para calon presiden baik pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Uno harus memberi janji politik pembangunan sesuai keberadaan Indonesia sebagai negara "kepulauan" menuju negara "maritim".
"Untuk mendobrak elektabilitas atau menggalang pemilih potensial, calon presiden perlu membuat jualan politik yang punya relevansi dengan karakter geografis dan masyarakat Indonesia yang dekat dengan dunia maritim," kata Rivai.
Ia menggambarkan bahwa, rakyat membutuhkan pemimpin yang bervisi maritim dan realistis dengan kondisi bangsa ini yang dikelilingi 2/3 wilayah laut dari total yurisdiksi nasional. Meskipun sektor pertanian dan pembangunan lainya penting, namun untuk jangka panjang pembangunan sektor maritim justru sangat menjanjikan.
"Jika dilihat dari potensi sektor kebaharian atau kemaritiman memiliki cakupan potensi yang luas, termasuk transportasi laut, sumber daya hayati laut, sumber daya ikan, bioteknologi laut, sumber daya mineral dan energi, wisata bahari, dan jasa lingkungan, sungguh dapat memberi makna bagi perekonomian nasional di masa depan," tuturnya.
Menurut Rivai, sekalipun sumbangan sektor kemaritiman dan kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai sekitar 4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi capain pemerintahan Jokowi di bidang maritim tetap harus diteruskan.
"Siapapun presidennya harus mengembalikan kejayaan maritim kita, karena sektor ini menjadi nafas ekonomi dan simbol kekuatan  Indonesia di lingkar Indo-Pasifik,"
pungkasnya.
Nawa Cita yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya tentang penguatan jati diri Indonesia sebagai negara maritim, nampaknya juga tidak luput dari perdebatan soal sukses atau gagalnya proyek Poros Maritim Dunia (PMD) tersebut.
Tapi setidaknya, pencapaian pemerintah di sektor maritim 2018 telah mendorong terealisasinya 15 trayek tol laut, penyelesaian pembangunan sejumlah 104 pelabuhan non komersil, pembangunan kapal perintis, termasuk kapal kontainer dan Rede sebanyak 66 unit kapal, yang bertujuan melayani daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
Selain itu, telah diterapkan sistem teknologi informasi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Sistem yang diterapkan antara lain, sistem INAPORTNET dan Delivery Order (DO) Online. Keberhasilan lain yakni, pelabuhan Tanjung Priok sudah mampu memberikan pelayanan kepada kapal berukuran raksasa.
