Mohon tunggu...
Lulu" Ramadhany
Lulu" Ramadhany Mohon Tunggu... wiraswasta -

Seorang Anak Desa, Tinggal di pati jawa tengah, lulusan Tsanawiyah/SLTP.\r\nKebenaran ada di Banyak Sisi,Kadang kebenaran berada di posisi yang salah

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menyoal Netralitas Lembaga Survey dan Tanggung Jawab Moril Kepada Masyarakat

6 April 2014   23:50 Diperbarui: 23 Juni 2015   23:59 262
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1396777509880364306

[caption id="attachment_330345" align="alignnone" width="540" caption="ilustrasi lembaga survey (gambar:www.waspada.co.id)"][/caption]

Pemilu tinggal 3 hari lagi, persiapanpun sudah hampir 100%, Mungkin sebagian orang sudah jauh hari menentukan pilihan politiknya, atau juga masih banyak orang yang masih ragu dengan pilihannya, itu sah-sah saja.Melihat perkembangan politik yang ada serta visi dan misi yang mereka paparkan, serta tingkah caleg,capres dan partai politik yang ada.Terlepas dari itu semua salah satu yang yang sangat menarik dalam kancah perpolitikan Indonesia 10 tahun terakhir ini adalah adanya dan menjamurnya lembaga-lembaga suvey. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar pengaruh lembaga survey terhadap opini masyarakat,..? yang kedua berapa besar tanggung jawab moril lembaga survey kepada masyarakat…? Dan benarkah lembaga survey itu independent dan tidak di tunggangi dan di manfaatkan elit-elit tertentu,,,?

Di akui atau tidak lembaga survey mampu mempengaruhi opini public baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dalam era demokrasi seperti sekarang ini lembaga survey mempunyai peran sangat signifikna dalam mempengaruhi opini di masyarakat, Masyarakat akan cenderung mengikuti opini yang sedang di bangun oleh lembaga survey. Hasil analysa lembaga survey tidak hanya di pakai oleh elit politik untuk melakukan ancang-anacang akan tetapi kadang di pakai juga untuk mengambil kebijakan dalam pemerintahan, satu contoh misalnya, Upaya pemakzulan Bill Clinton dari kepresidenan Amerika adalah contoh lain pentingnya opini publik. Menurut survei Pew Research Center, pada pertengahan Januari 1998, tingkat approval rating Presiden Clinton adalah 61%. Skandal seks sang presiden dengan Monica Lewinsky kemudian mengemuka dan mendapat pemberitaan besar-besaran. Dua minggu kemudian, alih-alih menurun, tingkat penerimaan publik atas kinerja presiden justru naik menjadi 71%. Para analis menyatakan bahwa hal ini menunjukkan kemarahan publik atas penilaian sepihak Kongres dan media massa terhadap skandal Bill Clinton. Menyadari dukungan publik yang tinggi, media massa dan Kongres, terutama para politisi dan komentator politik kubu Demokrat, ramai-ramai kembali menjadi pendukung sang presiden. Hasilnya seperti yang kita tahu, pemakzulan Bill Clinton tak mendapat dukungan suara yang cukup di Kongress. Sang presiden diselamatkan oleh opini publik yang diperoleh melalui proses survei. Dengan kata lain Hasil survey memberi pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan berpengaruh besar dalam membangun opini di masyarakat.

Untuk itu Lembaga survey seharusnya obyektif dalam menyampaikan hasil penelitiannya, Survei opini yang menjadi konsumsi publik haruslah bersifat obyektif dan netral. peranan polling, survei, dan taksiran atas pendapat publik bukanlah mengadvokasi kebijakan atau tema atau subyek tertentu. Survei adalah penyedia informasi obyektif sekaligus subyektif yang diperoleh secara sistematis dan obyektif pula, dianalisa dengan kepala dingin, serta disampaikan kepada publik secara merata dan provesioanl. Akan tetapi melihat fenomena yang ada sekarang ini, Lembaga survey seakan bukan lagi sebagai lembaga independent, akan tetapai mereka jugabanyak merangkap sebagai konsultan politik. Bahkan. Lembaga survey seakan-akan menjadi bisnis yang menggiurkan untuk mendapatkan pundi-pundi uang,Kenapa tidak, untuk seorang caleg DPRD kota/kabupaten misalnyauang yang harus di keluarkan antara Rp 50 juta sampai Rp 75 juta,Untuk DPRD provinsi dibandrol antara Rp 75 juta sampai Rp 150 juta,Sedangkan level tertinggi, yakni DPR RI, ongkos jasa survei dan konsultasinya mencapai Rp 150 juta sampai Rp 200 juta.(sumber :Trif survey antara 50-200 juta) Tak heran kalu sekarang menjamurlah berbagai lembaga survey baik iitu besekala lokal ataupun nasional.

Melihat fenomena yang ada apakah benar lembaga survey merupakan lembaga independent yang jauh dari segala kepentingan, seperti apa yang di katakana Andi Syafrani saat berada di gedung MK “lembaga survei independen justru membantu pemerintah dalam menyukseskan pemilu. Salah satu cara dengan melakukan survei opini publik terkait demokrasi dan pemilu, kemudian bekerja sama dengan media, mengumumkan hasilnya kepada publik. Bukanya ragu dengan pernyataan Beliau akan tetapi dengan fenomena yang ada serta dengan hasil rilis-rilis beberapa lembaga survey yang satu sama lain kayaknya tidak sama menjadikan hal ini meragukan dengan pernyataan beliau, kalau lembaga survey itu adalah independent. Karena sebagai masyarakat kita tentunya tidak serta memiliki cukup keahlian untuk melakukannya? Kita hanya menndapat hasil jadi tanpa terlalu tau apakah sebuah survei bersifat manipulatif atau tidak. survei abal-abal atau tidak adalah, Apakah sampel yang diambil memang representatif? Apakah pertanyaan yang diajukan juga valid, tidak bermakna ganda? Apakah pertanyaan itu disusun secara tendensius untuk menggiring jawaban responden? Apakah pengambil data di lapangan benar-benar pergi menemui dan menanyai responden? Apakah kerangka analisis untuk menafsirkan hasil survei sudah tepat dan benar? Ringkasnya, ada banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan secara metodologis untuk menguji apakah sebuah survei bersifat manipulatif atau tidak.

Kalau memang seperti apa yang di katakana andi saat uji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu mengatur sanksi atas penayangan hasil quick count atau hitung cepat Pemilu 2014 “Hal itu telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi, serta menghilangkan kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat,”  sumber klik sini. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar tanggung jawab Moril Lembaga survey kepada masyarakat, dalam mempertanggung jawabkan hasil risettnya kepada publik, Ketika mereka jadi konsultan politik dari partai ataupun calon dewan. apakah data-data mereka akurat dan independent, Satu contoh, masih melekat di pikiranku saat PEMILUKADA DKI, hampir semua hasil risset hasil riset FOKE-NARA menang dalam satu putaran, tapi kenyataanya berbalik 180 derajat. tapi bentuk tanggung jawab lembaga surveykepada masyarakat tidak ada sama sekali.padahal dlm satu diskusi di acar ILC begitu gamblang ada salah satu lembaga ini menjadi tim konsultan salah satu kandidat. Seharusnya lembaga survey yang secara tidak langsung memberi opini kepada masyarakat haarus bertanggung jawab kepada masyarakat, setidaknya mereka MEMINTA MAAF ATAS KEKELIRUAN HASIL RISETNYA karena apapun yang mereka keluarkan sudah di konsumsi oleh masyarakat dan membangun opini masyarakat. Tetapi seakan-akan mereka tidak pernah bersalah. Dan tidak ada tanggung jawab moril kepada masyarakat. Kalau lembaga survey sudah menjadi dan di tunggangi salah satu kepentingan apakah benar lembaga survey merupakan salah satu yang memberi informasi kepada masyarakat.

konsultan politik dan lembaga survey yang notabenya adalah para intelektual seharusnya memberi data yang falit dan tidak berpihak ketika di umumkan kepada publik. Para intelektual bisa salah dalam risetnya, tapi para intelektual seharusnya berani minta maaf, mempertanggung jawabkan hasil risetnyasertatidak berbohong dalam menyampaikan hasil risetnya, Seandainya para intelektual berbohong ,pada siapa lagi kita percaya……?

Sumber :wikie pedia dan beberapa sumber lain

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun