Mohon tunggu...
Briantama Afiq Ashari
Briantama Afiq Ashari Mohon Tunggu... Mahasiswa

Bukan mahasiswa berprestasi, bukan politisi, hanya seorang mahasiswa yang bermimpi bisa meratakan 5 squad pake uzi.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Pengaruh Kebijakan Substansial demi Sinergisitas Antara Pemerintah dan Rakyat dalam Upaya Preventif Covid-19

11 Maret 2021   01:45 Diperbarui: 11 Maret 2021   01:56 210 0 0 Mohon Tunggu...

      Pandemi covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang menyebabkan banyak aspek penting negara mengalami hambatan. Dampaknya sangat signifikan baik bagi masyarakat umum maupun bagi pemerintah. Pada awal munculnya pandemi, pemerintah terkesan kurang persiapan dalam hal menanggulangi serta meminimalisir agar pandemi ini tidak menyebar luas ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan drastis kasus pandemi akibat dari ketidaksiapan pemerintah dalam membuat kebijakan serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam hal menyiapkan ahli tenaga medis atau peralatan medis, terlebih lagi muncul berbagai pernyataan elite politik yang cenderung membuat suasana menjadi gaduh. "Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali negara kita, Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19." Menurut Zahrotunnimah (dalam Pujaningsih Nyoman, Sucitawathi Dewi 2020:459).

      Kebijakan yang diambil pemerintah merupakan suatu upaya untuk meminimalisir penyebaran dan lonjakan korban kasus covid-19, mengingat kasus covid-19 semakin lama tidak menunjukkan grafik penurunan malah menunjukkan hal sebaliknya, tentu hal tersebut sangat berdampak pada aspek ekonomi, sosial maupun pendidikan. Pada awalnya ada wacana untuk lockdown tetapi hal tersebut menuai kontroversi dari masyarakat luas sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan berskala bukan pembatasan total. Kampanye wajib menggunakan masker, stay at home, jaga jarak, hingga gerakan 3M mulai dicanangkan sehingga praktis berbagai agitasi dan kebijakan mulai diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. "Untuk menekan angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh PP nomor 21 tahun 2020." (Pujaningsih Nyoman dan Sucitawathi Dewi 2020:459). 

      Seiring berjalannya waktu, kebijakan PSBB dinilai kurang maksimal karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai pengetahuan bagi masyarakat umum tentang apa itu virus covid-19. Masyarakat yang berada di perkotaan mungkin sebagian paham mengenai dampak virus covid-19 karena mempunyai akses teknologi yang lebih luas dan canggih sehingga mampu menerima informasi dengan cepat, sedangkan masyarakat yang berada di pedesaan tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi terkait kebijakan PSBB dan dampak virus covid-19, apalagi ada beberapa wilayah pedesaan yang akses teknologinya terbatas. Akibatnya masyarakat pedesaan tidak menerima informasi secara cepat sehingga hanya menjalankan kebijakan dengan seadanya dan tidak maksimal. PSBB juga menekankan pada pembatasan mobilisasi antar daerah yang juga diperketat dengan adanya pos-pos pemeriksaan.

      Melihat realita kebijakan PSBB yang tidak efektif maka masyarakat merasa tidak puas dan mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia, untuk itu mulai diwacanakan kembali PSBB yang lebih ketat pada periode September-libur natal 2020, namun wacana tersebut terkesan tergesa-gesa. Akibatnya hal tersebut malah menyebabkan perekonomian semakin stagnan bahkan menurun. Masyarakat kecil maupun pelaku usaha kecil menengah yang terdampak pandemi mengalami penurunan dalam segi produksi hingga pendapatan, ditambah lagi juga terkena dampak kebijakan pemerintah yang melangsungkan pembatasan ketat sehingga memunculkan permasalahan baru. "Adapun dampak yang terjadi yaitu seperti penurunan penjualan, kesulitan dalam permodalan, hambatan distribusi produk, banyaknya masyarakat yang kehilagan pekerjaan, dan juga kerugian-kerugian lainnya". (Rizal Yustoffa Nuri 2021:5). Ahli ekonomi sekaligus rektor Universitas Indonesia, Prof Ari Kuncoro dalam Rubrik Ekonomi Harian Kompas pada 12 Januari 2021 menyatakan bahwa:

    [P]elajaran dari libur panjang Oktober 2020 ialah peningkatan kasus positif baru yang     terlalu tinggi, yang berdampak negatif pada konsumsi masyarakat. Potensinya dalam     menghambat momentum pemulihan ekonomi cukup besar karena porsi konsumsi     masyarakat sekitar 59 persen dari produk domestik bruto (PDB). Efek kejut pengumuman PSBB total pada September 2020 menyebabkan PMI menyeberang kembali dari zona ekspansif 50,8 pada Agustus ke zona kontraktif 47,2 pada September atau turun 7,1 persen. Perubahan nama dari PSBB total menjadi PSBB ketat serta penjelasan yang lebih rinci dari aspek mikro kebijakan itu membuat PMI naik tipis ke 47,8 pada Oktober. Baru pada November PMI kembali ke zona ekspansif dengan angka 50,6.

      Melihat pertimbangan itulah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan baru lagi yang secara harfiah lebih longgar namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebijakan ini dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat-Mikro, dalam kebijakan PPKM-Mikro ini lebih ditekankan pada pembatasan bukan pelarangan. Berbeda dengan PSBB yang dilakukan serentak melalui instruksi institusi vertikal untuk diteruskan pada institusi horizontal dan menimbulkan efek kejut maka PPKM dilakukan secara bertahap disertai dengan pelimpahan kewenanagan diskresi dari pemerintah pusat pada daerah untuk melihat perincian PPKM sehingga dapat menyesuaikan kondisi daerah itu sendiri serta meminimalisir efek kejut bagi masyarakat. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai pengendalian pandemi dalam prioritas skala kecil, dalam artian PPKM-Mikro melonggarkan aturan ketat mengenai pembatasan sosial. Hal ini tentu beresiko mengingat jumlah penyebaran kasus covid-19 telah menyebar luas. Apabila kasus penyebaran telah meluas maka pengendalian yang digunakan seharusnya lebih kompleks, berbeda jika kasus covid-19 masih dalam skala rendah. Tentu ada indikasi bahwa kebijakan PPKM-Mikro tidak efektif menekan turun laju kasus covid-19 bahkan dapat disinyalir akan menambah kasus penyebaran yang lebih luas lagi. Meskipun begitu, ada pernyataan Prof Ari Kuncoro yang menilai PPKM sebagai suatu solusi alternatif dalam memulihkan kondisi perekonomian, pernyataan tersebut dimuat di rubrik Ekonomi, Harian Kompas, Januari 2021:

     Pembatasan mikro untuk meminimalkan negative spillover pada arus melingkar     pendapatan masyarakat, baik melalui ekspektasi penanganan Covid-19 maupun dari sisi daya ungkit sektor konsumsi dan produksi. Misalnya, logistik kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasionalisasi, kapasitas, dan prosedur kesehatan masyarakat. Guna memaksimalkan daya ungkit perekonomian, konstruksi diperbolehkan beroperasi 100 persen. Untuk meminimalkan penularan, sekolah tetap dilakukan secara daring. Porsi waktu bekerja dari rumah (WFH) ditingkatkan menjadi 75 persen.

     Dari pemaparan diatas dapat kita lihat adanya harapan dari pemerintah untuk membangun kembali perekonomian melalui kebijakan PPKM-Mikro. Kebijakan ini baru dicanangkan, namun pertanyaan besar telah muncul, apakah kebijakan PPKM-Mikro berhasil meminimalisir lonjakan korban pandemi hingga rentang waktu kedepan menimbang konsekuensi pengendalian dalam skala kecil? Atau apakah yang terjadi sebaliknya, bernasib sama seperti kebijakan pemerintah sebelumnya yang dinilai tidak maksimal? Jawabannya tergantung pemerintah dan masyarakat itu sendiri, pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan alangkah baiknya melakukan pertimbangan-pertimbangan secara komprehensif sebelum menetapkan sebuah kebijakan. Hal tersebut penting karena akan berdampak pada implikasi dari kebijakan tersebut. Penanganan covid-19 merupakan tugas yang tidak mudah bagi pemerintah, karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas sekaligus banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Seorang pakar mengatakan: Aminullah (dalam Taufiqurokhman), 2014:7): bahwa "kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh". Untuk mengaktualisasi kebijakan tentu pemerintah harus paham bahwa orientasi kebijakan harus pada kepentingan rakyat. Riset, penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat juga harus diperhatikan, masyarakat yang paham akan dampak virus covid-19 saja kadang masih melanggar apalagi yang tidak tahu menahu persoalan pandemi. Peran aparat serta pejabat struktural tentu harus memberikan edukasi hingga ke tingkat paling bawah, agar tidak terjadi ketimpangan sosial ketika si kaya justru diuntungkan oleh kebijakan pemerintah dan si miskin yang mengalami kerugian semakin jatuh ke lautan penderitaan, ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga pula, prinsip moralitas dan keadilan harus dijadikan acuan dalam membuat kebijakan.

      PPKM-Mikro akan berjalan efektif apabila dalam praktiknya di lapangan setiap warga masyarakat taat pada ketentuan pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan. Pentingnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan sebuah kebijakan. Kebijakan sistematis apapun akan percuma apabila tidak disertai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, perlu ada keselarasan bersama masyarakat. Maka sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, demi kepentingan rakyat dan bangsa. Pemerintah tidak serta merta sepenuhnya salah, masyarakat seharusnya introspeksi diri apakah telah sadar tentang konsekuensi dampak covid-19 dan apakah telah menaati kebijakan dari pemerintah, bukan hanya menyalahkan dan tidak percaya pada pemerintah. Masalah tidak akan selesai jika hanya mencari-cari kesalahan lain, ingat asas Sosio-Nasionalisme dalam perspektif Marhaenisme yang menyatakan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara adalah suatu hal yang penting. Bagaimana ingin menjadi negara besar jika rakyatnya saja tidak percaya pada setiap ketentuan dari pemerintah bahkan tidak percaya pada negara, pemerintah juga harus segera berbenah menata ulang kebijakan secara komprehensif agar hal semacam ini tidak terjadi. Kedua komponen harus saling berkaitan, saling melengkapi dan saling mempengaruhi untuk mensukseskan program pemerintah demi terciptanya Sosialisme Indonesia sekaligus mensukseskan upaya penurunan laju covid-19 di Indonesia. 

                        DAFTAR PUSTAKA

    Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN