Kotaksuara

Poster dan Spanduk Tengku Erry Disebar di Sekolah, Langgar Etika Kampanye

21 Desember 2017   01:57 Diperbarui: 21 Desember 2017   02:40 1043 0 0
Poster dan Spanduk Tengku Erry Disebar di Sekolah, Langgar Etika Kampanye
Tengku Erry, sumber gambar: tribunnews

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada pertengahan tahun depan. Menurut data KPU, setidaknya terdapat 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, termasuk Provinsi Sumatera Utara yang akan memilih Gubernur baru

Sejak pertengahan tahun lalu,  beberapa tokoh politik mulai bermunculan untuk meramaikan Pilgub di Sumut. Tak ketinggalan Gubernur Sumut petahana saat ini, Tengku Erry Nuradi. Ia dikabarkan akan mencalonkan dirinya kembali dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Beberapa tokoh telah memulai usaha untuk mengenalkan diri ke publik dengan berbagai cara. Tujuannya hanya satu, yaitu agar dikenal dan dipilih rakyat menjadi gubernur mendatang.

Namun, sayangnya tak semua tim calon gubernur tersebut memahami aturan dan etika dalam mengenalkan calonnya ke publik. Mereka banyak yang tak mengenal waktu dan tempat untuk berkampanye.

Contoh tak etis dalam berkampanye tersebut misalnya terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh oknum pendukung Tengku Erry Nuradi yang merupakan seorang Kepala Sekolah. Ia tak malu-malu untuk memasang poster dan spanduk kampanye di sekolahnya.

Tak hanya itu, Ia juga melibatkan anak-anak didiknya untuk memasang alat peraga kampanye tersebut. Hal itu terlihat dalam foto-foto yang tersebar di media sosial yang sempat ramai dibicarakan oleh warganet di Sumut.

Tentu, ini merupakan pelanggaran etika dan aturan dalam berkampanye. Selain belum waktunya kampanye sesuai jadwal kegiatan dari KPU, memasang alat peraga kampanye di sekolah merupakan perbuatan yang tak etis. Karena tempat pendidikan seyogyanya harus netral dari politik.

Apalagi melibatkan anak-anak sekolah untuk melakukan kegiatan pemasangan tersebut. Tak sepantasnya anak-anak yang masih menempuh masa belajar dilibatkan dalam kegiatan politik.

Hal tersebut merupakan tindakan yang tak patut untuk diikuti oleh pendukung maupun tim cagub lainnya. Tak hanya itu, sebaiknya hal di atas harus dihindari demi iklim politik yang sehat dalam momen Pilkada. 

Publik tentu berharap agar pelaksanaan Pilgub di Sumut dapat berjalan sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku dan tanpa sebuah kecurangan. Agar Sumut menjadi lebih baik.