Politik

Presiden Jokowi Menandatangani ASEAN Consensus untuk Perlindungan Pekerja Migran

15 November 2017   15:34 Diperbarui: 15 November 2017   15:43 138 0 0
Presiden Jokowi Menandatangani ASEAN Consensus untuk Perlindungan Pekerja Migran
Dokpri


Konstitusi UUD 1945, menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Perlindungan itu meliputi dalam seluruh aspek, termasuk bagi warga negara yang bekerja di luar negeri.

Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi para buruh migran yang bekerja di luar negeri. Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut,  Presiden Joko Widodo bersama dengan 9 Kepala Negara di Asia Tenggara menandatangani Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran di ASEAN.

 Penandatanganan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers ini dilakukan di Philippine International Convention Center (PICC) Manila, Filipina, Selasa (14/11/2017) malam. Kesepakatan ditandatangani sebelum upacara penutupan KTT ASEAN ke-31.

ASEAN Consensus ini mengatur beberapa hak yang harus dilindungi dari oleh negara-negara di Asean terhadap pekerja migran. Mulai dari hak wajib memegang paspor, hak mendapatkan perlakukan dan penghasilan yang adil di lingkungan kerja, hak untuk berkomunikasi, hak untuk berpartisipasi pada asosiasi maupun serikat pekerja di negara penerima, hingga hak untuk mengajukan kasus apabila terjadi pelanggaran kontrak kerja.

Selain itu diatur juga hak-hak keluarga pekerja migran, termasuk hak untuk mengunjungi pekerja migran yang bekerja di salah satu negara ASEAN.

Melalui ASEAN Consensus ini, Pemerintah Republik Indonesia berperan aktif dalam memperjuangkan perlindungan warga negaranya secara maksimal, terutama yang bekerja di luar negeri. Hal itu dapat dilihat dari peran Pemerintah Indonesia yang mengambil inisiatif dalam menyusun draft awal action plan dari ASEAN Consensus untuk kemudian dinegosiasikan dengan seluruh negara ASEAN.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.