Dampak Film G30S/PKI Dari Perspektif Militer

Bulan September 2017, warga net dihebohkan dengan isu PKI. Isu yang sebetulnya sudah lama digemborkan oleh sebagian masyarakat. Namun puncak kehebohannya semakin terasa sejak Panglima TNI memerintahkan anggotanya untuk menonton film G30S/PKI. Film yang menceritakan kejadian kelam bangsa Indonesia tahun 1965, tentang bagaimana keganasan Partai Komunis Indonesia (PKI) menculik, membunuh, dan menguburkan enam jenderal TNI dan satu perwira muda TNI di sebuah sumur tua daerah lubang buaya.

Film keganasan G30S/PKI sebetulnya selalu ditayangkan oleh pemerintah melalui saluran TVRI setiap tanggal 30 September pada masa orde baru. Setelah orde baru tumbang, 1998, film itu tidak pernah ditayangkan lagi di stasiun televisi. Namun copy nya dalam bentuk VCD ada dijual di pasaran. Bagi anak era tahun 90-an ke bawah yang ingin melihat kembali film tersebut bisa melihatnya melalui VCD. Bahkan di youtube pun sudah ada unggahannya. 

Peristiwa G30S/PKI mungkin menjadi satu catatan kelam di dunia militer Indonesia. Peristiwa itu melibatkan oknum militer Indonesia. Mereka menculik dan membunuh atasannya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, enam perwira tinggi TNI yang memegang jabatan strategis TNI mereka culik dan bunuh. Sungguh peristiwa yang sangat keji.

Kenapa oknum militer tersebut berani melakukan itu? Mereka melakukan itu untuk menindaklanjuti isu Dewan Jenderal yang dihembuskan oleh PKI. Dewan jenderal tersebut diisukan akan melakukan pemberontakan terhadap Bung Karno. Oknum militer tersebut diberi peran oleh PKI sebagai penyelamat Bung Karno dengan menunjuk Komandan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, sebagai pemimpin pasukan gerakan penyelamatan Bung Karno. Tugas pasukan itu menculik dan membunuh perwira tinggi TNI yang dituduh sebagai bagian dari Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta.

Namun sesungguhnya isu dewan jenderal itu tidak lah benar. Hal itu disampaikan oleh Letjen Soeharto yang menjabat sebagai PangKostrad kala itu ketika menggelar rapat dengan pejabat militer lain nya setelah peristiwa penculikan itu diketahui. Letjen Soeharto kala itu mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat untuk melakukan pembalasan dan penyerangan kepada oknum pasukan militer yang telah melakukan penculikan dan menguasai Ibukota. Cuplikan ini ada dalam film G30S/PKI.  

Dalam peristiwa tersebut, terlihat bahwa kala itu ada sebagian militer percaya terhadap isu Dewan Jenderal yang dihembuskan oleh PKI. Padahal isu Dewan Jenderal itu tidak lah benar alias itu hanya karangan PKI. Isu itu bak berita Hoax yang disebarkan oleh suatu partai kepada pejabat militer.

Jika dibawakan pada konteks kekinian, peristiwa tersebut dikhawatirkan bisa saja terulang kembali. Penyebab nya adalah maraknya info-info yang menyudutkan pemerintah. Bahkan parahnya, ada yang mengaitkannya dengan PKI. Prajurit militer adalah manusia biasa. Walaupun mereka didoktrin untuk patuh pada pemerintah yang sah, namun bisa saja sebagai manusia biasa mereka terpengaruh oleh info hoax yang disebarkan oleh oknum partai atau oknum masyarakat yang anti pada pemerintah dengan berbagai kepentingan di dalamnya.

Setiap prajurit apalagi prajurit muda, diperkirakan telah memegang gadget/smartphone, dan mungkin sebagian besar dari mereka juga bermain media sosial.  Sebagian besar dari kita mungkin sudah tahu bagaimana isi media sosial saat ini. Info terkait SARA marak tersebar di media sosial, dan ada yang mengaitkan isu itu dengan pemerintah dan PKI.

Pemutaran film G30S/PKI bisa berdampak positif atau negatif?

Bagi prajurit yang percaya pada isu isu yang menyudutkan pemerintah apalagi mengaitkannya dengan PKI, maka pemutaran film tersebut akan berdampak negatif pada pemerintah. Dimana doktrin seorang prajurit untuk patuh dan setia pada pemerintah saat ini bisa saja luntur, diambil alih oleh porsi keyakinannya terhadap isu-isu yang mengaitkan pemerintah dengan PKI. Apalagi isu itu dikaitkan dengan nuansa SARA. 

Isu yang sensitif pada diri setiap manusia. Sekalipun seorang militer namun jika sesuatu yang melekat dalam dirinya disinggung atau terporovokasi, maka bisa saja menimbulkan cerita lain. Nah, mereka ini barangkali akan menunggu kesempatan untuk melawan pemerintah. Bukan berarti melawan harus secara fisik, namun bisa saja melawan dalam bentuk lain. Dengan demikian, oknum masyarakat atau mungkin oknum partai "anti-pemerintah" bisa saja memanfaatkan mereka untuk bergerak. Skenario yang mirip seperti yang dilakukan oleh PKI untuk menyerang pejabat tinggi militer pada tahun 65, dimana kala itu isu yang dihembuskan adalah terkait ideologi. Kalau tidak salah saat itu berkembang isu kapitalis barat.