Arcandra Berpeluang Duduki Kursi Kepala SKK Migas?

Arcandra Tahar mantan menteri ESDM yang diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi memiliki peluang besar untuk menduduki kursi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Ada beberapa faktor yang memiliki bobot kuat pada Arcandra untuk menduduki kursi Kepala SKK Migas.

Pertama, masih ingat kasus Komjen Budi Gunawan? Ya, Budi Gunawan di awal tahun 2015 dipromosikan oleh Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Kapolri walaupun sempat terjadi kontroversi di masyarakat terkait isu rekening gendut. Usulan promosi itu disetujui oleh DPR. Namun sehari sebelum Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri, KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad membuat pengumuman mengejutkan yaitu men-tersangka-kan Komjen Budi Gunawan. 

Akibatnya Presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk Komjen Badrodin Haiti yang saat itu menjabat sebagai Wakapolri sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Budi Gunawan. Sama seperti Budi Gunawan, Komjen Badroudin Haiti juga lolos dalam fit and proper test yang dilakukan DPR dan mendapat persetujuan oleh DPR. Badrodin Haiti lah yang akhirnya menjadi Kapolri dan berhak mendapatkan bintang empat di pundak.

Komjen Budi Gunawan tidak tinggal diam. Beliau mengajukan pra peradilan melawan KPK untuk membuktikan bahwa penetapan status tersangkanya oleh KPK adalah hal yang salah. Pada akhirnya, pra peradilan memenangkan Budi Gunawan sehingga status tersangka Budi Gunawan dibatalkan. Budi Gunawan kembali bersih dari tuduhan. Budi Gunawan pun ditunjuk sebagai Wakapolri.

Tahun 2016, Jend (Pol). Badroudin Haiti memasuki masa pensiun. Presiden Jokowi kembali mencari Kapolri baru pengganti Jenderal Haiti. Presiden Jokowi tidak menunjuk Komjen Budi Gunawan. Padahal saat itu Budi Gunawan mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menjadi Kapolri, Budi Gunawan pun sudah bersih dari jeratan hukum, merupakan perwira tinggi polisi yang senior, dan pernah menjadi calon kapolri dan lolos dalam fit and proper test DPR, pemimpin KPK pun sudah tidak yang dulu lagi. Namun, Presiden malah memilih Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

Walaupun Komjen Budi Gunawan tidak dipilih Presiden Jokowi sebagai Kapolri, namun Komjen Budi Gunawan mendapatkan jabatan lain dari Presiden yaitu kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN). Jabatan yang 'mirip' dengan Kapolri yaitu juga melewati proses fit and proper test DPR, dan jumlah bintangnya pun ditambah Presiden menjadi empat bintang, sehingga pangkat jendral aktif pun melekat pada Budi Gunawan seperti pangkat Kapolri.

Apa Hubungannya dengan Arcandra? 
Arcandra pun kemungkinan juga akan diperlakukan seperti yang terjadi pada Budi Gunawan. Walaupun status hukum kewarganegaraan Arcandra sudah clear alias sudah menjadi WNI seutuhnya, dan kesempatan untuk menjadi menteri kembali terbuka, namun Presiden tidak akan menunjuknya sebagai menteri ESDM lagi. Karena mungkin saja karakter Presiden Jokowi seperti itu, sekaligus melihat pertimbangan dari kepercayaan masyarakat kepada Arcandra yang dinilai sudah ternoda, serta juga etika seseorang yang telah diberhentikan pada posisi tertentu kok ditunjuk lagi menduduki posisi yang sama? Sehingga pilihan Presiden pada Arcandra adalah jabatan kepala SKK Migas, sebuah lembaga dibawah Kementerian ESDM yang tidak kalah strategisnya dengan menteri ESDM.

Kedua, SKK Migas adalah lembaga yang condong bergerak pada isu teknis spesifik pada industri hulu migas, ada yang bilang bahwa SKK Migas adalah lembaga auditor negara di industri hulu migas. Arcandra Tahar memiliki kompetensi teknis di bidang migas. Beliau memilki beberapa paten dan menjadi konsultan di industri migas Amerika Serikat. Keahlian yang digadang-gadang menjadi keistimewaan Arcandra adalah terkait pada hal production cost engineering di industri hulu migas.

Saat menjabat menteri ESDM, beliau sempat membuat terobosan dimana mampu memotong nilai cost untuk pendirian blok masela hampir setengahnya. Kompetensi ini lah yang diharapkan mampu dikontribusikan Arcandra pada Indonesia. Apalagi saat ini pemerintah sedang mendorong agar investor tidak takut untuk masuk ke industri hulu migas di Indonesia yang dianggap memilkki cost yang tinggi. Pejabat lingkaran istana dan juga masyarakat menegaskan dan menginginkan Arcandra untuk tetap membantu pemerintah. 

Namun karena kehilafan masa lalunya pernah menjadi WNA, maka beberapa orang mengusulkan supaya Arcandra tidak dijadikan menteri namun dijadikan sebagai staf atau penasehat presiden. Namun, kompetensi yang spesial itu sayang hanya dijadikan sebagai staff atau penasihat presiden. Setidaknya beliau menduduki jabatan yang memliki jabatan yang se strategis menteri ESDM, namun tidak memiliki wewenang penuh seperti menteri ESDM. Sebagaimana diketahui bahwa SKK Migas kini berada di bawah pengawasan kementerian ESDM. Tidak lagi berdiri independen seperti dulu saat masih bernama BP Migas.

Ketiga, saat ini Kepala SKK Migas ditempati oleh mantan anggota KPK, Amien Sunaryadi. Beliau menjabat sejak November 2015 di era kepemimpinan menteri ESDM Sudirman Said. Selama kepemimpinan Amien Sunaryadi, tidak ada prestasi mencolok di industri hulu migas. Lifting minyak dikabarkan tidak terdongkrak naik, terus menurun. Sedangkan pendapatan negara masih bertumpu pada jualan minyak mentah. Apalagi nilai jual minyak mentah saat ini sedang anjlok. Perusahaan minyak yang beroperasi di tanah air pun berlomba-lomba untuk mengurangi produksi dan mengurangi berbagai biaya yang bisa membengkakkan tingkat kerugian mereka, termasuk memilih opsi PHK. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat terobosan untuk menanggulangi agar investor tetap tertarik di Indonesia, dan tingkat lifting bisa tergerek naik.

Ada isu bahwa kepala SKK Migas akan diganti. Isu ini sempat menguak saat Arcandra menjabat sebagai menteri ESDM. Di era kepemimpinan Arcandra dikabarkan akan ada tranformasi di lingkungan kementerian ESDM. Namun untuk pergantian kepala SKK Migas, istana membantah isu itu. Satu nama yang dikabarkan akan menjabat Kepala SKK Migas yang baru saat itu adalah Darmawan Prasodjo (Deputi 1 Kepala Staff Kepresidenan). 

Darmawan sempat dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan tersebut, dan kemudian menempati posisi di kementerian ESDM. Darmawan dan Arcandra sama-sama menamatkan master dan doktornya di Texas A&M. Mereka juga dikabarkan pernah menerbitkan opini terkait dengan skema kontrak kerjasama di Indonesia pada sebuah media tahun 2011. Karena kedekatan mereka, dan hubungan menteri ESDM dan Kepala SKK Migas harus harmonis, maka ada kemungkinan Arcandra akan dijadikan Kepala SKK Migas dan Darmawan sebagai Menteri ESDM.

Namun untuk memilih posisi Arcandra, keputusan ada di tangan presiden.