Pada saat penulis berkesempatan berkunjung ke Malaysia untuk kesekian kalinya pada pertengahan bulan juni 2014, bagaikan sebuah kewajiban, penulis meluangkan waktu mengunjungi Putra Jaya sebagai tempat dipusatkannya kantor kantor pemerintahan Negara Malaysia seperti kantor perdana menteri dan departemen departemen yang meng’operasikan’ jalannya pemerintahan Negara Malaysia. Daerah yang dibangun berdasarkan ide Mahatir Mohammad semasa beliau menjadi Perdana Menteri dimaksudkan memecah kepadatan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Negara, karena sebagai ibu kota negara, maka tempat tinggal Raja Malaysia tetap di Kuala Lumpur. Sedangkan tidak jauh dari Putra Jaya di bangun juga daerah pusat kegiatan bisnis yang bernama Cyber Jaya.
Menikmati perjalanan seputar Putera Jaya dan Cyber Jaya di hari kerja, sungguh berbeda dengan keadaan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang selalu dilanda kemacetan yang teramat sangat parah yang dapat mengurangi produktifitas dan efisiensi waktu kerja. Itulah sebabnya beberapa tahun yang lalu sempat digaungkan tentang rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke pulau Kalimantan.
Menyikapai rencana tersebut, teringat tentang sebuah tulisan yang dibuat oleh penulis pada tahun 2010 tentang perlunya dipertimbangkan salah satu daerah di Propinsi Banten yang dapat dimasukkan sebagai nominator bagi pusat pemerintahan Negra Republik Indonesia, guna memecahkan persoalan padatnya DKI Jaya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan DKI Jakarta tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara dan pusat kegiatan bisnis, sementara pusat kegiatan kepemerintahan dapat dipindahkan keluar dari DKI Jakarta.
Dan menjelang dilaksanakan pemilihan presiden tahun 2014 ini, penulis sangat menantikan adanya calon presiden yang memasukkan rencana pemindahan ibu kota tersebut dalam rancangan visi atau program kerja yang akan dilakukannya kelak. Karena dengan Luas sekitar 8.651 KM persegi dan memiliki garis pantai sepanjang 517 KM, maka cukup menarik bila Propinsi Banten dilirik sebagai salah satu calon Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Awalnya penulis beranggapan pemikiran ini rada ’nyeleneh’, namun setelah menyimak lebih jauh tentang potensi Propinsi Banten dan beberapa syarat tentang ibukota negara seperti yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Demografi FE UI, Sonny Harry B Harmadi, maka penulis menyadari bahwa ide menjadikan Banten sebagai Ibu Kota negara atau pusat pemerintahan NKRI adalah realistis bila mendapat dukungan politik dan kesungguhan yang memadai dari berbagai elemen strategis yang ada.
Beberapa syarat yang dikemukakan tentang ibukota negara adalah: kepadatan penduduk yang relatif rendah, memiliki jaringan yang baik dan terhubung dengan pusat aktivitas politik, secara geografis memiliki resiko relatif rendah terhadap natural disaster dan human disaster, aman dalam perspektif pertahanan dan ketahanan nasional, harus memiliki resiko yang relatif rendah terhadap munculnya instabilitas sosial dan politik, dan memiliki sumberdaya dan daya dukung lingkungan yang memadai
Dikaitkan dengan keadaan dan potensi propinsi banten, maka bebrapa syarat tersebut ada yg dapat dan sudah terpenuhi. Diantaranya: Kepadatan penduduk propinsi banten saat ini berkisar pada 884 jiwa setiap km2, bandingkan dengan DKI yang kepadatannya hampir 14 kali yaitu 12. 992 jiwa seriap KM perseginya dengan luas 661 KM persegi yang artinya hanya satu per tiga belas (1/13) atau 7 persen dari luas propinsi banten. Kepadatan yg rendah mutlak diperlukan agar ibukota dapat ber-ekspansi dalam waktu yang panjang.
Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sehingga kedekatan dan jaringan terhadap pusat aktifitas politik sangatlah terhubung dengan erat. Dan tentunya biaya pemindahannya tidak sebesar bila harus hijrah ke luar pulau jawa. Dan terlepas dari akan dibangunnya Jembatan Selat Sunda, maka hari inipun Banten menjadi jalur utama kegiatan perdagangan Sumatera-Jawa yg sangat vital.
Selain itu, bila mengacu istilah ’heart land’ dengan mengutip pendapat Sir Walter Raleigh dan Alfred T. Mahan dengan Teori Kekuatan Maritim yang berbunyi “siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia” dan “laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut .Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya”, maka Propinsi Banten dengan garis pantai 517 KM melingkar dari utara-barat-selatan tersebut memenuhi syarat sebagai ’daerah jantung’ yang sangat strategis. Bandingkan dengan garis pantai DKI yang hanya terletak di Utara sepanjang 32 KM saja.
Bahkan ketika berkesempatan menjadi anggota tim penyusun dokumen Rencana Strategis Propinsi Banten pada masa awal kepemimpinan Gubernur Joko Munandar pada tahun 2002, penulis sempat melontarkan wacana visi banten sebagai Propinsi Pelabuhan yang Terkemuka di Indonesia, mengingat banyaknya ragam jenis pelabuhan yg tersebar dan melingkari Banten, mulai dari pelabuhan rakyat-pelabuhan khusus-hingga rencana pelabuhan internasional yg tak kunjung ter-realisasi.
Dan bahkan pada tanggal 27 juni 1596, ’kepulauan rempah rempah’ yg pertama kali didatangi oleh orang Belanda adalah Banten, namun Belanda diusir oleh wali Sultan Banten yang bernama adipati Ranamenggala. Dua tahun setelah pengusiran tersebut, Cornelis de Houtman datang ke Sunda Kelapa dan tersebutlah Batavia yg pada hari ini dikenal dengan nama Jakarta sebagai Ibukota Negara.
Dari beberapa gambaran yang sederhana tersebut, dapat dilihat sesungguhnya Banten memilik sejarah yg gemilang sehingga Propinsi Banten mempunyai peluang yang sama untuk dapat ditunjuk sebagai Ibukota negara dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dapat diperbaiki guna memenuhi kelayakan yang dipersyarakatkan.
