Mohon tunggu...
Adi Pradana
Adi Pradana Mohon Tunggu... Administrasi - Sampaikan yang benar meski itu pahit

Belajar dari kesalahan untuk mencapai cita-cita yang 'ROMANTIS'

Selanjutnya

Tutup

Inovasi

DPD Berkarya Kabupaten Bima Diminta Jelaskan Suntikan Dana dari Partai

18 Juni 2019   20:57 Diperbarui: 18 Juni 2019   21:09 49
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Media. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Free-photos

BIMA-NTB---Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak baik Pilpres, DPD maupun DPR/DPRD di Indonesia sudah berakhir. Di antaranya ada yang disengketakan ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

Bicara hasil pemilu legislatif, tercatat ada 10 partai politik yang tidak memenuhi Ambang Batas 4 Persen di tingkat nasional atau tidak lolos ke Senayan. Yaitu Partai Perindo dengan 2,68 persen, Berkarya (2,37), PSI (2,03), Hanura (1,74), PBB (0,93),Garuda (0,62) dan PKPI (0,28).

Apalagi di tingkat Kota/Kabupaten. Dari 10 partai politik tersebut, tak mampu memperoleh satu kursi pun di masing-masing wilayah Daerah Pemilihan (Dapil).

Beragam factor yang dihadapi di lapangan. Seperti ketidakmampuan pengurus partai politik di tingkat Kota/Kabupaten dalam membekup persoalan persoalan terutama yang muncul dalam internal itu sendiri.

Misalnya Partai Berkarya di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kendati partai bentukan keluarga Cendana ini sangat mudah diterima oleh masyarakat awam (Bima,red), namun akibat kurangnya kegesitan pengurus partai di lapangan, pun membuat para caleg yang menunggangi partai nomor tujuh tersebut terkesan "gigit jari".

Persoalan tidak adanya transparansi Pengurus DPD Partai Kabupaten Bima, juga menimbulkan kekecewaan para kader maupun pengurus di tingkat kecamatan. Apalagi didalam unsure pimpinan DPD tersebut terkesan didaulati oleh satu keluarga. Maka tak heran, Group tandingan DPD Kabupaten Bima muncul. Beberapa caleg yang gesit membesarkan nama partai hingga berjuang untuk meraih suara keterwakilan di masing-masing Dapil, pun berakhir dengan rasa kecewa.

Kini, para kader, pengurus DPC wilayah kecamatan maupun kader-kader partai yang menjadi caleg di partai Berkarya Kabupaten Bima, mempertanyakan suntikan dana dari DPP Berkarya. Karena sampai saat ini, Ketua DPD Kabupaten Bima maupun beberapa unsur pimpinan dari sanak keluarganya, terkesan menghindar dan membungkam.

Bukti adanya dana partai yang disuntik oleh DPP yakni terjadi sebelum Hari H Pemilu Legislatif pada 17 April 2019. Dana ratusan juta itu, pun tersumbar dari keluarganya yang sudah diterima oleh Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima melalui Pengurus DPW Provinsi NTB.

Menurut Sekjen DPD Partai Berkarya Adinul, uang yang ditaksirkan hampir Rp500 juta itu sempat ia jaga di mobil pimpinan partai. "Saat itu saya bersama beliau di kantor KPUD Bima. Uang itu disimpan dibelakang mobil pak ketua," kata Adi belum lama ini, di Mapolsek Bolo.

Sementara, Suryadin salah satu caleg dari Partai Berkarya Dapil II (Bolo-Madapangga), mengaku sempat menanyakan dana partai tersebut. Bahkan dirinya bersama menantunya (Abd Sarif) caleg Dapil NTB 6, sempat membahas dana suntikan dari pusat itu.

Bahkan selama kegiatan di lapangan, sebagian dana tersebut dipegang oleh Abd Sarif. Hingga dana itu diduga dipakai pula ke Mataram untuk kepentingan politik. "Saat itu saya tidak ikut berangkat karena keadaan tak menentu. Namun turut bersama beliau yakni Ketua DPC Woha bang Ipul (nama panggilannya) dan Muh Nur Dirham," ungkapnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Inovasi Selengkapnya
Lihat Inovasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun