- ·Partai mana mengusung
- ·Presiden pertama : Walikota – Gubernur – Presiden.
- ·Problematika Pileg yang bakal menjadi mitra pemerintah / Presiden
- ·Comment opini Kenwa Dewandaru : Program Presiden Jokowi .
Ref artikel opini : Kenwa Dewandaru : Program Presiden Jokowi-OPINI | 14 September 2013 | 08:39
@Pak Kenwa Dewandaru ( juga teman2 Kompasianer) , Setuju dan bagus .pak Kenwa sudah memberi beberapa ide untuk pembelanjaan . Saya juga seorang awam, jadi mungkin saja ada comment / opini yang tidak pas / tidak ideal. Mari kita pilah dalam kelompok2 yang lebih spesifik dan terkategori, yaitu misal, Pendapatan & Belanja Negara, pemberdayaan ekonomi Indonesia (domestik), pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, Ekonomi biaya optimal ( rendah tapi terkontrol ) , Pemberdayaan potensi daerah diluar pulau Jawa ( Industri , pertanian , dll ) dan ??? dan ??? dan??? .......
Beberapa aspek dimaksud adalah aspek yang bisa dikendalikan / dipengaruhi oleh eksekutif ( Presiden dan jajarannya ) .
Untuk pasar rakyat modern yang pak Kenwa usulkan ,saya pikircukup kalau menjadi lingkup tugasdan tanggung-jawab di propinsi ( gubernur) dan kebawah.
Problematika lainnya adalah menyangkut Pileg. Bagaimana partai dapat menjamin kwalitas , kapabilitas dan intergritas caleg hasil rekruitment ( kaderisasi ) partai Politik yang lolos sebagai parta peserta pemilu. Benar rakyat bebas memilih “tapi” memilih sejauh pilihan yang ada yang disodorkan partai. ( Mirip bunyi iklan ... ).Untuk topik ini, silahkan teman2 yang punya cukup materi dan punya opini membahasnya lebih lanjut.
Mari kita lihat alternatif Program yang dapat dilakukan seorang Presiden .
1.Pendapatan
1.1.Review (revitalisasi) kebijakan eksplorasi sumber daya alam dan pertambangan.
1.2.Perpajakan yang berorientasi pada efektivitas ( optimalisasi dan meminimize kebocoran)
1.3.Peningkatan pendapatan negara melalui devisa ( Ekspor dan pariwisata)
1.4.Dan ??? dan ??? dan ??? .....
2.Belanja
2.1.Program Indonesia Sehat ( semacam KJS pak JokoHok , Jamkesnas )
2.2.Program Indonesia Pintar ( semacam KJP pak JokoHok )
2.3.Restrukturisasi remunerasi PNS dan Pejabat Negara.
2.4.Pembangunan infrastruktur Transportasi barang , laut dan darat.
2.5.Pembangunan infrastruktur Listrik Nasional
2.6.Pembangunan infra struktur pertanian
2.7.Public transport“perkotaan” (aman, nyaman,terjangkau) . ( Saya setuju dengan pandangan Pak Jokowi dalam memprioritaskan Public Transport Perkotaan .)
2.8.Pembangunan Rusunawa Karyawan di perkotaan, dengan lokasi dibalik / dibelakang sentra perkantoran. ( Saya mengenal / mendengar pertama kali dari Bp. Jokowi )
2.9.Pembangunan system administrasi nasional berbasis “Teknologi Informasi” ( Proses forced by system yang memiliki “built-in” kendali internal.)Benefit yang diharapkan adalah kemudahan akses informasi / data ( direct access ) tanpa tergantung cara pelaporan berjenjang-jenjang , yang rawan direkayasa. Namun harus diimbangi dengan “Otorisasi akses data ” yang proporsional dengan kepentingan jabatan. Untuk transparansi , diakomodasi kebutuhan informasi / laporan untuk masyarakat umum, dengan tetap mempertimbangkan rahasia negara ( misal, relevansi dengan negara lain, dan potensi resiko yang mengancam kesatuan bangsa )
2.10.Program Kemandirian industri farmasi nasional dan industri vaksin .
2.11.Program pengembangan penelitian dan inovasi ( semacam R&D )
2.12.Dan??? , dan??? , dan??? ........
3.Pemberdayaan ekonomi domestik.
3.1.Program Swasembada Pangan dengan penerapan Teknologi Pangan (budidaya dan rekayasa genetika) dan keaneka-ragaman hayati. ( bukan hanya beras saja )
3.2.Program Swasembada Ternak dengan penerapan teknologi budidaya dan rekayasa genetika.
3.3.Program pemanfaatan sumber daya kelautan ( Pemberdayaan nelayan , kombinasi nelayan + investor , dan ??? )
3.4.Program Pariwisata Nusantara ( Alam dan Budaya )
3.5.Program industri berorientasi export.
3.6.Pemberdayaan wilayah luar Jawa untuk industri & produksi pangan.
3.7.Dan??? , dan??? , dan??? ........
4.Pemberantasan korupsi , penegakan hukum& narkotika
4.1.Penguatan KPK
4.2.Perbaikan dan pembenahan proses peradilan ( lembaga Pengadilan & Kejaksaan)
4.3.Pembenahan Lapas
4.4.Program anti narkotika.
Khusus untuk hal narkotika, negara harus berani mengambil peran dan tindakan “at any cost” untuk membekukan ( freezing ) tingkat kerusakanakibat Narkotika, memberantas perdagangan narkotika dan membuat program rehabilitasi korban narkotika. Bila kinerja anti narkotika lebih rendah dibanding laju kerusakan akibat narkotika , maka niscaya biaya perbaikkannya akan semakin mahal , atau tinggal menunggu kehancuran.
4.5.Pembenahan dan penguatan Kepolisian.
5.Dan??? , dan??? dan??? , .....
Problematika lainnya adalah , keselarasan policy pemerintah pusat dengan policy pemerintah daerah yang tidak selaras.Bukan hanya policynya saja tetapi termasuk dimensi skala prioritasnya.Untuk problematika ini , kalau pak Jokowi menjadi Capres , ini akan menjadi “pertama kali” setelah 68 tahun merdeka , seorang presiden Indonesia , mempunyai latar belakang , Pengusaha , Walikota , Gubernur DKI Jkt , Presiden ( Tidak salah bukan?? ) Yang unik adalah pernah jadi Walikota dan Gubernur . Dengan record pengalaman demikian , bila didukung dengan kabinet / menteri yang memilki kwalitas ( kompetensi) , intergritas, dan visioner, niscaya Policy dan kinerja nasional dan daerah akan optimal. Policy dan programnya akan komprehensif, tidak bertabrakan ( kontra produktif ) antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sebagai presiden , yang penting jujur / intergritas , berwawasan luas Mikro ekonomi dan Makro ekonomi, berwawasan Global dan hubungan internasional, cakap memimpin dan sungguh seorang Negarawan ( mampu keluar dari “kepentingan sempit” partai / golongan / pribadi. )
Tetapi sistem yang sekarang mempersyaratkan bahwa , Capres harus ada partai pengusung , dan partai pengusung harus memenuhi “electoral threshold” , dimana dengan demikian paling banyak hanya akan ada 4 Capres Cawapres. Jadi terkait pak Jokowi – untuk Capres ya belum jelas.
Problematika kedua ( silahkan teman2 yang cukup punya materi membahasnya lebih dalam ) , adalah kenegarawan di lembaga legislatif/ DPR, yang akan menjadi mitra pemerintah . Diawal tulisan telah saya singgung bahwa , memang rakyat sudah bebas memilih caleg, “ tetapi sejauh pilihan yang ada”. Bagaimana mendapatkan caleg berkwalitas , punya intergritas, dan seorang negarawan, hal ini yang belum jelas. Karena saat ini calegnya harus dari partai yang lolos menjadi peserta pemilu, maka prakondisinya adalah, adakah partai dan partai mana yang memilki kader berintegritas ( yang penting bukan kuasa dan harta ), punya kompetensi sesuai kebutuhan bangsa (bakalan menjadi legislator – komisi2 di DPR ) ,dan berjiwa negarawan ( mampu keluar dari “kepentingan sempit partai/ golongan”) . Salah satu upaya mengurangi alasan untuk melakukan korupsi ( usaha mengembalikan modal pencitraan yang dikeluarkan Caleg) , adalah perbaikan system remunerasi /pendapatan pejabat negara , Hal ini menjadi penting dan menjadi bentuk nyata penghargaan terhadap pengabdian . Sekurang-kurangnya , bila masih korupsi berarti memang pada dasarnya “serakah & tamak” ( tidak ada intergritas ) . Kita harus memahami dan menerima bahwa, Pejabat negara dan keluarganya adalah manusia juga. Jadi rekruitment / kaderisasi partai politik idealnya bukan berorientasi mencari kekayaan tanpa batas,namun nafkah dan penghargaan yang pantas tetap harus ada.
Sekian dulu, sharing opini saya, salam.
