Dua hari mendatang, Selasa tanggal 2 Maret 2010, menurut rencana akan dilakukan sidang paripurna Pansus Skandal Bank Century.
Hasil dari sidang paripurna itu, diyakini akan menentukan perjalanan karier dan kelangsungan jabatan dari para tokoh yang menjadi dalang dan bidan dari Skandal Kebijakaan Bailout Bank Century.
Tak heran jika kemudian lobi politik ke segenap pihak pun menjadi aktif dan gencar dilakukan oleh para petinggi Partai Demokrat. Tak ketinggalan, hal yang sama juga dilakukan oleh para anggota Staf Khusus Presiden.
Beberapa pihak yang dijadikan sasaran lobi, telah mengakui telah didatangi oleh para utusan khusus dari penguasa Negara itu dengan maksud tujuan melobi terkait Pansus Skandal Century.
Namun anehnya, aktivitas lobi melobi itu dibantah oleh para utusan khususnya penguasa Negara. Malahan disebutkan sebaliknya, bahwasanya justru beberapa pihak dari unsure-unsur Partai Politik diluar organ Partai Demokrat yang telah mendatangi pihak penguasa Negara.
Para utusan partai telah berusaha menemui Presiden SBY dalam rangka mencoba menegosiasikan kasus hukum yang menerpa dirinya.
Tentulah dapat ditebak, imbalan dari negoisasi kasus hukum itu adalah kesediaan dari partai yang siap mengubah kesimpulan akhirnya.
Bersediakah Presiden SBY bernegoisasi menukar kasus hukum itu dengan imbalan berupa hasil kesimpulan akhir Pansus yang disesuaikan dan diselaraskan dengan keinginan pihak Partai Demokrat ?.
“Presiden tidak mau bernegosiasi apapun terhadap kasus hukum”, kata Staf Khusus Presiden bidang Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
“Jangankan kepentingan partai politik tertentu, terhadap proses hukum kerabat Beliau sendiri, prosesnya dibiarkan berjalan tanpa intervensi apapun. Karenanya, saya yakin, presiden pasti akan menolak upaya partai tertentu yang mentransaksikan dan menukar posisi melihat kasus century dengan proses hukum yang sedang mereka jalani. Pasti tidak akan terjadi deal. Dalam hal demikian, saya yakin, presiden akan menjawab : no deal !”, kata Denny Indrayana.
Tak pelak lagi, berita tentang adanya upaya deal tukar guling antara kasus hukum dengan rumusan kesimpulan akhir Pansus ini menimbulkan pertanyaan dikalangan publik.
Partai Politik manakah yang mencoba membujuk Presiden SBY agar bersedia mengesampingkan kasus hukum yang menimpa elite partainya dengan imbalan perubahan sikap partai politik tersebut dalam rumusan kesimpulan akhir Pansus ?.
Entahlah, yang tahu tentu hanya partai politik yang bersangkutan dengan Presiden SBY saja, karena Denny Indrayana enggan menyebutkan nama dari partai politik itu.
Namun sejauh yang diketahui oleh publik, saat ini sejalan dengan semakin terkuaknya tabir selimut Kasus Skandal Century ini, mulai dimunculkan pula kasus hukum yang diduga kuat melibatkan beberapa petinggi dari partai politik dimana para kadernya terkenal kritis dan vokal dalam Pansus Skandal Century.
Sebut saja beberapa diantaranya, elite petinggi dari partai Gerindra saat ini sedang menghadapi ancaman untuk dibukanya kembali kasus hukum yang terkait dengan dugaan pembunuhan atas diri Munir.
Partai Golkar, bahkan tak tangung-tanggung, pimpinan tertinggi dari partai ini juga sedang dibidik dalam kasus hukum terkait bidang perpajakan.
Partai PPP, juga sama. Ada petingginya yang sedang disidik kasus hukum terkait kasus impor sapi fiktif.
Partai PDIP tak ketinggalan ikutan terkena juga. Kelanjutan dari kasus hukum terkait dugaan suap dalam pemilihan petinggi Bank Indonesia kembali diintensifkan.
Bahkan tak terkecuali, bidikan diarahkan juga kepada PKS, sebuah partai politik yang dikenal publik sebagai parpol yang bersih dan peduli serta Islami.
Andi Arief yang staf khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, bersama Velix Wanggai yang staf khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, telah berencana melaporkan ke Mabes Polri terkait kasus hukum yang melibatkan kader PKS.
Misbakhun, salah seorang kader PKS yang merupakan salah seorang inisiator Hak Angket Skandal Bank Century yang menjadi target sasarannya.
Kasus hukum yang dimunculkan terkait kader PKS itu adalah kasus dugaan penipuan berupa LC (Letter of Credit) fiktif di Bank Century.
Kasus LC Fiktif tersebut berkait dengan kepemilikan Misbakhun di PT. Prima Internusa berupa salinan LC senilai US$ 22,5 juta, dokumen gadai deposito, akta notaris dan bukti kepemilikan saham 99%.
Pengajuan LC Fiktif itu diduga dilakukan saat yang bersangkutan berencana melakukan ekspor gandum pada November 2009.
Lalu kasusnya berkembang menjadi menjurus kearah tindakan manipulasi yang bernuansa penipuan.
LC yang diajukannya ke Bank Century itu sudah keluar, sebelum surat gadai disetujui pada 19 November 2009. Dan, bahkan ekspor gandum yang dimaksud itu ternyata tidak ada kenyataan realisasinya alias fiktif.
Ditambah lagi, Pt. Prima Internusa sesungguhnya juga tidak ada relevansinya dengan perdagangan hasil pertanian, sebab perusahaan itu bergeraknya di bidang pengolahan biji plastik.
“Ke Satgas Mafia Hukum sudah. Rencananya akan kita serahkan ke Mabes Polri”, demikian kata Andi Arief saat memberikan penjelasan di Kantor UKP4.
Akhirulkalam, demikianlah sekilas gambaran tentang seru dan gegap gempitanya para elite pimpinan Negara dalam melakukan aktivitas lobi melobi dan tawar menawar serta negoisasi terkait Skandal Bank Century.
Mengapa di jajaran para pimpinan Negara yang sedang berkuasa seolah sedemikian all out dan all cost serta all risk dalam upaya menutupi Skandal Bailout Century ?. Adakah borok yang sedemikian parah terkait itu ?. Aib apa yang sedang berusaha disembunyikannya ?.
Wallahualambishshawab.
*
Catatan Kaki :
Artikel lain yang berjudul ‘The Century Band’ dapat dibaca dengan mengklik di sini .
*
