Apakah Mengeluarkan Siswi Hamil dari Sekolah Itu Solusi Sejati?

Tidak mudah menjadi perempuan. Apalagi dalam konteks masyarakat yang masih saja memperlakukan perempuan secara diskriminatif. 

Sayang sekali, diskriminasi terhadap perempuan terjadi di hampir segala lini. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan. 

Siswi hamil hampir pasti dikeluarkan

Tidak perlu riset ilmiah untuk menyimpulkan, di Indonesia siswi yang hamil hampir pasti dikeluarkan oleh sekolah. Terbaru, sejumlah siswi korban perkosaan oknum pengelola pendidikan keagamaan dengan sistem asrama justru dikeluarkan pihak sekolah mereka.

Dilansir Kompas.com, dua siswi korban kebejatan oknum pengelola sebuah lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Garut dikeluarkan dari sekolah karena diketahui telah melahirkan bayi. 

Mengeluarkan siswi yang hamil dan atau memiliki bayi dari sekolah adalah wujud diskriminasi gender dan edukasi. 

Kaum perempuan memang nyaris tidak berkutik ketika ketahuan hamil di luar nikah dan atau hamil di usia dini. Sementara kaum pria, termasuk siswa, yang aktif secara seksual sangat sulit dideteksi dan dengan mudah lolos dari "sanksi" dikeluarkan oleh sekolah. 

Lebih dari itu, mengeluarkan siswi dan siswa dari sekolah karena suatu tindakan seksual (apalagi hingga hamil) kiranya hanya "solusi" semu untuk menyelamatkan muka sekolah dan tidak berpihak pada siswa-siswi yang menjadi korban. 

Jika sanksi berupa dikeluarkannya siswi hamil dari sekolah ditujukan sebagai wujud untuk menakut-nakuti (detterent effect), nyatanya ini tidak selalu berfungsi. 

Meskipun seringkali tidak tertulis, hukuman pengeluaran dari sekolah ini telah menjadi praktik di penjuru Nusantara. Sementara di negara maju dengan sistem pendidikan anti-diskriminasi, kehamilan siswi tidak boleh menjadi alasan untuk mengeluarkan siswi itu dari sekolah.