Banyak negara-negara di kawasan Asia yang akan menerapkan sistem ekonomi "state capitalism" atau kapitalisme negara ala Tiongkok, yaitu penggunaan teknologi produksi dan kerjasama perdagangan  kesejahteraan bersama dibawah naungan otoriterisme Tekno Tiongkok yang telah mendunia. Hubungan dagang Indonesia yang merugi masih terjalin dalam diplomasi ekonomi Indonesia dan Tiongkok. Hal ini ditandai Peningkatan diplomasi ekonomi melalui BUMN Indonesia pada tahun 2021  bekerjasama dengan  State-Owned Asset Supervision and Administration (SASAC) Tiongkok. SASAC sendiri merupakan instansi pemerintah Tiongkok yang mengelola 97 perusahaan milik negara dalam legitimasi tekno Tiongkok.
Amerika Serikat telah memberikan ultimatum terhadap bahaya kerjasama perusahaan negara sebagai afiliasi berbagai produk teknologi. Strategi diplomasi China untuk memata-matai warganya sendiri dan warga negara lain menggunakan teknologi pengawasan Tiongkok disebut "Tekno Tiongkok". Ekosistem teknologi berbasis China ini dinilai dapat membawa serta serangkaian nilai yang menopang devisa negara China beralih menjadi kesejahteraan --- suatu bentuk otoritarianisme abad ke-21 yang mengawinkan kontrol dan efisiensi sosial menghilangkan diktum kebebasan "Liberty". (Maya Wang, 2021)
Imperium tekno Tiongkok berhadapan dengan raksasa teknologi internet atas nama keamanan dunia sebagai hak asasi kedaulatan pertahanan dan keamanan digital setiap negara "Cyber Security". Pembangunan infrastruktur manufaktur tekno Tiongkok telah menjadi jargon otoriterisme teknologi China yang diprooduksi dengan harga murah mendapatkan daya tarik persaiangan perdagangan internasional. Amerika Serikat walaupun sebagai negara liberal harus membalikkan arah melindungi privasi dan keamanan data warga negara, dan bekerja dengan sekutu untuk menetapkan standar global pengawsan untuk teknologi.
Fakta China megumpulkan sejumlah data dalam jumlah luar biasa untuk memantau aktivitas warga negara dan mengidentifikasi penghianat bangsa. China mengendalikan 13 juta Muslim Turki dan melakukan pengawasan diwilayah Xinjiang. Program pengawasan massal di Xinjiang adalah yang paling disoroti dunia hingga memicu kritik tajam masyarakat internasional. China diperkirakan menahan satu juta warga Muslim, sebagian besar dari etnik Uighur, di kamp-kamp indoktrinasi. Xi Jinping mengatakan kebijakan menggunakan pengawasan tekno Tiongkok juga diperlukan untuk mewujudkan kawasan yang damai dan stabil.
Tekno Tiongkok megendalikan populasi di seluruh negeri dengan cara yang lebih halus namun tetap kuat. Bank sentral mengadopsi mata uang digital, yang akan memungkinkan Beijing untuk mengawasi dan mengontrol transaksi keuangan masyarakat dan korupsi pejabat negara dalam pengawasan uang yang super ketat menggunakan kecerdasan buatan "Artificial Intelligence" (AI).
Strategi tekno Tiongkok menerapkan diplomasi antar kota-kota di China, membangun apa yang disebut kota cerdas dan aman "Smart-Security City", yang mengintegrasikan data dari sistem pengawasan yang mengganggu untuk memprediksi dan mencegah segala sesuatu mulai dari kebakaran hingga bencana alam dan perbedaan pendapat politik. Pemerintah percaya bahwa gangguan ini, bersama dengan tindakan administratif, seperti menolak akses orang yang masuk daftar hitam ke layanan, akan mendorong orang ke "perilaku positif," termasuk kepatuhan yang lebih besar terhadap kebijakan pemerintah dan kebiasaan sehat seperti berolahraga.
Sudut pandang negara-negara Asia Timur menggunakan inovasi digital, seperti halnya Jepang dan Korea Selatan sudah lebih dikenal sejak pertengahan abad ke-20. Keberhasilan negara Korea Selatan lebih spektakuler meliputi tiga hal : Pertama, memiliki pendapatan devisa negara dan menjelma menjadi salah satu negara maju dengan teknologi tinggi, yakni meniru teknologi negara-negara maju di Barat, yang kemudian dikembangkan "From Imitation to Innovation" . Kedua, keberhasilan Korea Selatan telah mendapatkan kembali status "demokrasi penuh" pada Indeks "Demokrasi Global 2020 oleh Economist Intelligence Unit" (EIU) , bahkan mengalahkan Prancis di urutan ke-24 dan Amerika Serikat di urutan ke-25. Ketiga, memiliki keberhasilan kerjasama budaya kolaborasi hiburan-hiburan Korea contohnya drama, musik, kuliner, dll.
Mengapa BUMN Indonesia lebih memilih bekerjasama dengan pemerintah China ?
Frame pemerintahan komunis China dan Korea Selatan tidaklah sama, terutama dalam pencapaian kesejateraan dan kebebasan pengawasan dalam pengembangan teknologi dan perdagangan. Saya mengulas perbedaan kerjasama kemajuan teknologi dan demokrasi Korea Selatan. Studi komparatif kerjasama bilateral negara Komunis China sebagai kajian politik hubungan Internasional.
Kerjasama Indonesia Korea Selatan
