Mohon tunggu...
Nazar EL Mahfudzi
Nazar EL Mahfudzi Mohon Tunggu... Politisi - Pengamat

Membaca

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kebijakan Radikal Rezim Jokowi Banyak Merugikan Rakyat

16 Februari 2021   00:23 Diperbarui: 17 Februari 2021   12:23 1369
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber. Investor Daily.com. Jokowi: Atasi Kemacetan Perlu Kebijakan Radikal

Kebijakan radikal  hukum pemerintah melalui UU ITE  menjadi perhatian publik.  UU ITE bagi masyarakat menuntut adanya  revisi untuk tidak mudah melakukan pelaporan terhadap pelaku dugaan pencemaran nama baik atau pun fitnah melalui dunia maya. Termasuk tidak melakukan penahanan terhadap orang yang melontarkan sikap kritisnya terhadap kebijakan publik. 

Indikator kebijakan radikal pemeritah dalam bidang sosial-ekonomi dibuktikan melalui indeks demokrasi menurun jika menggunakan teori perbandingan rezim pemerintah sebelumnya.Tingkat kesejahteraan masyarakat pemerintahan Joko Widodo  (Jokowi) makin menurun seiring dengan kebijakan radikal pembangunan infrastruktur  yang berdampak lonjakan  angka kemiskinan.Data BPS, Rata-rata penurunannya per tahun 0,57 persen. IPM Era Jokowi tahun 2019-2020 hanya naik 0,3 % sangat lambat, normalnya meningkat  0.5-0.6%  dan beban utang luar negeri.

Teori label radikal kepada masyarakat mencirikan kriminal  menentang kekuasaan, hal ini menjadi paradox kebebasan berbicara, seharusnya ruang publik  dapat mencermati kebijakan radikal kekuasaan yang banyak merugikan masyarakat. Seperti halnya pemerintahan Trump dinilai radikalis karena memuat kebijakan yang merugikan rakyat serta diskriminatif terhadap imigran dan umat Islam. Jadi keliru kalau label radikal karena menentang dan mengkritik kekuasaan secara personal dan organisasi.

Label "radikal" bisa saja digunakan dengan cara yang sama seperti: "label komunisme digunakan pada masa Orde Baru, yang dulu digunakan untuk membungkam mereka yang menentang pemerintah  (Novel Baswedan). 

Fenomena Politik Radikal Kekuasaan

Konsep ideologi The Stanford Encyclopedia of Philosophy Menggambarkan konsep ideologi radikal sebagai kondisi sosial ada yang rentan terhadap kritik dan protes; ideologi ada untuk melindungi kondisi sosial dari serangan lawan poltik.  Politik radikal menunjukkan maksud untuk mengubah atau mengganti prinsip-prinsip dasar masyarakat atau sistem politik, seringkali melalui perubahan sosial, perubahan struktural, revolusi atau reformasi radikal. Selama abad ke-20, politisi radikal mengambil alih kekuasaan di banyak negara di dunia. Para pemimpin radikal seperti itu termasuk Vladimir Lenin dan Joseph Stalin di Rusia, Mao Zedong di Cina, Adolf Hitler di Jerman, serta radikal arus utama seperti Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris Raya.







Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun