Bjorka dan Alarm Sistem Perlindungan Keamanan Data

Beberapa hari terakhir, ulah hacker Bjorka cukup menyita perhatian publik. Kemunculannya mengagetkan media sosial terutama twitter karena menyerang pemerintah dengan cara membocorkan berbagai data penting mengenai negara.

Cuitan bjorka di media sosial, hal tak biasa Hacker?

Biasanya, seorang hacker hampir tidak pernah berinteraksi di media sosial, seakan berbalas pantun merespon reaksi yang terjadi dengan pembocoran data. 

Profil seorang hacker cenderung menutupi identitas dirinya dan bekerja diam-diam karena seorang hacker mengetahui apa yang dilakukannya adalah ilegal dan melanggar hukum.

Baca juga: Pemilu dan Sistem Multipartai di Era Reformasi

Dengan ulahnya, sering mencuit di twitter dan memberikan informasi terbaru tentang data-data pejabat tertentu yang dibocorkan, seakan memberikan pesan rentannya kebocoran data, walaupun pemerintah telah membantahnya.

Bjorka yang katanya seorang hacker yang berada di Polandia, dan mengaku mempunyai teman seorang Indonesia di Warsawa, Polandia yang menjadi korban ketidakadilan di masa Orde Baru yang terjadi pasca 1965.  Namun banyak orang meragukan pengakuannya. 

Dari klaimnya, bjorka mengatakan ia telah mencuri miliaran data penting milik pemerintah dan perusahaan. Sengatan hacker bjorka muncul bersamaan dengan pembahasan draf Rancangan UU Perlindungan data pribadi (RUU PDP) dan pengkajian draf RUU PDP yang dilakukan oleh DPR RI.

***

Bjorka sebenarnya Orang Indonesia?

Baca juga: Mencari Caretaker Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan

Keraguan dari banyak pihak kalau sosok hacker Bjorka bukan berasal dari Warsawa, Polandia, tapi berasal dari Indonesia. Keraguan ini cukup beralasan, dari cuitan twitter yang di postingnya terkesan menggunakan bahasa inggris yang baku. 

Asumsi bermunculan, mengenai siapa Bjorka. Bisa jadi orang Indonesia, bisa juga orang indonesia bekerjasama dengan jejaring Bjorka yang bukan satu orang tapi terdiri beberapa orang dan ada warga negara asing.

Siapapun bjorka, yang jelas merupakan alarm mengenai rentannya sistem perlindungan data di Indonesia. Masalah besarnya adalah bagaimana pemerintah bisa melindungi semua data pribadi warga negara Indonesia.

Mudahnya diakses NIK setiap orang untuk persyaratan data untuk berbagai urusan, juga membuat data pribadi yang tersimpan di dalamnya mudah diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan.