NIK Jadi NPWP, Apa Bisa Menjadikan Satu Data Kalau Kartunya Masih Banyak?

Di perbankan, prinsip kehati-hatian dan ketelitian merupakan syarat wajib dalam memverifikasi data pemilik NIK. Penarikan uang dalam jumlah besar, masih harus menunjukkan KTP Asli kepada teller bank. Pengalaman kecil seperti ini juga dialami hampir sebagian masyarakat. 

Yang diharapkan masyarakat sebenarnya adalah penggunaan satu dokumen untuk semua. Satu dokumen, satu data. Satu dokumen untuk semua urusan. Karena NIK seseorang pemiliki KTP Valid, tapi ternyata dibeberapa dokumen nama, tanggal lahir ada yang berbeda satu huruf saja, tentu ini menimbulkan masalah. 

Bahkan kalau ditelisik, masih ada satu orang mempunyai dua dokumen kependudukan. Jadi yang paling penting adalah pembenahan NIKnya dulu, diperlukan verval data, satu orang satu identitas NIK. Karena ada saja, orang yang berbeda nama di Kartu keluarga, hanya satu hurup, bisa membuat yang bersangkutan mempunyai dua identitas diri berupa NIK.

Penulis sendiri pernah mengalami tercatat di dua dokumen kependudukan yang berbeda, hanya disebabkan perbedaan satu hurup. Identitas satu bernama RIDUANNUR, sedangkan yang satunya RIDUANNOR. Dari sini penulis mempunyai 2 NIK yang berbeda. 

Ketahuannya ketika pengurusan akte kematian orangtua dan pengurusan peserta JKN di kantor BPJS. Di kartu keluarga orangtua tertulis sebagai Riduannur dan didokumen penulis yang digunakan sekarang namanya Riduannor. Hanya perbedaan huruf U dan O. 

Ketika pengurusan Peserta JKN, pembayaran untuk mengaktifkan kartu harus 3 orang, termasuk nama saya sendiri di kartu keluarga tersebut dan orangtua yang meninggal. Syukurnya setelah melalui proses pengurusan di disdukcapil dan kantor BPJS, permasalahan tersebut menjadi clear.

Apa yang dialami penulis mungkin sifatnya kasuistik. Tapi bagaimana diantara 1000 orang, ada 10 yang mengalami identitas NIK ganda, karena tidak terhapus atau terbaca oleh sistem disdukcapil karena adanya perbedaan huruf atau nama di kedua identitas tersebut.

Adanya keinginan kuat untuk memperbaiki dan mempermudah masyarakat dalam layanan publik oleh pemerintah merupakan harapan ideal bagi semua masyarakat. Sehingga data pemilik terjamin akurat dan dari segi keamanan terlindungi dengan baik oleh pengguna atau pengakses NIK dari berbagai kepentingan. Dan penyederhanaan dari banyak kartu menjadi satu kartu perlu dilakukan oleh pemegang kebijakan (*)