Wabah pandemi Covid-19 yang di hadapi masyarakat global telah memaksa iklim dan perubahan di segala bidang, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan sampai pada tatanan sosial masyarakat paling bawah, Â Indonesia sendiri sedang mengalami hal serupa, dengan segala ketidakpastian, Covid-19 hadir seperti hujan tanpa awan, sehingga negara kelimpungan menanganinya, ini berlaku umum, dan di rasakan semua negara-negara di dunia.
Seperti yang terlihat dari tarik ulur kebijakan pemerintah kita, mulai dari Pemberlakuan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat di daerah-daerah yang kurva peningkatan positif Covid-19 yang tidak terencana dengan baik, sampai penerapan kebijakan New Normal yang tidak efektif dan bahkan  menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat, menjadi catatan lain yang mengiringi langkah bangsa menghadapi masa krisis.
Memang harus di pahami, dalam masa krisis, tidak ada kebijakan yang baik, apalagi di sebut kebijakan paling baik, kebijakan dan langkah-langkah yang di ambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang buruk dari yang buruk, artinya semua tidak dapat di ukur keberhasilannya seketika, yang di perlukan adalah tanggap dan kecepatan eksekusi, apabila tidak sesuai maka akan di evaluasi secepatnya, begitulah seterusnya, dan hal demikian hampir di lakukan oleh semua negara di dunia dalam menghadapi krisis seperti saat ini, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil.
Amerika Serikat misalnya, yang kita kenal sebagai negara maju di dunia, menjadi kiblat negara-negara berkembang sekaligus sebagai tempat belajar, namun dalam menghadapi Covid-19, Amerika Serikat justru menjadi salah satu negara dengan penanganan Covid-19 terburuk di dunia, sampai presiden Donald Trump menyalahkan dan mengkambing hitamkan organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) karena lamban memberi peringatan bahaya Covid-19, sekaligus untuk menutupi ketidakmampuannya dalam menangani wabah Covid-19.
Dampak Covid-19 memang luar biasa, dan dirasakan betul oleh bangsa ini, membuat para pelaku kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah mulai sadar, membuka mata, merefleksikan tentang vitalnya penguatan sektor kesehatan, dan di tengah geliat Covid-19 yang tak berujung, isu penguatan sektor kesehatan pun kembali menyeruak ke publik, kembali di gaungkan oleh semua pihak, mulai dari presiden Jokowi, politikus, akademisi sampai pegiat media sosial menyuarakan hal yang sama.
Dan yang menarik isu yang berkembang sejauh ini adalah, pemerintah pusat dan semua pihak justru menyoroti spesifik penguatan kesehatan skala prioritas, yaitu penguatan instansi pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) yang memiliki peran penting dalam mempelopori peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena keberadaannya yang tersebar dan menyentuh kesehatan dasar masyarakat hingga ke sudut negeri.
Pertanyaan menggelitikpun bermunculan, kenapa baru sekarang Puskesmas kembali di soroti ? tentu setelah pemerintah merasa kewalahan menghadapi Covid-19, sektor kesehatan negeri ini sangat rapuh, meskipun selama ini penguatan puskesmas terus di tingkatkan, dengan pemenuhan ketenagaan setiap tahun, penyaluran anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang besar dan sebagainya.
Misalnya di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menempatkan tenaga dokter dan bidan di puskesmas seluruh Indonesia untuk menanggulangi kematian ibu dan anak yang tinggi saat itu, dan kebijakan yang sama di lakukan oleh presiden Jokowi saat ini dengan menempatkan 9 (sembilan) profesi kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil di seluruh Indonesia, mulai dari profesi farmasi, dokter, dokter gigi, perawat, Kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, Gizi, Bidan dan Analis teknik laboratorium medik yang terhimpun dalam program Nusantara Sehat kementerian kesehatan.
Belum sampai di situ, setiap daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten dan kota juga memberlakukan lebijakan kontrak daerah, menempatkan tenaga-tenaga kesehatan di setiap puskesmas dalam pemenuhan ketenagaan dengan aturan dan kebijakan daerah sendiri yang di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), artinya penguatan sektor kesehatan setiap waktu terus berbenah.
Apakah cukup ? Tentu tidak, penguatan sektor kesehatan sejauh ini, seperti pribahasa "Jauh panggang dari pada api", masih nampak kekurangan dimana-mana, begitu banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus di tuntaskan di bidang kesehatan secara menyeluruh, terkhusus penguatan puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan standar bagi masyarakat.
Penegasan penguatan sektor kesehatan sebagai prioritas pernah di sampaikan oleh presiden Joko Widodo pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSREMBANGNAS) pada hari Kamis (30/04/2020) lalu melalui video Converence dari istana merdeka yang tersambung langsung dengan pejabat kementerian sampai para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia.
