Dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat paradigma yang tidak boleh diabaikan yaitu paradigma sehat. Pembangunan yang tidak mengindahkan kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, kesehatan sosial, dan kesehatan budaya merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk salah satu hak itu adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (hak kesehatan) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Dengan paradigma itu, maka setiap pembangunan di berbagai sektor harus berlandaskan pada kesehatan atau apa yang disebut “pembangunan yang berwawasan kesehatan”. Sehingga, dapat dikatakan bahwa setiap pembangunan disebut juga pembangunan kesehatan baik secara umum maupun spesifik terkait sektor kesehatan itu sendiri.
Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebab, kesehatan menjadi salah satu ukuran dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Selain itu, kesehatan juga investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan.
Untuk konteks Banten, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya itu diarahkan pada penanaman dan penerapan paradigma sehat serta memperluas dan meningkatkan layanan kesehatan. Hasilnya cukup signifikan baik dilihat dari jumlah gizi balita maupun derajat kesehatan masyarakat
Gizi Balita
Berbagai upaya dan program telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Selain memperbanyak jumlah posyandu yang hingga saat ini telah berjumlah sekitar 13.000 di seluruh wilayah Banten, pemerintah juga terus meningkatkan partisipasi segenap lapisan masyarakat.
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan. Realisasi program ini memenuhi target tahun 2010 yakni 85% sehingga nilai capaian kinerja program perbaikan gizi masyarakat sebesar 100%. Gizi penduduk Provinsi Banten jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai kecamatan, saya selaku Gubernur Banten sering mengatakan bahwa peran para kader Posyandu menjadi faktor penting dalam upaya perbaikan gizi masyarakat Banten. Hingga saat ini, jumlah kader Posyandu di Provinsi Banten telah mencapai 65.000 orang dan akan terus ditingkatkan seiring dengan terus bertambahnya Posyandu.
Keberhasilan perbaikan gizi masyarakat sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesehatan sumber daya manusia dan produktifitasnya. Oleh sebab itu, masyarakat harus terus didorong untuk mengakses layanan kesehatan, khususnya para ibu hamil dan anak balita. Partisipasi
Jadwal Wawancara
·Tema: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Cilegon
·Sasaran: Uki Rofika
·Jabatan: Sekertariat Komisi II
·Tanggal: 7 Juni 2012
·Waktu: 13.00 WIB
·Tempat: Gedung DPRD Cilegob
·Hari: Selasa
Pertanyaan
1.Program atau upaya apa yang pemerinah lakukan untuk meningkatkanderajat kesehatan masyarakat Banten?
2.Untuk usia berapa sajakah program ini diberikan?
3.Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mengikuti program tersebut?
4.Dimana sajakah program itu dilaksanakan?
5.Sejak kapan program ini direncanakan?
6.Katagori masyarakat seperti apa yang bisa mengikuti program ini?
7.Apakah program ini sudah terealisasikan secara optimal?
8.Berapa dana yang pemerintah alokasikan untuk program tersebut?
9.Apakah masyarakat setempat mendukung program ini?
10.Apa efek dari program ini?
Progam yang telah dilakukan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Siswa Sekolah Dasar, Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pedagang, karena di dalam pangan kita membutuhkan keamanan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan rakyat. Serta Progam untuk meningkatkan Difersivikasi Pangan dan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi tepung terigu dan beras seperti “One Day No Rice” program ini akan mengurangi pemakaian nasi dengan menggati dengan umbi-umbian.
Untuk semua kalangan usia tetapi terutama untuk anak sekolah dasar karena jajanan di SD sudah sangat berbahaya dengan pemakaian Borax dan bahan bahan kimia berbahaya lainnya
Program ini ditujukan untuk orang yang tidak mampu atau RTS (Rumah Tangga Sasaran) maka mereka akan diberikan tumbuhan untuk ditanam di pekarangan rumah mereka
Program ini dilaksanakan di 20 kelurahan dari 43 kelurahan di Cilegon untuk sisanya masih dipikirkan karna dana APBD yang belum keluar. Untuk syarat-syarat yg bisa mengikuti program ini adalah RTS. Dari hasil RTS yang paling banyak maka kelurahan itu yang akan diprogrami terlebih dahulu. Lahan produksi di Cilegon yang belum memadai menjadi hambatan dari kekurangan pangan di daerah tersebut. Cilegon mempunyai Cadangan Pangan sebesar 60TON, tahun 2009 Cilegon mempunya 86 TON Cadangan Pangan.
Sampai tahun 2010, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan melalui 10 buah rumah sakit pemerintah (RSUD dan pusat), 49 rumah sakit swasta, 59 Puskesmas perawatan, 151 Puskesmas non perawatan, 197 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 109 Pos Kesehatan Pesantren (Poskentren), 215 Puskesmas keliling roda empat, 853 Puskesmas keliling roda dua dan 9.919 buah.
Untuk semua kalangan tapi ditujukan untuk kalangan tidak mampu yang masih membutukhan bantuan untuk mendapatkan pangan
Sudah cukup optimal Dengan menkonsumsi umbi-umbian akan membuat lebih sehat dari segi kesehatannya. Dengan 1387 ribu jiwa akan menghabiskan 38ribu ton. Sedangkan dari sisi produksi sangatlah kurang. Program ini ditujukan kepada semua umur tetapu untuk kalangan tertentu yaitu untuk kalangan bawah akan mendapatkan beras tersebut, dan mendapatkan pohon sayur-mayur di setiap rumah: Program ini dilaksanakan di 20 kelurahan dari 43 kelurahan di Cilegon untuk sisanya masih dipikirkan karna dana APBD yang belum keluar. Untuk syarat-syarat yg bisa mengikuti program ini adalah RTS. Dari hasil RTS yang paling banyak maka kelurahan itu yang akan diprogrami terlebih dahulu. Lahan produksi di Cilegon yang belum memadai menjadi hambatan dari kekurangan pangan di daerah tersebut. Cilegon mempunyai Cadangan Pangan sebesar 60TON, tahun 2009 Cilegon mempunya 86 TON Cadangan Pangan.
Sangat mendukung, mereka jadi dapat lebih mudah untuk mendapatkan pangan sehingga tingkat kelaparan di Cilegon semakin berkurang
Transkip
1.Program atau upaya apa yang pemerinah lakukan untuk meningkatkanderajat kesehatan masyarakat Banten?
Jawab: Progam yang telah dilakukan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Siswa Sekolah Dasar, Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pedagang, karena di dalam pangan kita membutuhkan keamanan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan rakyat. Serta Progam untuk meningkatkan Difersivikasi Pangan dan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi tepung terigu dan beras seperti “One Day No Rice” program ini akan mengurangi pemakaian nasi dengan menggati dengan umbi-umbian.
2.Untuk usia berapa sajakah program ini diberikan?
Jawab: Untuk semua kalangan usia tetapi terutama untuk anak sekolah dasar karena jajanan di SD sudah sangat berbahaya dengan pemakaian Borax dan bahan bahan kimia berbahaya lainnya
3.Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mengikuti program tersebut?
Jawab: Program ini ditujukan untuk orang yang tidak mampu atau RTS (Rumah Tangga Sasaran) maka mereka akan diberikan tumbuhan untuk ditanam di pekarangan rumah mereka
4.Dimana sajakah program itu dilaksanakan?
Jawab: Program ini dilaksanakan di 20 kelurahan dari 43 kelurahan di Cilegon untuk sisanya masih dipikirkan karna dana APBD yang belum keluar. Untuk syarat-syarat yg bisa mengikuti program ini adalah RTS. Dari hasil RTS yang paling banyak maka kelurahan itu yang akan diprogrami terlebih dahulu. Lahan produksi di Cilegon yang belum memadai menjadi hambatan dari kekurangan pangan di daerah tersebut. Cilegon mempunyai Cadangan Pangan sebesar 60TON, tahun 2009 Cilegon mempunya 86 TON Cadangan Pangan.
5.Sejak kapan program ini direncanakan?
Jawab: Sampai tahun 2010, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan melalui 10 buah rumah sakit pemerintah (RSUD dan pusat), 49 rumah sakit swasta, 59 Puskesmas perawatan, 151 Puskesmas non perawatan, 197 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 109 Pos Kesehatan Pesantren (Poskentren), 215 Puskesmas keliling roda empat, 853 Puskesmas keliling roda dua dan 9.919 buah.
6.Katagori masyarakat seperti apa yang bisa mengikuti program ini?
Jawab: Untuk semua kalangan tapi ditujukan untuk kalangan tidak mampu yang masih membutukhan bantuan untuk mendapatkan pangan
7.Apakah program ini sudah terealisasikan secara optimal?
Jawab: Sudah cukup optimal Dengan menkonsumsi umbi-umbian akan membuat lebih sehat dari segi kesehatannya. Dengan 1387 ribu jiwa akan menghabiskan 38ribu ton. Sedangkan dari sisi produksi sangatlah kurang. Program ini ditujukan kepada semua umur tetapu untuk kalangan tertentu yaitu untuk kalangan bawah akan mendapatkanberas tersebut, dan mendapatkan pohon sayur-mayur di setiap rumah.
8.Berapa dana yang pemerintah alokasikan untuk program tersebut?
Jawab: Program ini dilaksanakan di 20 kelurahan dari 43 kelurahan di Cilegon untuk sisanya masih dipikirkan karna dana APBD yang belum keluar. Untuk syarat-syarat yg bisa mengikuti program ini adalah RTS. Dari hasil RTS yang paling banyak maka kelurahan itu yang akan diprogrami terlebih dahulu. Lahan produksi di Cilegon yang belum memadai menjadi hambatan dari kekurangan pangan di daerah tersebut. Cilegon mempunyai Cadangan Pangan sebesar 60TON, tahun 2009 Cilegon mempunya 86 TON Cadangan Pangan.
9.Apakah masyarakat setempat mendukung program ini?
Jawab: Sangat mendukung, mereka jadi dapat lebih mudah untuk mendapatkan pangan sehingga tingkat kelaparan di Cilegon semakin berkurang
10.Apa efek dari program ini?
Jawab: Program ini sudah terealisasikan dengan baik dari tahun 2010. Di daerah daerah terpencil sudah mempunyai lahan untuk menanami pepohonan sayur-mayur seperti Kangkung, Sawi, Kol dll. Upaya untuk mensosialisasikan program ini dengan mengundang masyarakat dan aparatur untuk membicarakan program tersebut.
Bia. Awaliyah
4C
662100355
FISIP Ilmu Komunikasi Untirta
Komunikasi Politik
