“Pemirsa, selamat datang di ILC malam hari ini, dengan tema Ahok, di pusaran Kasus Sumber Waras, bersama saya Karni Ilyas”
“Sudah hadir bersama kita malam hari ini, beberapa tokoh yang tidak diragukan lagi kapasitasnya baik dibidang hukum, politik, maupun keuangan. Yang pertama ada Bung Yusril Ihza Mahendra, berikutnya ada Pak Harry Azhar Azis, ketua BPK, juga ada Bung Fadli Zon, dan Pak Haji Lulung, juga ada Bung Ruhut Sitompul, dan Pak Wakill Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat. Selamat datang Bapak-bapak semua”
“Selain itu kita juga kedatangan tamu istimewa hari ini, kenapa saya katakana istimewa, karena menurut dia sendiri, dialah satu-satunya orang biasa ditengah-tengah para tamu istimewa di ILC kali ini. Dan itulah yang membuatnya istimewa. Mari kita sambut, saudara Beryl Lumenta…..”
“Saudara Beryl Lumenta ini adalah seorang Guru SMP yang mengaku mengikuti perkembangan berita mengenai Pak Ahok, namun ia mengaku bukan bagian dari relawan Teman Ahok, dan bahkan menyatkan tidak akan memilih Ahok sebagai Gubernur DKI. Kenapa bisa demikian saudara Beryl?”
“Selamat malam Pak Karni, betul sekali saya tidak akan memilih Ahok sebagai gubernur DKI, karena saya orang Banten. Dan Gubernur saya yang lama sudah tertangkap KPK, mungkin karena mendapat opini STWTP dari BPK.”
“Apa itu STWTP?”
“Sangat Tidak Wajar Tanpa Perkecualian”
“Oh begitu ya, baiklah. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Pak Haji Lulung. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus ini. Silahkan.”
“Terima kasih Pak Karni. Pendapat saya mengenai hal ini sudah jelas. Ahok bersalah. Dan saya sangat yakin bahwa Ahok akan langsung dapat hadiah rompi Oranye oleh KPK malam ini juga. Oya, kalua dia berani menggugat hasil audit BPK ke pengadilan, saya bersedia iris kuping saya . Catat baik-baik, saya bersedia iris kuping saya. Bukan terjun dari monas! Jadi jangan nunggu saya terjun dari monas. Lagipula catat perkataan saya, jangan sampai ada yang salah kutip : Tidak ada hasil audit BPK yang tidak bohong. Ingat ya, jangan ada yang salah kutip. Selain merugikan negara 191 milliar, proses pembelian tanah itu juga tidak sesuai prosedur, karena tidak ada persetujuan Dewan.”
“Bagaimana menurut anda Pak Djarot?”
“Lho, pernyataan itu sangat aneh. Lha wong anggota dewan yang menandatangani MoU dan masuk Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2014. Semua pimpinan DPRD sudah tanda tangan semua. Itu spesifik menunjuk kepada pembebasan lahan RS Sumber Waras sekian hektare! Ada semua di situ. Jadi kalua Dewan mengatakan tidak ada persetujuan ya lucu, wong tanda tangannya ada.”
