Kasus band Sukatani yang menarik lagu "Bayar Bayar Bayar" setelah menyentil institusi kepolisian menjadi perhatian publik. Keputusan tersebut menuai berbagai reaksi, terutama dari warganet yang menilai hal ini sebagai bentuk ketidakmampuan institusi kepolisian dalam menerima kritik.
Polisi yang Bertemu Band Sukatani Diperiksa Propam
Empat anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang sebelumnya menemui personel band Sukatani telah diperiksa oleh Propam Polri. Hal ini dilakukan setelah dua personel band tersebut, yaitu vokalis dan gitarisnya, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka serta menarik lagu mereka dari berbagai platform digital.
Namun, banyak pihak menyayangkan permintaan maaf yang diberikan oleh personel band tersebut, menganggapnya sebagai simbol bahwa kritik terhadap kepolisian tidak dapat diterima. Tuduhan bahwa Polri bersikap anti-kritik semakin ramai diperbincangkan di media sosial.
Polri : Kami Tidak Anti Kritik
 Mabes Polri menegaskan bahwa institusi mereka tidak anti kritik. Mereka menyebut bahwa kritik konstruktif dari berbagai komunitas seni seperti stand-up comedy, mural, dan musik jalanan telah diterima dalam berbagai kesempatan. Bahkan, Polri pernah mengadakan lomba kritik melalui seni sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan internal.
Namun, dalam konteks lagu "Bayar Bayar Bayar," kepolisian berpendapat bahwa kritik yang disampaikan seharusnya tetap dalam koridor etika dan tidak mencemarkan nama baik institusi. Beberapa pihak juga menyoroti bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batasan hukum agar tidak merugikan pihak lain.
Dampak Sosial dan Reaksi Warganet
 Lagu "Bayar Bayar Bayar" yang menyindir dugaan praktik pungutan liar di kepolisian kini semakin populer dan digunakan dalam berbagai momen protes. Bahkan, dalam sebuah aksi demonstrasi, beberapa peserta terlihat memutar lagu tersebut di dekat barisan polisi sambil bernyanyi dan berjoget.
 Selain itu, muncul kabar bahwa vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel, dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di sebuah Sekolah Dasar Islam Terpadu. Berdasarkan data di laman GTK Kemendikbud, status Novi tidak aktif sejak 13 Februari 2025. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait alasan pasti pemecatan tersebut.
