Mohon tunggu...
Berry Salam
Berry Salam Mohon Tunggu... penulis

meluruskan dan mencerahkan

Selanjutnya

Tutup

Hukum

SBY Difitnah Korup, Apa Kabar Predikat Partai Terkorup PDIP?

1 Juli 2018   14:19 Diperbarui: 1 Juli 2018   14:45 0 0 1 Mohon Tunggu...
SBY Difitnah Korup, Apa Kabar Predikat Partai Terkorup PDIP?
(suarakarya.id)

Pilkada Serentak 2018 baru saja usai. Beberapa partai peserta pemilu menerima hasil sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa partai lainnya malah menerima hasil sebaliknya.

Beberapa pengamat mengatakan Pilkada Serentak 2018 merupakan momentum partai politik untuk mengukur peluangnya di 2019. Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan hasil yang diterima partainya sudah sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Mungkin hitung-hitungan inilah yang membuat elite partai tertentu gerah hingga harus membayar buzzer untuk memfitnah SBY dan keluarganya.

Fitnah keji terhadap SBY tersebut hampir serupa polanya dengan tahun politik 2014. Dimana kala itu akun-akun buzzer menyerang dengan isu konspirasi global SBY untuk menguasai Indonesia. Namun pasca terpilihnya Jokowi menjadi presiden, isu itu hilang tidak tau rimbanya.

Pasca Pilkada Serentak 2018, serangan terhadap SBY kembali dihidupkan. Isu korup SBY pun dimainkan. Data itu diklaim dibongkar oleh akun anonymous. Lucu sekaligus geli, karena tidak ada satupun fakta hukum yang dijadikan dasar atas tudingan terhadap SBY tersebut.

Sederhana sebenarnya untuk melihat siapa dan partai apa yang korup di Indonesia. Fakta yang bisa dipertanggung jawabkan pun bisa kita lacak kebenarannya. Sekali lagi bukan asumsi anonymous, tapi fakta.

Faktanya, PDIP menjadi partai terkorup di Indonesia. Datanya bisa didapatkan dari berbagai sumber berita, baik di media berita online maupun media cetak. Contohnya infografis yang dimuat detik.com yang mengatakan PDIP merupakan salah satu partai terkorup di Indonesia.

Menjelang Pilkada Serentak 2018 pun kita banyak disuguhi dengan OTT KPK kepada sejumlah kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih ini. Hal ini seakan mengingatkan public kepada memoar pernyataan Gus Dur tentang cara PDIP mendorong kadernya mengumpulkan uang untuk memenangkan Pilpres 2004 yang lalu. Tidak tanggung-tanggung, Gus Dur mengatakan "PDIP itu maling BUMN". Sekali lagi ini fakta dan bisa dilacak kebenarannya.

Selain itu, PDIP merupakan partai yang getol mendorong Pansus Hak Angket. Usust demi usut, ternyata dibalik getolnya PDIP dalam mendorong hak angket (baca:pelemahan KPK), ada 4 nama kader PDIP yang diduga terlibat korupsi KTP-El. Empat nama tersebut adalah Puan Maharani, Pramono Anung, Yasonna Laoly dan Tjahjo Kumolo. Hal inilah yang memunculkan spekulasi adanya upaya pelemahan terhadap KPK demi melindungi nama-nama tersebut.

Sementara itu, SBY dan Partai Demokrat yang dituding korup malah dari awal komit menolak pelemahan terhadap KPK melalui perjuangan di parlemen. Pembenahan internal yang dilakukan SBY di tubuh Demokrat seharusnya menjadi contoh bagi partai lain yang masih melabel diri sebagai partai terkorup. Bukan malah "menangis Bombay" seperti yang ditunjukkan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto saat kader partainya terlilit kasus korupsi.

Sekali lagi ini fakta yang harusnya diketahui publik. Bukan hoaks membangun seperti yang dikatakan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi beberapa waktu lalu. Mau tidak mau, PDIP harus menerima predikat partai terkorup karena banyaknya kader partai yang terlibat korupsi. Selain itu, KPK juga harus segera menuntaskan pemeriksaan dugaan korupsi oleh Puan, Pramono, Yasonna, dan Tjahjo Kumolo demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.