Transportasi perkeretaapian di Indonesia diharapkan menjadi urat nadi pembangunan ekonomi dan penunjang penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Pemerintah terus melakukan perkembangan sistem transportasi perkeretaapian sesuai dengan kebutuhan zaman. Upaya dilakukan untuk melengkapi dan menintegrasikan sistem perkeretaapian dengan transportasi udara, darat, dan laut. Kereta api memiliki kapasitas yang besar dalam melakukan perpindahan dan mobilitas orang dan barang yang relatif cepat, aman, dan efisien sehingga pengembangan perkeretapian adalah hal yang wajib dilakukan. Rencana induk perkeretaapian nasional 2030 mencakup pembangunan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa dan Bali. Pembangunan tersebut untuk kereta barang dan penumpang.
Rencana kerja pemerintah ada tiga proyek perkeretaapian prioritas pada 2022 yang bertujuan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Salah satu proyek perkeretaapian prioritas yakni pembangunan kereta api semi cepat di Pulau Jawa, yakni Jakarta- Bandung dan Jakarta-Semarang. Kereta api semi cepat Jakarta-Semarang merupakan bagian dari proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya. Konsep kereta semi cepat Jakarta-Surabaya sudah dibahas untuk melakukan finalisasi dengan kajian kelayakan (feasibility study). Apabila berjalan mulus, Jakarta-Surabaya bisa ditempuh kurang dari 6 jam. Proyek ini dibagi menjadi 2 tahap, Jakarta-Semarang dan Semarang-Surabaya. Proyek S-HSR Jakarta-Surabaya sudah dilakukan tahap penandatanganan MoU pada akhir September 2019 antara Indonesia dan Jepang. Dalam proyek ini, pemerintah bekerja sama dengan Jepang. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Semarang diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp58 triliun. Pembiayaan bersumber dari APBN dan pinjaman dari Jepang.
Auditor internal berperan aktif dalam kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjaga keberlanjutan bisnis dan menjaga jalannya pembangunan jalur kereta api Jakarta- Semarang agar bermanfaat bagi rakyat. Berkaca pada proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan Cina mengalami permasalahan pembekakan biaya (cost overrun) sebesar Rp18,02 triliun dan pengalokasian APBN untuk pembangunan sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PNM) kepada PT KAI. Sedangkan, dalam proposal Konsorsium China dan Indonesia memuat nilai penawaran sebesar US$5,13 miliar dan tidak ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, dan pembengkakan biaya menjadi tanggung jawab joint venture company (JVC).Â
Pemerintah mengambil pinjaman dari Cina sebesar setengah pembengkakan biaya dengan tawaran bunga sebesar 3,4%. Akar penyebab dari pembekakan biaya adalah kesalahan proses perencanaan dan studi kelayakan (feasibility study) dari kedua belah pihak. Dengan demikian, peran penting pengauditan dalam proses pembangunan proyek kereta api semi cepat Jakarta-Semarang sangat perlu diperhatikan mulai dari awal perencanaan, selama proyek tersebut hingga selesai agar berjalan dengan lancar dan permasalahan tidak terulang kembali.
Pengawasan terhadap anggaran biaya pembangunan proyek sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Perangkat dan sistem manajemen yang akurat diperlukan agar pengawasan berfungsi dengan baik. Pentingnya audit kinerja sebagai alat bantu manajemen dalam memperbaiki aktivitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber secara ekonomis, efisien, dan efektif serta menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan penggunaan dana pada pelaksanaan proyek. Seperti kasus terbaru yaitu kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi sebesar Rp2,823 miliar.
Sistem yang diterapkan pada proyek ini sangat memperlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam pelaksanaannya. Selain itu, audit kinerja membutuhkan badan independen dan terdiri dari personel yang ahli, khususnya dalam bidang audit manajemen mampu menilai kinerja yang merupakan faktor yang dapat menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana. Peran audit sangat penting untuk membantu mengungkap permasalahan penyalahgunaan anggaran dalam proyek konstruksi. Auditor yang sedang melaksanakan audit harus mengembangkan metode audit yang sesuai dengan permasalahan anggaran ini. Hal yang dapat dilakukan oleh auditor untuk mengetahui apakah ada penyalahgunaan anggaran/tidak adalah mempelajari kontrak tender yang dibuat antara perusahaan konstruksi dan pemilik proyek. Auditor harus memahami kontrak tender karena kontrak tender adalah salah satu bukti audit yang penting dan petunjuk awal terjadi penyalahgunaan anggaran.
