Pengendalian Publik oleh Penguasa

Indonesia merupakan negara demokratis dimana setiap orang memiliki hak kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, berkumpul, dan berdiskusi. Sebagai negara demokrasi , Indonesia seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi. Namun pada kenyataannya, terjadi pengendalian publik oleh para penguasa yang mana penguasa ini secara serakah mengambil hak hak orang lain yang seharusnya bukan miliknya dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada negara. 

Rakyat secara bebas mengajukan aspirasinya melalui kepanjangan tangan DPD dan DPRD tetapi kenyataannya malah berbalik 180 derajat dari ekspetasi. Aspirasi masyarakat kecil hanya dianggap remeh oleh para penguasa yang duduk di kursi tinggi negara. Secara tidak langsung, mereka mengendalikan publik dengan memainkan apa yang masyarakat inginkan dengan kepentingannya sendiri.

Ibarat seperti perlombaan, semua peserta berlomba menjadi yang menang dan mendapat penghargaan, yang tentunya semua perserta mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk mengikuti lomba tersebut, tetapi hanya orang yang memiliki kemampuan diatas rata -- rata peserta lain, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Begitu juga dengan negara kita, ibaratnya semua peserta itu merupakan orang orang yang duduk di kursi tinggi negara. 

Mereka mempunyai kemampuan memimpin yang mumpuni, namun seperti ada perlombaan diantara mereka dimana mereka ingin menjadi yang paling menang atau dengan kata lain paling sukses, paling kaya, paling banyak membuat program yang "membawa perubahan" bagi negara. Membawa perubahan disini dimaksud bahwa mereka mempunyai ide yang cemerlang untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju namun dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka juga mampu memanfaatkan ide mereka sehingga bisa diterima negara dan keuntungan lain dari ide itu mereka ambil untuk kepentingan pribadi.

Seperti kasus korupsi E-KTP yang belakangan ini menjadi viral di media social. Orang yang berkecimpung disitu merupakan orang yang mempunyai kemampuan otak yang cerdas namun sayang kecerdasan yang dimiliki malah disalah gunakan untuk mempengaruhi publik, mengendalikan publik agar secara terselubung mereka memanfaatkannya. Mereka menjadi para penguasa yang mempunyai wewenang namun wewenang itu disalah gunakan untuk mengendalikan publik dan terkesan "membohongi" publik yang menyebabkan negara rugi besar. 

Banyak rakyat Indonesia yang menderita akibat kemiskinan tetapi kekuasaan yang seharusnya ditujukan untuk memajukan negara dan mensejahterakan rakyat malah dikorupsi. Saya berharap agar negara bertindak tegas terhadap semua penguasa yang melakukan pengendalian publik semaunya sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat Indonesia lainnya sehingga tetap menjadi negara merdeka yang sesungguhnya, tidak hanya lepas dari penjajahan atau colonial tetapi juga lepas dari penjajahan penguasa yang menindas rakyat kecil dengan tindakan korupsi.