[caption id="" align="alignleft" width="448" caption="Sumber: beritajakarta.com"][/caption] Djarot Saiful Hidajat, Wagub DKI Jakarta menyayangkan belum adanya kesepakatan antara Dishubtrans DKI dengan pengelola APTB tentang sistem pembayaran rupiah per kilometer. Djarot pun meminta keduanya untuk duduk bersama kembali agar ditemukan titik temu. Djarot berharap agar pihak APTB mau masuk dalam pengelolaan PT Transjakarta. Artinya, dalam operasionalnya akan dibayar rupiah per kilometer, sama seperti operator Transjakarta lainnya. Sehingga angkutan umum di ibu kota saling terintegrasi. "Harusnya masuk, yang adil kan dibayar rupiah per kilometer berapa? Kan kami betul-betul ingin terintegrasi sama APTB. Duduk bersama lah," ujar Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (5/5). Djarot menyebutkan, APTB masih dibutuhkan oleh warga Jakarta sebagai feeder. Sehingga bisa menarik pengendara untuk beralih ke angkutan umum. "APTB itu masih diperlukan, sebagai feeder. Toh orientasi kami memberikan yang terbaik untuk penumpang sektor transportasi," ujarnya. Seperti diketahui, karena belum adanya kesepakatan besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer dengan Dishubtrans DKI, APTB dilarang untuk masuk ke dalam kota Jakarta. Armada itu nantinya hanya diperbolehkan beroperasi‎ sampai halte bus yang berada di dekat daerah perbatasan antara Jakarta dan daerah mitra. Jika nekat masuk Jakarta,‎ bus itu akan dikenakan sanksi pencabutan izin trayek. Kebijakan ini diambil setelah operator APTB yang diwakili Organda DKI menolak tawaran pembayaran tarif rupiah per kilometer dari PT Transjakarta antara Rp 14-15 ribu .
