Frelio Berg
Frelio Berg

Pecinta kebenaran, fotografi, olahraga, dan filosofi

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Pilihan

OSS, Dirindu tetapi Ditolak

3 Agustus 2018   08:31 Diperbarui: 3 Agustus 2018   08:43 253 1 0
OSS, Dirindu tetapi Ditolak
humanresourcessimplified.com

Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau organisasi perangkat daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap.

OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI).

OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan, OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.

Sesungguhnya OSS bukanlah barang yang benar-benar baru. Sebelumnya istilah OSS lebih dikenal untuk singkatan One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diwacanakan pemerintah sejak awal tahun 2000-an.

Berbagai kajian dan seminar sudah diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lebih-lebih setelah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang menginstruksikan kepada dua puluh empat Menteri, Kepala Lembaga Non Departemen dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif.

Perjalanan One Stop Service pun kemudian terseok-seok penuh tantangan. Mulai dari peraturan menteri yang tidak sinkron dengan peraturan presiden hingga keengganan pemda untuk melaksanakannya yang tidak diiringi sanksi tegas oleh pemerintah.

Evalusasi One Stop Service

Tahun 2009, BKPM sudah menggunakan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) untuk memroses izin penanaman modal. Sistem ini belum terintegrasi dengan perizinan di K/L lainnya namun bisa diakses oleh pemda (yang telah disertifikasi) untuk mengeluarkan izin penanaman modal di daerah.

Sayangnya SPIPISE hanya bisa mengeluarkan izin penanaman modal, sedang izin pelaksanaan seperti tanda daftar perusahaan (TDP), izin usaha (IU), izin lingkungan, dan banyak lagi izin lainnya masih diproses dengan cara yang berbeda-beda oleh setiap pemda. OPD pun lalu mengembangkan aplikasi perizinannya masing-masing.

Tahun 2013 Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) membangun Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK) yang ditujukan untuk operasional pemda dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun sangat sedikit pemda yang menggunakan SiCANTIK karena lebih memilih membangun sistem sendiri, sebut saja SIPECI milik Cilegon, SiLAT punya Bekasi, SIPPODA di Dairi, SIPATUPA di Toba Samosir, atau SERI DELI di Deli Serdang, dan masih banyak lagi sistem lainnya.

Akibat database yang tidak terintegrasi maka data izin usaha terpencar-pencar di berbagai tempat hingga seringkali mengurangi keakuratan kajian dan analisis yang berdampak pada pengambilan kebijakan, baik secara regional maupun nasional.

Sebagai contoh di Kota Medan, pendaftaran investasi dimasukkan melalui aplikasi SPIPISE yang terintegrasi dengan BKPM, tetapi TDP dan Izin Usaha Perdagangan (IUP) diproses dalam aplikasi perizinan lokal yang berdiri sendiri. Masalahnya adalah bahwa tidak semua pembukaan usaha baru di Medan melakukan pendaftaran melalui SPIPISE yang selama ini dianggap sebagai layanan untuk PMA dan PMDN yang memerlukan fasilitas fiskal saja.

Lebih banyak pelaku usaha meminta izin langsung melalui sistem perizinan lokal. Data pada tahun 2017 menunjukkan jumlah izin PMDN yang dikeluarkan melalui SPIPISE tercatat sebanyak 71 dan PMA sebanyak 201 proyek. Padahal, jika melihat rekapitulasi IUP pada tahun yang sama, terdapat angka 3.679 dan TDP sebanyak 5.283.

Dalam berbagai tujuan banyak pihak menggunakan data yang tercatat di SPIPISE untuk melihat perkembangan investasi. Padahal, usaha yang ada di lapangan sebenarnya lebih banyak dari itu. Terlihat dari jumlah TDP dan IUP yang dimohon.

Di samping itu, usaha kecil menengah dikecualikan dari pendaftaran usaha seperti Pendaftaran Penanaman Modal dan TDP-IUP. Padahal, banyak omset UKM yang sudah sama bahkan lebih besar dari usaha menengah-besar. Hal ini akan berpengaruh pada perhitungan PDRB dan analisis investasi.

Fakta bahwa daerah membangun sistem elektronik sendiri-sendiri plus sistem elektronik buatan Kemenkominfo tersebut, tentu jauh dari hakikat "one stop" terintegrasi yang diidam-idamkan semua kalangan. Proses panjang realisasi PTSP ideal yang memakan waktu lebih dari satu dekade seakan diakhiri dengan peluncuran One Single Submission.

Setelah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS juga akan memroses izin-izin usaha dengan batas waktu tertentu. Sistem ini jelas memangkas waktu dan energi untuk pengurusan izin secara signifikan di samping mengurangi celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli).

Potensi Tantangan OSS

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2