Kasus KPK-Polri masih simpang siur, saling tuduh dan menganggap lembaganya paling benar. Polri secara lembaga seolah tidak terima jika Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Demikian halnya KPK tidak terima ketika Bambang Wijayanto ditetapkan juga oleh Polri sebagai tersangka. Keberatan terbesar dan yang sekaligus menjadi perdebatan adalah mengapa penetapan status BG sebagai tersangka setelah ia dicalonkan menjadi Kapolri. Dan mengapa pula setelah BG menjadi tersangka, tiba-tiba BW ditangkap oleh Bareskrim dan ditetapkan menjadi tersangka, lalu secara berturut-turut para pimpinan KPK dilaporkan pula ke Bareskrim.
Berhembus berita miring yang menyebutkan bahwa ketua KPK Abraham Samad memiliki dendam pribadi kepada BG. Dendam ini terkait pipres lalu yang kala itu nama Samad masuk dalam bursa cawapres untuk Jokowi. Namun diduga BG yang adalah orang dekat ibu Megawati dan PDIP menjadi biang kegagalan Samad mendampingi Jokowi. Maka kini saatnya ia menuntaskan dendam, untuk menyamakan skor 1:1.
Namun tudingan itu sudah dibantah oleh Samad sendiri, bahkan ia mengatakan bahwa penyelidikan terhadap BG sudah berlangsung lama. Maka muncul dalam pikiran, barangkali Samad ingin menyelamatkan Jokowi dari kesalahan menetapkan Kapolri di pemerintahannya. Samad tidak mau koruptor masuk dalam tubuh pimpinan penegak hukum yang perannya sangat strategis di masa pemerintahan Jokowi. Hanya saja momen penetapan BG sebagai tersangka menjadi momentum bagi lawan oposisi Jokowi untuk mempolitisasi kasus ini. Terbukti, meski sudah menjadi tersangka, DPR justru meloloskan BG menjadi Kapolri setelah menjalani fit and propper test.
Oposisi kini pun tertawa lebar menyaksikan lawan yang sedari dulu ingin dijatuhkan kini menghadapi masalah. Jokowi pun kini menunggu giliran ditetapkan sebagai “tersangka”. Yang salah bukanlah Samad ataupun Budi Gunawan, yang salah adalah Jokowi. Jika BG dilantik dan kemudian terbukti korupsi, maka yang salah adalah Jokowi. komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi layak dipertanyakan. Namun jika BG tidak dilantik maka Jokowi melanggar hukum. Eggi Sudjana selaku kuasa hukum BG mengatakan bahwa Jokowi harus melantiknya menjadi Kapolri, sebab jika tidak maka presiden malanggar hukum.
Devide et impera pun dilancarkan, Jokowi dan Mega + Paloh yang adalah tokoh besar KIH mulai digesek-gesek. Keduanya dituding terlalu mengintervensi pemerintahan Joko Widodo. Dengan demikian disuarakanlah agar Jokowi keluar dari PDIP seperti dilakukan Ahok. Bahkan yang menarik, pernyataan “aneh” keluar dari politisi PDIP Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa Jokowi akan terguling. Bahkan ia berharap agar keduanya, Jokowi-JK jatuh. Seolah-olah rencana pemakzulan itu bukanlah rencana KMP yang sejak dulu memberikan “teror” demikian. Seolah-olah justru PDIP-lah yang memiliki agenda demikian.
Maka sudah saatnya Jokowi untuk seminimal mungkin mengijinkan orang-orang partai mencampuri urusan kenegaraan. Termasuk Megawati dan Surya Paloh atau siapa saja yang tidak bisa secara netral memberikan dukungan kepada Jokowi tanpa ada agenda tersembunyi. Jokowi akan dijadikan “tersangka” oleh lawan-lawan yang muncul bukan hanya dari oposisi, tapi juga dari dalam partainya sendiri, bahkan dari dalam “selimutnya” sendiri terdapat musuh-musuh. Jokowi harus waspada agar tidak ada celah untuk menjatuhkannya. Selamat berjuang pak Presiden. Salam Kompasiana.
