Mohon tunggu...
Gladly Steward Benly Taliawo
Gladly Steward Benly Taliawo Mohon Tunggu...

harapku,,Indonesia bangkitlah!!!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Lalu Kenapa Jokowi yang Disalahkan?

23 Oktober 2015   09:14 Diperbarui: 23 Oktober 2015   09:56 0 1 4 Mohon Tunggu...

Salam perjuangan,

 

Kita semua prihatin dengan kasus kebakaran hutan yg menimpa beberapa wilayah di Indonesia. Masyarakat sudah sangat menderita menghadapi kejadian ini. Saya berharap seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga ke daerah dapat segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan yg sepertinya tidak pernah habis. Kita harus tahu bahwa Bapak Presiden berusaha keras utk bisa sesegera mungkin mengatasi persoalan ini. Pemerintah tdk tinggal diam. Memang ada beberapa oknum yg sengaja memanfaatkan situasi ini untuk menjudge Presiden, seolah Pemerintah tidak serius bekerja menyelesaikan kasus ini, seolah Pemerintah tidak peduli dgn keadaan dan kondisi masyarakat dibawah. 

Kasus kebakaran lahan dan hutan ini sebenarnya adalah masalah yg tiap tahun terjadi. Sebagian besar terjadi secara disengaja dengan dalih "izin membuka lahan". Itulah kenapa diawal saya katakan ini "kasus kebakaran hutan" dan bukan "musibah kebakaran hutan". "Musibah" lebih disebabkan karena faktor alam, yg terjadi sebagian adalah pembakaran yg "disengaja" oleh perusahaan2. Beredar Pergub Kalteng nomor 15 tahun 2010 yg substansinya mengenai pemberian izin pembakaran utk kepentingan pembukaan lahan.

Ini sebenarnya ironis. Kalau mau berpikir kritis, maka harusnya kita cari tahu siapa pelaku pembakaran ini. Kemudian kita cari tahu siapa yg memberikan izin pembakaran ini. Presiden Jokowi dalam 1 tahun pemerintahannya TIDAK pernah mengeluarkan izin bagi perusahaan untuk melakukan pembukaan dan pengembangan lahan untuk industri apapun. Izin operasional perusahaan2 pelaku pembakaran hutan dikeluarkan pada saat pemerintahan SBY. Lalu kenapa Jokowi yg disalahkan?

Memang sangat tidak adil bagi Jokowi. Bisa dibilang bahwa kegagalan 10 tahun SBY menangani persoalan kebakaran hutan, Jokowi yg kena getahnya. SBY yg mengeluarkan izinnya, Jokowi yg harus bertanggung jawab. 10 tahun sebenarnya adalah waktu yg sangat cukup untuk bisa menangani permasalahan ini. Ternyata rezim SBY  mudah "dibayar" (kalau tdk boleh bilang "disuap"). Di era SBY perusahaan2 bisa dgn mudah mendapatkan izin, jangan heran pembakaran hutan secara "legal" terus terjadi. 10 tahun sebenarnya waktu yg lebih dari cukup bagi kita untuk memiliki sistem dan treatment utk menangani kasus kebakaran hutan.

Tapi jangankan treatment, sarana prasarana pendukung saja kita tidak punya. Bayangkan, dalam 10 tahun kita tidak memiliki satupun pesawat water bombing. Ini memalukan dan memiriskan, negara dengan volume hutan yg sangat besar seperti Indonesia tidak memiliki sarana prasarana utk mengatasi kejadian kebakaran hutan. Lalu apa sebenarnya yg sudah dilakukan SBY dalam 10 tahun? Lalu kenapa Jokowi yg disalahkan?

Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan sebuah video yg memperlihatkan ekspresi kemarahan aktor dan aktivis lingkungan Harrison Ford ketika menemukan maraknya kasus deforestasi "overlimit" terjadi di hutan Indonesia. Dalam video itu kita bisa melihat Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan era SBY) seolah enteng saja menanggapi pertanyaan Ford. "This is Indonesia, dude". Ford pun hanya terheran2 kenapa Pemerintah SBY hanya DIAM dan MEMBIARKAN pembakaran dan pengrusakan hutan terjadi.

Ini sebenarnya menjadi gambaran seperti apa Pemerintahan SBY memandang isu lingkungan hidup. Pemberian izin deforestasi yg begitu mudah, tidak adanya tindakan hukum yg tegas kepada pelaku otak  pengrusakan hutan dan kejadian kebakaran hutan yg setiap tahun terus berulang terjadi adalah bukti bahwa  SBY tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah ini. SBY lah yg harusnya dimintakan pertanggungjawaban. Lalu kenapa Jokowi yg disalahkan?

 

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x