Awal tahun 2022, harga minyak goreng menjadi sorotan publik karena harga pasarannya yang naik drastis nyaris dua kali lipat. Pada saat itu, stok minyak goreng belum terbatas, ritel-ritel modern masih memajang produk kemasan minyak goreng di etalasenya. Namun, mendekati akhir bulan Februari masyarakat makin panik lagi, sebab isu minyak goreng langka sudah tersebar di mana-mana.
Minyak goreng langka di tengah harga yang tak terjangkau adalah fenomena yang tak wajar bagi kita. Tentu saja bisa kita pastikan bahwa ada permainan menimbun di tingkat distribusi. Apalagi mengingat awal bulan puasa kala itu jatuh di awal bulan April--permintaan akan melonjak saat bulan puasa tiba--dan pada saat itu (bulan puasa), harga akan lebih tinggi lagi untuk memperbesar margin keuntungan. Ini adalah contoh pertama kebrutalan kapitalis Indonesia.
Beberapa waktu setelah kelangkaan minyak goreng di pasaran, publik dibuat riuh kembali dengan temuan Kejaksaan Agung yang menetapkan tersangka korupsi ekspor minyak goreng. Awal mulanya berasal dari laporan masyarakat dipertengahan Maret yang mensinyalir adanya pelanggaran aturan ekspor minyak goreng.
Kejagung membuktikan tajinya hanya dalam kurun waktu sebulan. Praktik korupsi yang menyeret pejabat kementerian perdagangan ini berkaitan dengan tingginya permintaan minyak goreng di pasar internasional. Di samping itu, disebutkan tiga tersangka lain di tingkat perusahaan produsen minyak goreng akbar di Indonesia, adalah contoh kedua kebrutalan kapitalis Indonesia yang nanti juga akan dibahas dalam artikel ini.
Setelah Kejagung berhasil menangkap tersangka korupsi ekspor minyak goreng, Presiden Jokowi lantas menetapkan larangan ekspor terhadap bahan baku produk minyak goreng (RBD) dan produk turunannya (MGS). Melalui Menko Perdagangan, Airlangga Hartanto, dimaklumatkan pula bahwa kebijakan Presiden Jokowi tersebut yakni dalam rangka menekan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan hingga di level 14.000 rupiah.
Kebrutalan ketiga kapitalis Indonesia dipertunjukkan dengan reaksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nakal yang sudah kejang-kejang dengan gempuran bertubi-tubi kebijakan politik sawit oleh pemerintah. PKS-PKS nakal ini kemudian secara sepihak menetapkan harga Tandan Buah Sawit (TBS) dari petani secara brutal, jauh dari standar yang ditetapkan pemerintah.
Penjelasan oleh Airlangga Hartanto mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah kontrol harga komoditas minyak goreng. Kontrol harga adalah topik yang dipandang provokatif oleh pelaku juga pemerhati ekonomi (pasar bebas) di seluruh dunia. Ketika kita memperbincangkan "kontrol harga" di forum diskusi internasional, sebagian besar pendapat akan mengarah langsung ke kebijakan negara-negara sosialis yang pernah ada sejak era perang dunia II, seperti Jerman Timur dan Venezuela.
Padahal tidak demikian. Amerika Serikat pada era Presiden Roosevelt sampai dengan Truman pernah memberlakukan kontrol harga untuk mengendalikan inflasi dari krisis yang masih membayangi ingatan ekonomi AS sejak Depresi Besar (Malaise) kala itu. Restrukturisasi (cara) produksi pasca PD II yang menciptakan bottleneck dan membuat pasokan barang kebutuhan tidak dapat memenuhi permintaan, dianggap sebagai dasar alasan ekonom-ekonom AS abad 20 untuk mengambil langkah pengendalian harga.
Situasi inflasi di era pandemi yang dilihat mirip dengan latar belakang tersebut, dipandang oleh Isabella Weber, seorang pemerhati ekonomi-politik berdarah Jerman, sebagai langkah yang bijak untuk memerangi inflasi di AS; paling tidak dalam mengulur waktu daripada menoleransi ledakan keuntungan terus menerus.
