Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 31 Maret 2016 lalu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang diduga menerima suap dari petinggi PT. Agung Podomoro Land (APL). Suap diberikan oleh PT. APL dalam rangka memuluskan hasrat atau mengakomodir kepentingan pengembang dalam butir-butir rancangan peraturan daerah  tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta yang tengah dibahas di DPRD DKI Jakarta.
M. Sanusi adalah kader Partai Gerindra, menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang bertugas membidangi pembangunan. Saat ini Komisi D sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah  Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZWP3K) serta revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta. Pembahasan Perda ini masih maju-mundur karena Pemprov DKI masih tak sepakat dengan keinginan DPRD  mencantumkan angka 5% sebagai angka kewajiban bagi pengembang yang harus diberikan kepada Pemprov DKI. Sedangkan Pemprov DKI bersikukuh pada angka 15% sebagai  kewajiban bagi pengembang.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, uang yang diberikan kepada Sanusi merupakan suap dalam rangka pembahasan Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam  pemeriksaan tersangka terungkap bahwa besaran angka suap itu sebesar 2 milyar rupiah yang diberikan dalam dua tahap, dan operasi tangkap tangan itu terjadi ketika baru saja dilakukan pembayaran tahap kedua.
Kasus Sanusi adalah contoh dimana korporasi mempengaruhi para pengambil keputusan kebijakan publik. PT. APL terlibat dalam proyek besar itu melalui PT. Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan PT. APL yang memegang izin sebesar 161 hektare untuk Pulau G berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014, merupakan surat Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra.
Kasus dugaan korupsi ini diduga muncul dari sikap PT. APL yang sejak awal mencoba mempengaruhi pemerintah untuk menunjuknya sebagai vendor proyek reklamasi teluk Jakarta pada 2015-2035. Komisi D yang menangani bidang pembangunan melalui Sanusi mencoba mengakomodir keinginan PT. APL. Kasus ini merupakan kasus korupsi berjamaah, tidak mungkin dilakukan oleh Sanusi sendiri.
Ada dugaan bahwa proyek reklamasi Pantura Jakarta telah menjadi ajang bancakan sumber dana partai politik ketika proyek dari APBD DKI Jakarta semakin susah didapat. Raperda Reklamasi selama ini didorong oleh Pemprov DKI Jakarta guna mendapatkan dasar hukumnya. Upaya untuk mengesahkan Raperda menjadi Perda berjalan lamban karena sudah tiga kali paripurna DPRD DKI tak kunjung quorum. Hal ini bisa terjadi mungkin disebabkan karena ada lobi-lobi politik yang belum selesai. Mungkin angka suapnya kurang besar atau mungkin juga DPRD sengaja mengulur-ngulur waktu hingga Pilgub DKI 2017 selesai, atau mungkin setelah memastikan bahwa Ahok terpental dari kursi DKI1.
Suara Anggota DPRD cenderung setuju dengan keinginan Pemprov DKI Jakarta yang ingin mereklamasi Teluk Jakarta. Namun sikap Ahok yang bersikukuh dengan angka 15% bisa jadi dianggap sebagai penghalang bagi syahwat PT. APL dan juga bagi Anggota DPRD yang telah terlanjur menerima suap atau dijanjikan sesuatu oleh PT. APL. Kasus ini menunjukan bahwa DPRD DKI cenderung korup dan giat mencari celah untuk mendapatkan lahan korupsi bancakan ketika proyek dari APBD DKI semakin sulit didapatkan. Siapa selanjutnya yang akan mengikuti jejak Sanusi menjadi pesakitan di tangan KPK?
*******
Sumber Ilustrasi:
[caption caption="Sumber Ilustrasi: http://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/ketua-komisi-d-dprd-dki-dari-fraksi-gerindra-m-_160402140710-146.jpg"][/caption]
