Be. Setiawan.
Akhir akhir ini harga BBM terus jadi headline. Berbagai diskusi dan wawancara digelar di media televisi maupun di media online. Mengamati, mencerna dan menganalisa berbagai diskusi dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan baru harga BBM adalah menurunkan defisit anggaran dan mengalihkan subsidi BBM untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Sedangkan Inflasi adalah faktor yang menjadi perhatian utama. Kondisi ideal adalah kebijakan baru tentang harga BBM tidak memicu gejolak inflasi. Gejolak inflasi diartikan inflasi yang tidak terkendali. Inflasi boleh terjadi namun bisa dikendalikan. Berikut adalah pilihan kebijakan harga BBM dengan mempertimbangkan tidak terjadinya gejolak inflasi.
a. Harga tidak berubah. Kebijakan ini diambil agar tidak memicu inflasi lebih besar setelah pemerintah SBY menaikan tarif dasar listrik dan LPG nonsubsidi. Namun sebagai kompensasinya, pemerintah baru menggenjot penerimaan negara melalui pajak. Misalnya pajak kendaraan roda empat maupun roda dua dinaikkan, penerimaan sebagai dampak kenaikan ini disetorkan ke Kas pemerintah pusat. Jenis pajak yang lain seperti pajak penghasilan, pajak barang tambang dll digenjot untuk mengantisipasi defisit anggaran.
b. Subsidi diusahakan tetap, misalnya subsidi untuk premium per liter dibuat tetap misalnya Rp. 4500. Apabila harga minyak dunia naik maka harga BBM naik, sementara apabila harga minyak dunia turun maka harga BBM bersubsidi ikut turun. Pertamina diperintahkan untuk mengatur harganya agar kenaikannya tidak mengikuti gejolak harga BBM dunia namun dikendalikan sehingga tidak memicu kenaikan inflasi. Dalam pengaturan harga itu pemerintah bisa memerintahkan Pertamina untuk menurunkan subsidi misalnya sebesar 30 T. Untuk menekan defisit pemerintah masih bisa menaikkan penerimaan pajak.
c. Harga BBM dinaikkan secara bertahap sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kebijakan ini paling tidak disukai karena bisa memicu efek psikologis kepada para pengusaha untuk menaikkan harga.
d. Harga sama sekali tidak dinaikkan namun penyaluran BBM bersubsidi lebih diperketat misalnya hanya untuk kendaraan umum dan kendaraan roda dua dan para nelayan. Penyaluran yang lebih terarah dilakukan dengan mengimplementasikan fasilitas RFID yang sudah sebagian dipasang atau cara lain yang lebih efektif. Penyaluran terarah BBM bersubsidi seperti di atas sudah dicoba namun pemerintah SBY tidak mengimplementasikannya. Bisa saja pemerintahan baru melakukannya.
Setelah dilantik tanggal 20 Oktober yad, Untuk penyelesaian APBN 2014, hanya pilihan butir d yang paling bisa dilakukan karena kebijakan harga BBM baru untuk 2014 harus melalui proses perubahan anggaran yang harus disetujui DPR. Mengingat keterbatasan waktu, pengajuan APBNP 2014Â sulit untuk dilaksanakan. Apabila konsumsi BBM melebihi kuota, pemerintah SBY telah menyiapkan dana cadangan untuk menutupi kekurangan anggaran untuk penyediaan BBM bersubsidi dan bisa saja dana sisa anggaran dari kegiatan 2014 di kementerian dan lembaga digunakan untuk menutup kekurangan anggaran.
Demikian informasi yang saya kumpulkan dari berbagai diskusi dan wawancara di berbagai media. Kesimpulan sekaligus opini saya, tahun 2014 sampai akhir Desember harga BBM tidak akan naik.
