Otoriterianisme Vs Demokratisasi, Kasus Mural Bernuansa Kritik Sosial yang Dihapus di Indonesia

Otoriterianisme

Otoriterianisme adalah  wujud organisasi sosial yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan. Otoritarianisme biasa dinamakan juga sebagai paham politik otoriter, yaitu wujud pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. 

Tapi melihat pengkajian di Negara Indonesia, banyak kelompok yang menggiring opini bahwa kekuasaan yang terjadi di Indonesia sekarang dinilai sebagai negara otoriter dengan bungkus demokrasi.

Bungkus demokrasi sebagai bentuk kaidah hukum yang termuat dalam konsitutsi sebagai pemanis bagi negara Indonesia yang saat ini mengalami kegagalan dalam menyatakan pemuatan untuk keabsahan demokrasi yang sesungguhnya. 

Kembali lagi pada pengkajian di Indonesia sendiri, ketika seorang kepala pemerintah menjabat sebuah jabatan atas hasil Politik, maka secara esensi akan melibatkan hasil pendidikan politik pada fraksi partainya terhadap arti penting demokrasi yang didapat oleh kepala pemerintah saat mereka menjadi kader didalam partai politik tersebut.

Demokratisasi

Demokratisasi merupakan transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari sistem politik otoriter ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik semi-otoriter ke demokrasi. dari sini demokratisasi mendasarkan pada sebuah sistem yang terjadi di Negara untuk membangun kebebasan HAM terhadap sistem yang dibangun melalui konstitusi. 

Pentingnya demokratisasi dianggap mampu menekankan norma budaya, kepercayaan, dan toleransi yang mendasari demokrasi. Selain itu, demokratisasi juga dapat digunakan demi mencegah konflik, dan menguatkan hubungan budaya dan ekonomi antar negara-negara yang menganut sistem ini.

sistem demokrasi tersebut menjamin setiap warga negara untuk terlibat secara setara dalam kehidupan bernegara melalui hak yang dijamin. Sebuah negara tanpa peranan warga negara tidak dapat disebut negara.

 Kasus Mural Sebagai Kritik Sosial

Akhir-akhir ini kebebasan berpendapat di Indonesia sedang sangat sensitif dengan adanya pelanggaran yang katanya berpendapat melalui media sosial itu tidak diperkenankan apabila memuat unsur-unsur etis berpendapat. 

Melalui hal tersebut banyak penangkapan kebebasan berpendapat melalui media sosial yang terjadi dimana-mana, namun warga Indonesia mungkin sudah sangat kecewa terhadap penyelenggaraan digitalisasi yang mengekang pendapat masyarakat, sehingga timbul kritik sosial baru melalui gambar yang dibuat di dinding-dinding jalan (Mural). 

Mural yang dipermasalahkan oleh negara merupakan mural yang mengandung sisi negatif dan bergambarkan seorang kepala negara / Presiden. yang disayangkan masyarakat dan para aktivis politik dan Hukum HAM, bahwa para Penegak hukum (Polisi) sedang mencari para pembuat gambar tersebut, karena dianggap menghina kepala negara/Presiden yang merupakan simbol Negara. 

Padahal,di dalam UU yang mengatur muatan simbol Negara, Presiden atau kepala negara bukan sebagai simbol negara,ini hanya bentuk etika saja. sehingga bagi penulis, hal tersebut sangat tidak etis apabila para penggambar mural itu dihukum dengan dasar mengganggu ketertiban umum. apanya yang mengganggu? apabila iya mengganggu, banyak diluar sana mural yang menempel di dinding-dinding umum. seharusnya semua penggambar mural harus dihukum apabila memang mural dianggap mengganggu ketertiban umum. 

ini hanya menjadi bentuk kritik sosial saja, pemerintah harus menerima dengan lapang dada. jangan sedikit-sedikit menjadi penyalahgunaan fasilitas negara, sedikit-sedikit menyalahkan masyarakat yang meluapkan kebebasannya dimanapun berada.

Kajian Politik dari sisi Kepolisian

Menurut Penulis, Apabila mural yang bergambar dugaan seorang presiden tersebut merupakan sebuah kejahatan, maka kejahatan yang paling tepat adalah mural tersebut dapat mengawali sebuah gerakan sosial berantai nantinya. karena gerakan sosial paling aktif dimedia sosial sudah tidak dapat di handalkan,maka dari itulah, masyarakat menjadikan dinding sebagai bahan umum untuk meluapkan aspirasi mereka. 

menurut penulis, ada ketakutan tinggi apabila mural ini menjadi pesan berantai di Indonesia, bisa menjadi makar besar-besaran dengan menyerang psikologis masyarakat yang melihatnya. untuk itulah gambar tersebut langsung di tindak oleh para penegak hukum.

Kajian Politik dari sisi Aktivis

Bagi Para Aktivis, gerakan sosial merupakan sebuah rencana atau strategi mutualisme bagi masyarakat dan aktivis yang ingin berkomunikasi lebih aman dan nyaman, karena tidak ada wadah yang membebaskan mereka dalam berpendapat.

kebebesan berpendapat akan menjadi sebuah isu besar di tengah pandemi ini, karena harus menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek untuk penegakan hukum yang dianggap oleh sekalangan kelompok bahwa negara Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.