Biaya PPL & KKN
Rp.1.000.000
Rp.600.000 x 10 semester = Rp. 6.000.000
Rp.1.100.000
Total                                                                                             Rp.8.100.000/mahasiswa
(SPP di Universitas Mataram)
Dari tabel diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa pembayaran SPP sebelum menggunakan mekanisme Uang Kuliah Tunggal (UKT) jauh lebih murah dibandingakan saat menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Pada dasarnya banyak pihak yang terkecoh bahwasannya dengan adanya sistem pembiayaan perkuliahan dengan model Uang Kuliah Tunggal (UKT) mereka diuntungkan dengan ketidakadaan biaya pangkal diawal sehingga terkesan lebih murah, padahal dalam kenyataannya biaya yang mereka bayar jauh lebih besar dari sisetm pembayaran SPP sebelum penerapan UKT. Mekanismenya boleh-boleh saja berebeda, namun komersialisasi pendidikan tetap akan ada. Selanjutnya, pendidikan hanya dijadikan jasa yang diperjualbelikan sehingga membuat orang yang bisa mengakses pendidikan tinggi hanya untuk orang yang memiliki uang saja. Meski uang UKT disesuaikan dengan penghasilan orang tua mahasiswa, biaya kuliah tetap dirasakan mencekik dan manisnya pendidikan tidak bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Penerapan Uang Kuliah Tunggal Di Universitas Mataram
Idealnya penerapan UKT khususnya proses verifikasi untuk memasukan mahasiswa didalam setiap grade harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian dimasing-masing daerah berdasrkan UMR dimasing-masing region. Pasca kenaikan harga BBM, UMR NTB berada pada nominal rp.1.330.000, ditambah lagi rata-rata mata pencaharian masyarakat NTB 80% petani, dan dari 80% tersebut 60% nya adalah buruh tani. Dengan memperhatikan data tersebut seharusnya mahasiswa Unram kebanyakan dimasukan pada grade I dan grade II. Namun kenyataan dilapangan sungguh berbanding terbalik, rata-rata mahasiswa Unram malah dimasukan pada grade III yang nominalnya rp.1.500.000 untuk reguler pagi dan rp.1.750.000 untuk reguler sore, bahkan dibeberapa fakultas unram memukul rata mahasisa pada grade III. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa pembayaran SPP dengan mekanisme UKT adalah model pembayaran SPP berkedok subsidi silang yang syarat akan komersialisasi pendidikan.
Bagaiamana Solusinya:
Kembalikan ke amanat UUD 1945, itulah solusi rill untuk menjamin kualitas pendidikan dari segi pembiayaan. Sehingga semua warga negara Indonesia memiliki kepastian untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Pendidikan murah dan gratis bukanlah mimpi, negara Bolivia dan Chile sudah menerapkannya terlebih dahulu. Cara yang paling ampuh untuk mencapai pendidikan gratis ialah dengan melakukan efektifitas anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar 20%. Anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD itupun minimal, sehingga pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20% seperti yang dilakukan oleh Malaysia.
