Banyak orang bersikap apatis terhadap politik. Bisa kita intisarikan alasan mereka setidaknya begini: "Politik itu tidak beradab, hanya sikut kanan sikut kiri, membohongi rakyat, dll." Apatisme ini betul, jika kita melihat praktek politik yang terjadi di negara ini (tidak hanya di Indonesia, tapi banyak di negara lain juga kurang lebih sama; hanya saja tentu ada negara yang lebih maju atau lebih tertinggal peradaban politiknya). Lalu, mengapa politik itu bagi banyak orang dianggap kurang beradab, kalau tidak mau dikatakan tidak beradab?
Banyak orang terjebak pada praktek politik, tanpa paham sungguh dasar dari politik. Apa itu politik? Dasar politik adalah etika. Dalam filsafat, kajian tentang politik ada di ranah yang disebut aksiologi, yaitu: kajian tentang tindakan manusia. Dalam kajian tentang tindakan itu, ada suatu kajian khusus mengenai bagaimana menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk. Kajian inilah yang disebut dengan etika. Sedangkan politik adalah suatu tindakan yang bersifat publik (berkenaan dengan masyarakat luas).Â
Oleh karena politik adalah tindakan itu sendiri, maka politik tidak bebas nilai. Politik adalah tindakan. Sebuah tindakan selalu mempunyai dampak interpersonal (terhadap orang lain). Oleh karena itu, politik harus didasarkan kepada etika, agar tindakan itu dapat ditentukan nilainya (baik atau buruk). Tindakan yang baik tentunya yang dapat diperbolehkan di dalam ruang publik (tempat di mana tindakan politik dilakukan), dan tindakan yang buruk harus tidak dilakukan.
Hanya saja ketika politik tidak berbasis etika, maka seorang politisi tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia hanya bertindak berdasarkan tujuan praktis dari politik itu sendiri, yaitu: kekuasaan. Lupa bahwa kekuasaan harus dilandasi oleh dasar etika.
Lalu, apa yang menyebabkan politik lepas dari basis etika. Ini karena kita ingin melihat politik sebagai objektifnya, yaitu: suatu tindakan untuk meraih, dan menggunakan kekuasaan. Kajian politik selalu berputar pada hal-hal objektif tersebut. Lupa bahwa kekuasaan itu mengabdi kepada kebaikan. Ini kurang lebih karena paradigma saintifik kita dalam melihat realitas termasuk realitas sosial seperti politik, bahwa objek pengamatan sedemikian rupa harus diisolasi, dibatasi dari hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan objek itu, agar realitasnya diketahui secara pasti.
Paradigma saintifik terhadap politik akan menggerus dasar humanis dari politik itu sendiri. Kehendak akan pengetahuan yang pasti, terutama pada realitas politik, bertransformasi menjadi kehendak yang absolut terhadap kekuasaan (sebagai objektif dari politik). Padahal sebagaimana dikatakan Hannah Arendt (seorang teoritikus politik kontemporer) bahwa realitas politik itu dan tindakannya bersifat plural, tidak dapat diabsolutkan kepada titik tertentu, melainkan menyebar secara beragam dan kontingen (tidak dapat dipastikan thing-nya).
