Sesuai jadwal KPU, awal Agustus 2018 mendatang pasangan capres-cawapres harus sudah didaftarkan. Praktis tinggal empat setengah bulan lagi. Nah, yang paling pusing nampaknya Jokowi, sang Petahana. Mengapa? Menurut saya ada 3 faktor.
Pertama, diduga kuat cawapres yang dikehendaki harus mendapatkan restu Megawati. Akal sehat mengatakan demikian. Mungkin itu juga "deal" Jokowi dengan Megawati sebelum PDIP resmi mencalonkan kembali Jokowi di Bali beberapa saat yang lalu. Jadi tidak leluasa bagi Jokowi.
Kedua, hampir pasti partai-partai pengusung Jokowi meminta jatah cawapres. Ini tentu tak mudah memutuskannya. Apalagi Jokowi bukan ketua partai. Jika ada partai yang sangat kecewa lantaran tidak dapat bagian yang penting, partai tersebut bisa balik kanan dan bikin koalisi lain.
Ketiga, yang paling tidak diharapkan Jokowi adalah apabila cawapres yang direstui Megawati, atau katakanlah yang disepakati oleh partai-partai pengusung, justru bukan itu yang dikehendaki Jokowi. Kalau itu terjadi, siap-siap Jokowi "makan hati" selama 5 tahun ke depan.
Sepertinya tak mudah dan bikin stress. Mungkin agak beda dengan ketika SBY memilih cawapresnya dulu. SBY, meskipun bukan Ketua Umum Partai Demokrat, praktis ia yang menentukan dan mendapatkan mandat penuh dari partai untuk memilih pendampingnya. Di samping itu, baik pilpres 2004 maupun pilpres 2009, Demokrat bisa mencalonkan sendiri capres & cawapresnya. Baik Jusuf Kalla maupun Boediono, sepenuhnya adalah pilihan SBY sendiri.
Informasi yang beredar cukup banyak. Termasuk siapa-siapa yang disukai Jokowi dan sedang dilirik untuk dijadikan pasangannya. Juga yang sebaliknya, yang nampaknya Jokowi alergi untuk menerimanya. Sekalipun sosok itu dekat dan bahkan mungkin itu pula yang disodorkan Megawati.
Versi PDIP, entah resmi atau tidak, entah benar atau penyesatan, ada yang masuk "long lists", "short lists" dan "priority lists". Siapa mereka, mungkin tak banyak yang tahu. Tetapi, cerita tentang daftar nama yang digarap oleh PDIP itu, kalau itu benar adanya, menunjukkan bahwa Megawati masih sangat dominan dalam menentukan pasangan Jokowi di pilpres 2019 mendatang.
Versi lain yang sempat beredar di kalangan tertentu, konon ada 4 nama yang tengah "digodok" oleh Jokowi. Empat nama itu digolongkan yang tua, yang setengah baya dan yang muda. Yang tua disebut-sebut Wiranto, yang setengah baya adalah Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto, dan yang muda Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau informasi ini benar, cukup menarik. Masing-masing sosok punya kelebihan dan kekurangannya. Tentu juga pro dan kontranya.
Kalau yang menjadi penentu akhir adalah Megawati, seperti halnya dalam pilpres tahun 2014 dulu, hampir pasti AHY akan diveto (ditolak) oleh Megawati. Padahal, dari segi elektabilitas AHY-lah yang paling tinggi dari keempat tokoh itu. Terlebih di kalangan generasi milenial yang jumlahnya sekitar 100 juta, atau sekitar 50 % dari total pemilih. Tidak berarti tiga nama yang lain aman. Bisa saja Megawati menginginkan orang lain.
Yang mungkin benar-benar memusingkan Jokowi adalah kalau misalnya Airlangga Hartarto tidak dipilih, dan kemudian Golkar balik kanan, maka Jokowi bisa kehilangan satu pilar pendukungnya. Jika pula AHY tidak dipilih, dan kemudian tokoh muda yang sedang "rising" itu berpasangan dengan kandidat lain, Jokowi bisa menghadapi lawan yang tangguh. Tentu situasi begini tak dikehendaki Jokowi. Logika politik mengatakan mengapa dalam Undang-Undang Pemilu ditetapkan PT 20 % karena ingin membatasi jumlah pasangan calon. Orang-orang di sekitar Jokowi menskenariokan Jokowi kembali "head-to-head" dengan Prabowo. Mereka yakin Jokowi akan menang lagi, bahkan dengan suara yang jauh lebih besar. Belakangan terdengar pula gerakan untuk menjadikan Jokowi sebagai capres tunggal. Artinya berhadapan dengan bumbung kosong. UU Pemilu-pun sudah dipersiapkan pasal-pasal yang mengaturnya.
 Pusing tidak pusing, Jokowi tengah dikejar "deadline" untuk menentukan cawapresnya. Mudah-mudahan Jokowi tidak salah hitung. Elektabilitas Jokowi meskipun saat ini yang paling kuat, tetapi sebagai petahana belumlah aman. Lebih aman posisi SBY dulu sebelum pilpres 2009 dilaksanakan. Ditambah lagi, politik itu tetap cair dan dinamis. Masih sangat mungkin terjadi perubahan koalisi menjelang awal Agustus 2018 mendatang.***
