Tidak ada keadilan tanpa kejujuran. Kupikir ini adalah narasi yang mesti menjadi pegangan kita hari ini dan ke depan. Sebab dalam konsepsi keadilan tidak boleh melahirkan justifikasi. Apalagi sampai melakukan manuver atau intrik dalam persekongkolan untuk mengakui diri ini atau diri merekalah yang paling adil.
Bahkan, seorang hakim sekaligus mengakui bahwa dirinya yang paling adil hanya disebabkan bahwa konstitusi adalah dibalik jubahnya. Sebab keadilan tidak hanya akan lahir dari penegakan konstitusi walau hal itu telah benar dan adil secara konstituional. Tapi, lebih daripada itu keadilan mesti lahir dari seluruh aspek kehidupan.
Untuk itu, fenomena yang akhir-akhir ini kita sering dengarkan dalam tatanan elit maupun pada tingkat grass root adalah sebuah kebenaran yang mendekati aksioma. Terutama dalam isu-isu politik yang semakin liar. Bahwa apa yang disampaikan tidak perlu lagi untuk diperdebatkan.
Jika itu dilakukan maka ada sebuah akses dalam perampasan kebebasan yang dikungkung dalam sebuah padanan yang amat kaku. Penangkapan terhadap HS sebagai terduga yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus ancaman terhadap Presiden Joko Widodo adalah marwah penegakan hukum. Dan itu mesti diapresiasi.
Akan tetapi ketika dalam kasus berbeda misalkan, apakah hal yang sama juga dilakukan. Kupikir ini mesti menjadi pehatian. Sebab konsep keadilan akan menjadi begitu rumit untuk diurai ketika dirunut ke dalam atau daripada sebuah kepentingan. Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam menempatkan porsi keadilan.
Sebagai bagian dari pemisalan yang lain, RJ yang juga melakukan hal yang hampir sama seperti tenggelam. Sebuah keniscayaan bagi keadilan untuk hadir terutama dalam penegakan hukumnya. Juga kemudian menjadi keharusan bagi keadilan dalam melerai perspektif pada keduanya. Ini penting untuk saling menerima harmonisasi rasa adil.
Salah satu tokoh filsafat politik dari Amerika, John Rawls dalam bukunya a theory of justice, ia mengatakan bahwa keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang, diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Maka itu perlu ada sebuah kejujuran sebagai akhir dari perdebatan.
Sebab kita tidak bisa pungkiri bahwa penindasan itu terjadi hanya karena dua faktor. Pertama karena kebodohan, dan kedua karena kekuasaan. Kebodohan merupakan penindasan yang dilakukan oleh faktor intrinsik dan kekuasaan merupakan penindasan yang dilakukan oleh faktor ekstrinsik.
Jika kita semua sepakat bahwa anak yang umurnya 10 tahun diberi uang Rp.10.000 dan anak yang umurnya 20 tahun diberi uang Rp.100.000 itu adalah sebuah keadilan. Maka kesadaran kita tentang hal ini, mesti bertumpu pada rasa kejujuran. Tidak boleh keluar dari pakem itu. Walau dari konteks yang lain masih bisa menjadi perdebatan.
Kepentingan yang paling mendasar untuk semua keadaan adalah kejujuran. Tanpa itu, hampir tidak ada rasa keadilan dalam konsep apapun. Jika pun ada, maka kecil kemungkinan akan masuk pada ranah seluruh keadaan. Apalagi jika itu dikembalikan kepada konsepsi kemanusiaan yang memiliki perpesktif yang hampir tidak pernah akan sama.
Peradaban sebuah bangsa akan maju ketika memahami budaya, mempelajari sejarah dan terbuka pada pengembangan ilmu pengetahuan. Dari budaya kita berbudi pekerti, dari sejarah kita mengetahui dan mengembangkan perspektif pengetahuan, dan dari ilmu kita menumbuhkan pendidikan untuk memanusiakan manusia.
